TIKTAK.ID – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal utang demi menangani masalah Corona, serta menjawab kritikan terhadap program Kartu Prakerja. Sri Mulyani menyampaikan hal itu dalam live Instagram bersama aktor Reza Rahadian, Jumat (1/5/20).

Sri Mulyani mengatakan semua negara yang terdampak virus Corona memenuhi kebutuhan pendanaannya melalui utang.

“Semua negara yang terkena Corona, nggak hanya Indonesia. Ada 200 negara lebih dan negara yang dianggap negara kaya, hebat, maju, juga terkena dan tertatih-tatih untuk menanganinya,” ujar Sri Mulyani, seperti dilansir Detik.com, Jakarta, Jumat (1/5/20). Ia menjelaskan, utang tersebut demi memenuhi kebutuhan anggaran penanggulangan Covid-19.

Baca juga : Serang Ahok, Roy Suryo Akui Kecewa dan Jijik Soal Penunjukan Komut Pertamina hingga Kabar Ahok Maju Pilpres 2024

Seperti diketahui, Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp438,3 triliun atau 2,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dana dari anggaran tersebut dikucurkan bertahap melalui paket stimulus I Rp10,3 triliun, paket stimulus II Rp22,9 triliun, dan paket stimulus III Rp405,1 triliun. Namun, dana itu tidak bisa sepenuhnya mengalir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani melanjutkan, Pemerintah melakukan stimulus. Di sisi lain, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut penerimaan pajak turun.

“Yang bayar pajak kan nggak punya income masak dipajaki. Penerimaan Pemerintah turun, namun Pemerintah harus beri bantuan ke masyarakat dan dunia usaha,” terangnya.

Baca juga : Jokowi: Negara ‘Pemenang’ adalah yang Cepat Atasi Covid-19 Sekaligus Cepat Lakukan Pemulihan

Oleh sebab itu, Sri Mulyani menyatakan Pemerintah harus melakukan pembiayaan atau disebut juga utang. Ia mengungkapkan Pemerintah bisa meminjam ke Bank Indonesia, masyarakat, atau ke dunia. Ia pun menjelaskan bahwa negara lain juga berutang.

Maka Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai landasan hukum melebarkan defisit anggaran dari yang sebelumnya ditetapkan dalam UU Keuangan Negara yaitu maksimal 3%.

“Dibandingkan dengan negara lain, Menkeu Australia bilang defisit naik 10% GDP, Singapura yang basisnya APBN sangat prudent sekarang defisit 10% GDP itu utang. AS stimulus 10% GDP itu utang juga, Malaysia defisitnya lebih besar, itu utang juga. Dalam hal ini kita menjaga keuangan negara memang under a lot of pleasure, tapi hati-hati,” kata Sri Mulyani.

Baca juga : PDIP Bela Jokowi Soal Blusukan Bagi Sembako: Mirip Kisah Khalifah Umar Bin Khattab

Halaman selanjutnya…