TIKTAK.ID – Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto harus turun tangan terkait dugaan mark up 1.000 persen proyek di Kemenhan. Menurutnya, hal itu sebagaimana yang telah diungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.
Fahmi mengatakan pembuktian terbaik bahwa benar terjadi mark up anggaran proyek 1.000 persen di Kemenhan, yakni Prabowo harus bertindak dengan pemberian sanksi kepada siapapun di Kemenhan yang ditengarai terlibat kasus tersebut.
“Menurut saya, pembuktian terbaik yakni Menhan memberi sanksi dan mendorong penegakan hukum bagi yang diduga terlibat,” ujar Khairul melalui pesan singkat, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (18/7/20).
Baca juga : BPK Temukan Potensi Kerugian Negara di Proyek Rumah DP Nol Rupiah Anies Baswedan
Kemudian Fahmi menilai Kemenhan harus transparan terkait pernyataan Hashim yang tentu tak bisa ditelan mentah-mentah. Meski begitu, Fahmi menyatakan dugaan kasus mark up proyek di Kemenhan bukan barang baru.
“Tengarai kebocoran anggaran di Kemhan bukan barang baru. Tetapi dalam konteks pernyataan Pak Hashim, isu mark-up proyek sampai 1.000 persen ini belum didukung bukti dan belum ada klarifikasi dari Kemenhan sendiri,” terangnya.
Sebelumnya, Hashim menyampaikan bahwa kakaknya, Prabowo menemukan sejumlah proyek yang angkanya disulap (mark up) lebih dari sepuluh kali lipat atau lebih dari 1.000 persen.
Baca juga : Megawati: Saya Bilang ke Presiden Jokowi, Negara Kita ini Sangat Kaya Raya, Jangan Takut!
Ia mengaku Prabowo membatalkan sejumlah proyek senilai lebih dari US$50 juta karena mengetahui nilai sebenarnya tidak lebih dari US$5 juta, tapi ia tidak menyebut detail proyek-proyek. Hashim pun menjelaskan, anggaran tersebut kemudian dikembalikan Kemenhan ke Kementerian Keuangan.
Fahmi beranggapan pernyataan Hashim itu tetap harus dikonfirmasi dan dilengkap dengan bukti-bukti kuat. Tanpa itu, kata Fahmi, maka Hashim hanya klaim belaka.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengatakan bahwa pihaknya tak bisa memberi tanggapan. Sebab, menurutnya yang menyampaikan dugaan kasus ini bukan Prabowo secara langsung.
Baca juga : Ditemani Prabowo dan Sejumlah Menteri, Mahfud MD Resmi Usulkan RUU BPIP ke DPR
Kendati begitu, Effendi mengungkapkan pihaknya kemungkinan akan memanggil Prabowo terkait masalah itu dalam rapat kerja usai masa reses DPR bulan depan.
“Tapi bukan hanya masalah itu (mark up proyek Kemenhan) yang akan dibahas. Saya juga ada banyak hal yang ingin saya konfirmasi dan klarifikasi sama Menhan, tidak terkait itu saja,” terangnya.
