TIKTAK.ID – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mendapat masalah dengan media sosial, setelah sebelumya postingannya di Twitter mendapat label biru untuk cek fakta, kini postingan dan iklan pemilihannya di Facebook diturunkan.
Pada Kamis (18/6/20), Facebook berdalih bahwa postingan dan iklan yang dijalankan oleh kampanye pemilihan kembali Trump itu melanggar kebijakan kebencian yang terorganisir yang dianggap sebagai retorika rasial yang akut, seperti yang dilaporkan Aljazeera.
Iklan yang diturunkan itu menunjukkan segitiga berwarna merah yang terbalik dengan teks yang meminta pengguna Facebook menandatangani petisi melawan Antifa, gerakan anti-fasis yang terorganisir.
Dalam sebuah tweet pada hari Kamis, CEO Liga Anti-Fitnah, Jonathan Greenblatt, mengatakan: “Nazi menggunakan segitiga merah untuk mengidentifikasi korban politik mereka di kamp konsentrasi. Menggunakannya untuk menyerang lawan politik sangat massif.”
Iklan Facebook yang dijalankan di halaman milik Trump dan Wakil Presiden Mike Pence, juga muncul di iklan dan pos organik di halaman “Team Trump”.
“Kebijakan kami melarang penggunaan simbol kebencian kepada kelompok dan dilarang untuk mengidentifikasi tahanan politik tanpa konteks yang mengutuk atau membahas simbol itu,” kata Juru Bicara Perusahaan Facebook.
Sementara Juru Bicara Kampanye Trump, Tim Murtaugh mengatakan melalui emailnya bahwa segitiga merah terbalik adalah simbol yang digunakan oleh Antifa, jadi itu masuk dalam kategori iklan tentang Antifa.
“Kami akan mencatat bahwa Facebook masih memiliki emoji segitiga merah terbalik yang digunakan, yang terlihat persis sama, sehingga penasaran mengapa mereka hanya akan menargetkan iklan ini. Gambar ini juga tidak termasuk dalam basis data simbol kebencian Liga Anti-Pencemaran Nama Baik,” kata Tim.
Sebelumnya, Trump mengancam untuk memasukkan Antifa dalam daftar organisasi “teror” domestik, meskipun para sarjana tidak yakin hal itu mungkin untuk dilakukannya.
Kelompok Antifa membantah tuduhan sebagai kelompok “teror”. Melalui halaman Twitter, Antifa International mengatakan bahwa Antifa tidak menggunakan simbol itu dan telah menunjukkan penggunaan simbol dalam iklan yang terkait dengan Trump lebih dari setahun yang lalu.
Pada beberapa hari sebelumnya, Facebook juga menghapus 900 akun media sosial lainnya pada Selasa (16/6/20), terkait dengan kelompok supremasi kulit putih. Langkah itu Facebook ambil setelah anggota kelompok itu membahas rencana untuk membawa senjata dalam unjuk rasa terkait kasus polisi yang membunuh orang kulit hitam baru-baru ini di Amerika.
Akun-akun di Facebook dan Instagram tersebut terkait dengan Proud Boys dan The American Guard, dua kelompok kebencian yang sudah dilarang di platform tersebut.
The Proud Boys awalnya dianggap anggota Alt-Right, re-branding ideologi nasionalis kulit putih yang mendapatkan popularitas sekitar waktu pemilihan Trump pada 2016. Mereka mendukung Trump pada awalnya, bersama dengan kelompok-kelompok serupa lainnya.
Gangguan asing
Perusahaan media sosial juga dituduh mengizinkan platform mereka dipekerjakan oleh aktor asing untuk mendorong perpecahan di AS.
Para pemimpin dari Facebook dan Twitter mengatakan kepada Komite Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Kamis bahwa mereka belum melihat bukti campur tangan asing yang terkoordinasi dalam pembicaraan tentang pemungutan suara yang tidak hadir atau tentang protes baru-baru ini mengenai anti-rasisme dan kepolisian.
Namun, Direktur Twitter untuk Strategi dan Pengembangan Kebijakan Publik Global, Nick Pickles mengatakan perusahaan telah melihat pergeseran dari manipulasi platform ke tweet publik dari media Pemerintah dan akun Pemerintah.
Perwakilan Demokrat Jim Himes menekan Kepala Kebijakan Keamanan Facebook, Nathaniel Gleicher tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa algoritmenya mempromosikan polarisasi.
Gleicher mengatakan pengguna Facebook tidak ingin melihat konten yang memecah-belah dan platform telah kembali fokus untuk menekankan konten dari teman dan keluarga.
Perdebatan tentang moderasi konten telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Twitter dan Facebook telah menyimpang tentang cara menangani posting yang meradang oleh Presiden Donald Trump, yang ditekankan oleh Gleicher di persidangan.
Trump, pada gilirannya, menuduh perusahaan media sosial melakukan penyensoran dan menyerukan Pemerintah untuk membatalkan perlindungan tanggung jawab untuk platform teknologi.
Ditanya tentang perubahan undang-undang ini, yang dikenal sebagai Bagian 230 dari Undang-Undang Keputusan Komunikasi, Gleicher mengatakan perusahaan akan mematuhi hukum jika Kongres membuat perubahan, tetapi perisai yang dibuatnya sangat penting bagi Facebook untuk melakukan tugasnya.
Direktur Penegakan Hukum dan Keamanan Informasi di Alphabet Inc Google, Richard Salgado menghadapi tuduhan bahwa kurangnya transparansi perusahaan telah memungkinkannya untuk menghindari panasnya perusahaan teknologi lain.
