TIKTAK.ID – Belakangan ini beredar poster mengenai rencana deklarasi mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Dalam poster tertulis, acara akan digelar pada Senin, 22 Maret 2021, pukul 13.00-16.00 WIB di Hotel Fairmont, Jakarta.
Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, informasi tersebut adalah fitnah. Kemudian ia menduga bahwa poster itu berasal dari para pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).
“Para pelaku GPK-PD ini memang kerjanya menebar fitnah serta kabar bohong,” ujar Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (20/3/21), seperti dilansir Tempo.co.
Baca juga : Beredar Foto Moeldoko-Puan Siap Deklarasi Capres-Cawapres 2024 di Surabaya
Kemudian Herzaky menyindir Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. Ia menilai Moeldoko kebelet dan berambisi menjadi calon presiden di 2024 dengan cara menjadi Ketua Umum Demokrat secara paksa.
Seperti diketahui, pada Jumat, 5 Maret silam, segelintir mantan kader Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB itu pun menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum tandingan.
“Jelas-jelas para mantan kader kami ini bekerja sama dengan oknum kekuasaan yang melakukannya. Siapa yang berambisi, tapi siapa yang dituduh,” ucap Herzaky.
Baca juga : Misi Jokowi Evakuasi Ahsan/Hendra dkk Berhasil, Ini Selanjutnya
Herzaky mengklaim Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY tengah fokus membantu rakyat yang sedang kesusahan akibat pandemi virus Corona (Covid-19) dan bencana di berbagai pelosok Indonesia.
Selain itu, dia juga mengklaim Demokrat sedang berjuang keras bersama pegiat demokrasi dan HAM maupun masyarakat hukum lainnya, demi menjaga demokrasi di Indonesia tetap kondusif.
Lebih lanjut, Herzaky menganggap saat ini demokrasi Indonesia sedang berada di titik terendahnya sejak Reformasi.
Baca juga : Dinilai Halangi dan Rendahkan Peradilan, Habib Rizieq Bisa Tuai Kasus Pidana Baru
Ia memaparkan, berdasarkan Indeks Demokrasi yang dirilis sejumlah lembaga, di antaranya The Economist Intelligence Unit, menunjukkan kemerosotan demokrasi Indonesia dari sejumlah indikator.
“Apalagi dengan adanya abuse of power yang dilakukan oleh oknum kekuasaan,” tegas Herzaky.
“Jadi silakan yang lain menebar kabar bohong, membuat poster-poster aneh. Tapi kami tetap fokus pada kerja-kerja nyata membantu rakyat,” sambung Herzaky.
