TIKTAK.ID

Tag: Partai Gerindra

  • Internal Gerindra Sangat Berharap Prabowo Mau Nyapres di 2024

    Internal Gerindra Sangat Berharap Prabowo Mau Nyapres di 2024

    TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan bahwa internal Partai Gerindra masih berharap Ketua Umum Prabowo Subianto bersedia berkontestasi lagi dalam Pilpres yang bakal digelar pada 2024 mendatang. Prabowo sendiri merupakan calon presiden pada Pemilu 2014 dan 2019 silam.

    “Gerindra secara internal berharap dan memohon kepada Pak Prabowo agar beliau bersedia maju pada 2024. Kita semua mengharapkan itu dan sampai sekarang tidak berubah,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/5/21), seperti dilansir Kompas.com dari Antara.

    Muzani menyatakan hal itu untuk merespons hasil survei Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang mencatat elektabilitas Prabowo sebesar 16,4 persen. Elektabilitas Prabowo pun menjadi yang teratas mengalahkan nama-nama lain.

    Meski begitu, Muzani menilai keputusan politik itu masih belum diambil partainya. Pasalnya, kata Muzani, Prabowo meminta agar diberi kesempatan untuk berkonsentrasi menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan.

    Muzani meyakini Prabowo akan menyampaikan keputusannya pada waktu yang tepat.

    “Jika beliau (Prabowo) sudah memberikan kepastian, maka kami pasti segera mengambil keputusan politik bahwa calon presiden (Capres) yang diajukan Partai Gerindra di 2024 yakni Prabowo Subianto. Itu hanya soal waktu saja,” ucap Muzani.

    Perlu diketahui, dalam survei yang sama juga menyebut Prabowo Subianto menjadi ketua umum partai politik terpopuler.

    Setelah Prabowo, terdapat nama Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri. Kemudian disusul Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di posisi ketiga, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di posisi keempat, dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di posisi kelima.

    Menurut peneliti LP3ES, Erwan Halil, popularitas Prabowo Subianto mencapai 27,6 persen. Sedangkan popularitas Megawati Soekarno Putri 23,3 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 21,5 persen, Muhaimin Iskandar 6,8 persen, dan Airlangga Hartarto 6,1 persen.

    Sekadar informasi, survei itu diikuti oleh sebanyak 1.200 responden usia dewasa yang tersebar di 34 Kota di Indonesia pada 8 sampai 15 April 2021.

    Survei tersebut mempunyai margin of error +/- 2,8 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

    Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.

  • Duo Fahri dan Fadli Desak Aparat Usut Tuntas Dalang Penikaman Syekh Ali Jaber

    Duo Fahri dan Fadli Desak Aparat Usut Tuntas Dalang Penikaman Syekh Ali Jaber

    TIKTAK.ID – Kasus penikaman ulama Syekh Ali Jaber belakangan menjadi sorotan publik. Kasus itu juga menuai komentar para tokoh politik di antaranya Fahri Hamzah dan Fadli Zon, yang mendesak kasus tersebut diusut tuntas.

    Melalui akun Twitter pribadinya, Fahri menyebut penikaman terhadap Syekh Ali Jaber adalah peristiwa berulang. Untuk itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya ke publik.

    Fahri mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa Syekh Ahli Jaber. Ia mengatakan seorang yang menyampaikan pesan damai dan persatuan seperti Syekh Ahli Jaber bisa menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal.

    Baca juga : PSI Beberkan Sejumlah Keanehan pada Usulan Pencairan Dana Cadangan Anies di DKI

    “Yth Mabes Polri (@DivHumas_Polri), penikaman Syaikh Ali Jaber merupakan momen penting untuk membuka terang apa sebetulnya yang membuat peristiwa seperti ini berulang? Apa ini perilaku wajar? Apakah tuduhan orang gila terhadap pelaku itu wajar? Apapun, kasus ini harus dibuka lebar,” ujar Fahri, seperti dilansir Tribunnews.com.

    Fahri juga meminta pelaku untuk diperiksa tuntas, termasuk oleh psikolog. Ia menyebut jika ada dalang di balik penikaman itu, maka ia harus menerima akibat dari perbuatannya tersebut.

    Fahri menyatakan ada beberapa pihak yang menilai peristiwa ini sebagai pengalihan isu yang dilakukan untuk menutupi kasus lain. Fahri beranggapan di zaman sekarang ini, orang bisa dengan bebas membuat persepsi.

    Baca juga : Jokowi Ungkap Jateng Sumbang Tingkat Kematian Covid-19 Tertinggi Nasional, Apa Kabar Den Ganjar?

    Halaman selanjutnya…

  • Jokowi Siapkan ‘Bintang Penghargaan Sipil Tertinggi’ untuk Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Apa Gak Salah?

    Jokowi Siapkan ‘Bintang Penghargaan Sipil Tertinggi’ untuk Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Apa Gak Salah?

    TIKTAK.ID – Jagad maya mendadak heboh saat tersiar kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menganugerahi dua mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon dan Fahri Hamzah penghargaan Bintang Mahaputera Nararya.

    Banyak pihak mempertanyakan, pasalnya kedua politikus tersebut selama ini dikenal kerap mengkritik pedas Jokowi.

    Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut penghargaan itu akan diberikan Jokowi bertepatan dengan Hari Kemerdekaan RI. Mahfud MD mengungkapkan hal itu melalui akun twitter resmi miliknya, @mohmahfudmd.

    Baca juga : Aneh, Istana Larang Semua Instansi Pemerintah Pajang Gambar Jokowi di Atribut 17 Agustusan

    “Dalam rangka HUT Proklamasi RI ke 75 pada 2020, Presiden RI akan memberikan bintang tanda jasa kepada beberapa tokoh dalam berbagai bidang”, cuit Mahfud seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (10/8/20).

    “Fahri Hamzah @Fahrihamzah dan Fadli Zon @fadlizon nantinya akan mendapat Bintang Mahaputera Nararya. Teruslah berjuang untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara”, tulis Mahfud lagi.

    Kemudian Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono menyatakan bahwa pemberian bintang tanda jasa kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah melalui prosedur yang ditetapkan. Ia mengatakan pemberian bintang tanda jasa sudah melalui proses seleksi dari tim pemberian tanda jasa.

    Baca juga : Kapolresta Solo yang Baru Ketiban Tugas Tangkap Otak dan Pelaku Aksi Brutal ‘Sabtu Malam Kelabu’

    Menurutnya, dalam proses seleksi tersebut, terdapat sejumlah tahapan seperti verifikasi berbagai capaian dan kontribusi kepada negara yang telah dilakukan oleh calon penerima bintang tanda jasa.

    “Yang pasti ada seleksi, dan juga ada tim pemberian tanda jasa. Sekretarisnya Pak Sesmil (Sekretaris Militer Presiden), tentunya ada berbagai persyaratan,” ucap Heru, mengutip Kompas.com, Senin (10/8/20).

    Fadli Zon saat ini masih menjadi anggota DPR, sekaligus politikus Partai Gerindra yang masuk ke dalam koalisi pemerintah Jokowi. Meski begitu, Fadli Zon masih kerap melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

    Baca juga : Erick Thohir Puji Terobosan Jokowi Soal Investasi

    Sedangkan Fahri Hamzah kini tak lagi ada di parlemen. Ia merupakan petinggi partai baru, Gelora, setelah sebelumnya ada di bawah payung Partai Keadilan Sejahtera.

    Bintang Mahaputera sendiri adalah bintang penghargaan sipil tertinggi. Penghargaan tersebut setingkat di bawah Bintang Republik Indonesia.

    Sementara Bintang Mahaputera Nararya yakni bintang mahaputera kelima setelah Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Pratama. Bintang tersebut diberikan negara melalui presiden kepada warga sipil yang dianggap telah berjasa secara luar biasa.

  • Semua Kader Gerindra Minta Prabowo Maju Capres 2024

    Semua Kader Gerindra Minta Prabowo Maju Capres 2024

    TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Ahmad Muzani menyebutkan bahwa semua kader partai Gerindra mulai tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sampai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Ketua Umum Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

    Permintaan tersebut dilontarkan oleh kader Gerindra tingkat DPC dan DPD selama Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang diselenggarakan pada Sabtu (8/8/20).

    “Seluruh DPD dan DPC tadi meminta kembali Pak Prabowo untuk maju dalam Pilpres tahun 2024,” jelas Muzani dalam arena KLB Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (8/8/20).

    Baca juga : Prabowo: Tak Ada Pilihan Lain, Gerindra Bertekad Sukseskan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

    Bagi Muzani, Prabowo menanggapi permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan untuk maju menjadi capres bakal ditentukan selama enam bulan sampai satu tahun menjelang Pilpres 2024.

    Muzani mengatakan, Prabowo hendak berfokus terhadap penataan kelembagaan Partai Gerindra, tugas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), sekaligus kerja-kerja politik lainnya.

    “Terhadap permintaan yang terakhir ini, tentang majunya beliau menjadi Capres di 2024, Pak Prabowo tadi di hadapan KLB mengatakan bahwa tentang hal tersebut bakal diputuskan 1 tahun atau satu setengah tahun [jelang] pemilihan presiden,” ujar Wakil Ketua MPR itu.

    Baca juga : Menimbang Opsi Kandidat Pilpres 2024, Prabowo-Puan atau Prabowo-AHY?

    Prabowo juga baru saja diangkat menduduki jabatan Ketua Umum Gerindra periode 2020-2025. Semua kader menghendaki itu melalui Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan bertempat di Hambalang, Jawa Barat pada Sabtu (8/8/20).

    Hingga berita ini diturunkan, telah ada enam lembaga survei yang mendapati bahwa Prabowo mempunyai elektabilitas tertinggi sebagai Capres pada Pilpres 2024. Lembaga survei terkini yang melontarkan hal itu ialah Akurat Poll, yang menyebutkan elektabilitas Prabowo memperoleh respons sebanyak 12,7 persen.

    Prabowo didapati lebih unggul daripada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memperoleh angka elektabilitas 5,2 persen disusul Sandiaga Uno 3,9 persen.

    Baca juga : MPR: Pidato Jokowi di Sidang Tahunan MPR Harus Beri Harapan, Kalau Tidak…

    “Pada tingkat elektabilitas terdapat 3 nama besar yang berurutan yakni Prabowo, disusul Anies Baswedan, lalu Sandiaga Uno,” terang Direktur Akurat Poll, Adlan Nawawi pada rilis survei yang diutarakan melalui daring pada Selasa (4/8/20) lalu.

  • Jokowi Sebut Ada Hikmah di Tengah Wabah Corona, Apa Saja?

    Jokowi Sebut Ada Hikmah di Tengah Wabah Corona, Apa Saja?

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pandemi virus Corona (Covid-19) telah memorak-porandakan perekonomian di berbagai negara. Jokowi bahkan juga menyinggung prediksi Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang menyebut dunia akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi besar pada 1930.

    “Dana moneter dunia, IMF bahkan memprediksi bahwa perekonomian dunia akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi besar di tahun 1930,” ujar Jokowi dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang disiarkan virtual, seperti dilansir Detik.com, Sabtu (8/8/20).

    Kemudian Jokowi memaparkan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara yang anjlok akibat Corona. Ia mencontohkan Prancis yang minus 19%, India mengalami minus 18,9%, Inggris minus hingga 17,9%, Uni Eropa minus 14,4%, Singapura minus 12,6%, Jerman minus 11,7%, Amerika minus 9,5%, serta Korea Selatan minus 2,9%.

    Baca juga : DKI Langganan Banjir tapi Tak Punya Pengukur Curah Hujan, Anies: Saya Betul-betul Shock!

    Meski begitu, Jokowi menilai ada beberapa hal yang patut untuk disyukuri dari pandemi Corona ini. Ia menyatakan di antaranya inovasi yang dilakukan anak bangsa dalam bidang kesehatan yang dapat membantu menekan ketergantungan impor.

    “Meski di tengah situasi yang berat seperti saat ini, namun kita wajib bersyukur. Sebab, muncul semangat gotong-royong, saling membantu, dan saling berbagi beban antara berbagai elemen masyarakat. Kita patut bersyukur karena muncul berbagai inovasi dari anak-anak bangsa untuk menciptakan berbagai produk di bidang kesehatan yang sebelumnya lebih banyak kita impor,” ucap Jokowi.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, untuk menghadapi tantangan berat di pandemi Corona ini, masyarakat harus tetap beraktivitas menggunakan cara-cara baru untuk menjaga produktivitas bangsa.

    Baca juga : Yes! Setelah Janji Bantuan 600 Ribu per Bulan, Jokowi Janji Luncurkan Pinjaman Tanpa Bunga

    “Krisis yang sedang kita hadapi memberi banyak pelajaran berharga. Yang kurang perlu kita perbaiki, yang lemah kita perkuat, dan yang lambat kita percepat,” tutur Jokowi.

    “Kita tidak cukup keluar dari krisis, tapi inilah momentum. Inilah saatnya kita untuk melakukan transformasi, meninggalkan cara-cara lama, membangkitkan kekuatan kita sendiri, dan melakukan lompatan-lompatan untuk kemajuan,” imbuh pria asal Solo itu.

  • Kian Mesra, Demokrat-PDIP Jalin Kerja Sama di 28 Pilkada

    Kian Mesra, Demokrat-PDIP Jalin Kerja Sama di 28 Pilkada

    TIKTAK.ID – Partai Demokrat diketahui berpasangan dengan PDI-Perjuangan dalam mengusung pasangan calon di 18 daerah dalam Pilkada Serentak 2020. Bahkan mereka berkoalisi di 10 daerah, sehingga sejauh ini kerja sama terjalin di 28 daerah.

    Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun sudah membicarakan hal itu saat berjumpa di Gedung DPR, Jakarta, Kamis kemarin (6/8/20).

    “Di 270 Pilkada ini alhamdulillah PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat melakukan kerja sama untuk mendukung calon di beberapa tempat,” ujar Puan di Gedung DPR, seperti dilansir CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (6/8/20).

    Baca juga : Ternyata Tak Sedikit Parpol yang Pecah Selama Era Jokowi, Parpol Apa Saja?

    Demokrat dan PDIP berharap kerja sama bisa terjalin dengan optimal dalam kerja-kerja pemenangan di Pilkada Serentak 2020. Meski berada di luar Pemerintah, namun Demokrat dan PDIP berkoalisi di beberapa daerah yang menghelat Pilkada.

    “Kami tetap optimis dengan kebersamaan dan kesatuan elemen bangsa. Termasuk Partai Demokrat dengan PDIP,” tutur AHY.

    Berdasarkan data dari Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, kedua partai berpasangan di Indragiri Hulu, Kepulauan Riau; Dharmasraya, Sumbar; Mukomuko, Bengkulu; Rejang Lebong, Bengkulu.

    Baca juga : Ingin Segera Bangkitkan Ekonomi, Jokowi Pakai Jurus Lebur BUMN Penerbangan dan Pariwisata

    Tidak hanya itu, Demokrat dan PDIP juga berpasangan di Bandar Lampung; Musi Rawas Utara, Sumsel; Mamuju, Sulawesi Barat; Tana Tidung, Kalimantan Utara; Maluku Barat Daya, Maluku; Tidore Kepulauan, Maluku Utara; dan beberapa daerah lainnya.

    “Terdapat 18 yang berpasangan, plus 10 koalisi antara Demokrat dan PDIP,” jelas Kepala Bappilu Demokrat, Andi Arief saat dihubungi.

    Namun selain dengan PDIP, Demokrat juga menjalin koalisi dengan Golkar, yakni di 25 daerah. Kemudian bersama dengan PAN di 16 daerah, dengan NasDem di 12 daerah, bersama Gerindra di 9 daerah, PKB di 7 daerah, serta PKS di 6 daerah.

    Baca juga : Partainya Dukung Anak Jokowi, Denny Siregar: Fadli Zon Lagi Ngunyah Sandal?

    Meski mesra di sejumlah daerah, tetapi Demokrat dan PDIP sempat terlibat perseteruan di Pilwalkot Medan, Sumatera Utara. PDIP diprediksi bakal mengusung Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi, dan Demokrat sudah resmi mengusung Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution sebagai calon petahana.

  • Partainya Dukung Anak Jokowi, Denny Siregar: Fadli Zon Lagi Ngunyah Sandal?

    Partainya Dukung Anak Jokowi, Denny Siregar: Fadli Zon Lagi Ngunyah Sandal?

    TIKTAK.ID – Pegiat media sosial, Denny Siregar menyindir keras Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Hal itu usai partainya secara resmi mendukung putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wali Kota Solo. Padahal, Fadli sangat getol menolak dan mengkritik pencalonan Gibran di Pilkada Solo.

    “Kira-kira apa tanggapan@fadlizon sekarang ya, sesudah @prabowo dan @Gerindra resmi mendukung Gibran di Solo? Mungkin dia sedang ngunyah sandal,” ujar Denny dalam akun Twitternya @Dennysiregar7, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id, Rabu (5/8/20).

    Seperti diketahui, Fadli sempat membandingkan era Soeharto dengan era Jokowi perihal anaknya masuk dalam Pilkada. Ia mengatakan di zaman Soeharto, anak-anak Soeharto tak diizinkan ikut Pilkada saat ia masih menjabat.

    Baca juga : Jokowi Akui Gagal dan Akan Serahkan Kepemimpinan pada Prabowo, Benarkah?

    Ia pun menyatakan dengan majunya Gibran, maka hal itu tidak sehat bagi Demokrasi. Ia juga menyebut majunya Gibran merupakan bagian dari dinasti politik.

    “Di zaman Orde Baru saja, Pak Harto tidak pernah mengizinkan anaknya ikut Pilkada walau mekanismenya beda. Kalau namanya bukan ‘politik dinasti’ ya berarti ‘politik aji mumpung’. Hal itu tidak sehat bagi Demokrasi”, cuit @fadlizon di Twitter.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menjelaskan alasan partainya mendukung Gibran karena posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Baca juga : Sekjen Gerindra Blak-blakan Ungkap Alasan Prabowo Dukung Gibran pada Pilkada Solo

    “Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang merupakan menteri dari Pak Jokowi. Jadi saya kira hubungan-hubungan itu juga menjadi alasan alasan kita dalam mengambil keputusan itu,” terang Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, Senin (3/8/20).

    Tidak hanya hubungan antara Prabowo dan Jokowi, Muzani menyebut Partai Gerindra hanya memiliki tiga kursi DPRD di Solo. Oleh karena itu, lanjutnya, Gerindra tidak dapat mengajukan bakal pasangan calonnya sendiri.

    Ia memaparkan, berdasarkan Peraturan KPU, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir, jika ingin mengusulkan bakal pasangan calon.

    Baca juga : Erick Thohir Copot Dirut Asabri, Benarkah Ada Campur Tangan dan Deal Khusus dengan Prabowo?

    Artinya, kata Muzani, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 9 kursi di DPRD ketika mengusulkan bakal pasangan calon pada Pilkada Solo.

  • Sekjen Gerindra Blak-blakan Ungkap Alasan Prabowo Dukung Gibran pada Pilkada Solo

    Sekjen Gerindra Blak-blakan Ungkap Alasan Prabowo Dukung Gibran pada Pilkada Solo

    TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan alasan partainya mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa pada Pilkada Solo.

    Ia mengatakan hal itu karena posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui, Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

    “Tentu saja, Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang merupakan menteri dari Pak Jokowi, jadi saya kira hubungan-hubungan itu juga menjadi alasan-alasan kita dalam mengambil keputusan itu,” ujar Muzani di Kantor DPP Partai Gerindra, seperti dilansir Kompas.com, Senin (3/8/20).

    Baca juga : Erick Thohir Copot Dirut Asabri, Benarkah Ada Campur Tangan dan Deal Khusus dengan Prabowo?

    Tidak hanya hubungan antara Prabowo dan Jokowi, Muzani menyebut Partai Gerindra hanya memiliki tiga kursi DPRD di Solo. Oleh sebab itu, Gerindra tidak dapat mengajukan bakal pasangan calonnya sendiri.

    Sebab, berdasarkan Peraturan KPU, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir, jika ingin mengusulkan bakal pasangan calon.

    Muzani melanjutkan, artinya partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 9 kursi di DPRD ketika mengusulkan bakal pasangan calon pada Pilkada Solo.

    Baca juga : Menkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi, Begini Kata Loyalis Tommy

    “Kursi kita di Solo ada tiga kursi, sehingga kita harus menggunakan tiga kursi itu untuk segera mencalonkan,” ucap Muzani.

    Sebelumnya, Partai Gerindra resmi mendukung bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yakni Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa, dalam Pilkada 2020.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, memaparkan bahwa pihaknya telah menerima rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra untuk mendukung paslon Gibran dan Teguh. Menurutnya, surat rekomendasi dukungan itu dia ambil ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah bersama dengan paslon Gibran dan Teguh.

    Baca juga : Anies: Jakarta Paling Demokratis se-Indonesia!

    “Kami dari Partai Gerindra Solo, mendapat undangan dari DPD, mewakili DPP untuk menerima rekomendasi (dukungan) dari Gerindra. Undangan (rekomendasi) itu pun kita terima, nanti berangkat dari Solo ke DPD bareng dengan Mas Gibran dan Mas Teguh selaku mantennya,” tutur Ardianto di Solo, Jawa Tengah, Senin (3/8/20).

  • Partai Prabowo Siap Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Asal Syarat ini Dipenuhi

    Partai Prabowo Siap Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan, Asal Syarat ini Dipenuhi

    TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa partainya membuka peluang mengusung Bobby Nasution di Pemilhan Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Meski begitu, ia mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi oleh menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Muzani menyebut partainya menginginkan calon yang mendampingi Bobby Nasution berasal dari Partai Gerindra.

    “‎Arahnya memang ke sana (mendukung Bobby Nasution-Red). Tetapi kita ingin agar wakilnya Bobby berasal dari Partai Gerindra,” ujar Muzani di DPP Partai Gerindra, seperti dilansir Jawapos.com, Jakarta, Senin (3/8/20).

    Baca juga : Petinggi Organ Relawan Jokowi Puji Gaya Anies Sikapi Fitnah Ike Muti

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tersebut menyatakan alasan calon pendamping Bobby berasal dari Gerindra karena suara partai yang dikepalai oleh Prabowo Subianto itu punya 10 kursi di DPRD Kota Medan.

    “Karena kita cukup besar, total ada 10 kursi. Sehingga Bobby bisa mengambil kader Gerindra untuk mendampinginya, sebagai Wakil Wali Kota di Medan,” tutur Muzani.

    Muzani berharap, keinginan Gerindra itu tidak menjadi penghalang bagi Bobby. Sehingga nantinya, kata Muzani, Gerindra bisa memberikan dukungan ke Bobby dengan menaruh kadernya sebagai calon Wakil Wali Kota yang mendampingi Bobby.

    Baca juga : Minta Tak Ada Calon Pilkada Diuntungkan karena Dekat Penguasa, AHY Sentil Gibran?

    “Mudah-mudahan tidak menjadi masalah, sehingga kita bisa berpasangan di Kota Medan dengan mengajukan pasangan Bobby dengan kader Gerindra,” ucap Muzani.

    Lebih lanjut, Muzani menerangkan untuk nama yang bakal mendampingi Bobby masih terus diproses. Menurutnya, kader yang bakal mendampingi Bobby nantinya akan diumumkan oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

    “Sedang terus dipertimbangkan, kami juga sudah mengajukan nama kepada Bobby. Sepertinya Bobby pun tidak keberatan dengan nama itu,” pungkas Muzani.

    Baca juga : Fakta Seputar Pengakuan Ike Muti ‘Disuruh Anak Buah Anies Hapus Foto Jokowi’

    Sebelumnya, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mengisyaratkan bahwa partainya menginginkan posisi calon Wakil Wali Kota Medan untuk mendampingi Bobby. Bambang menyatakan hal itu demi soliditas partainya, karena Bobby bukan kader PDIP.

    “Kalau pun Bobby diusulkan PDI Perjuangan, maka untuk menjaga soliditas partai karena Mas Bobby bukan kader murni PDI Perjuangan, wakilnya pasti kader PDI Perjuangan,” ucap Bambang pada Kamis, 18 Juni lalu.

  • Prabowo Mendadak Batalkan Kontrak Alutsista Senilai 50 Triliun, Ini Alasannya…

    Prabowo Mendadak Batalkan Kontrak Alutsista Senilai 50 Triliun, Ini Alasannya…

    TIKTAK.ID – Nama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto lagi-lagi menjadi sorotan dalam beberapa pekan terakhir ini. Disebabkan, ia dikabarkan sudah membatalkan kontrak alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang harganya mencapai Rp50 triliun.

    Persoalan tersebut pertama kali diutarakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo. Adik Prabowo ini memandang bahwa kakaknya tidak berkeinginan terlibat korupsi. Lantaran itulah, Prabowo membatalkan kontrak alutsista tersebut.

    “Saya mau buka saja ya, kakak saya low profile, namun saya berbangga dengan prestasi Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam dua bulan dia menteri, dia membatalkan kontrak-kontrak alutsista, kontrak-kontrak senjata, kontrak-kontrak di Kementerian Pertahanan senilai Rp50 triliun,” terang Hashim saat membahas persoalan ekspor lobster sebagaimana yang telah ditayangkan melalui YouTube, Senin (20/7/20).

    Baca juga: Sambangi India dan Turki, Prabowo Bahas Kerja Sama Bidang Pertahanan dan Alutsista

    “Dia batalkan, tak mau, dia bilang ke saya, ‘Saya tidak mau terlibat korupsi, ini kontrak-kontrak korup saya tak mau terlibat’. Saya kaget, saya dengar Menteri Keuangan juga kaget,” lanjutnya.

    Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menjelaskan persoalan lain yang menjadikan Prabowo batal melanjutkan kontrak tersebut. Pertama, alutsista tersebut dianggap terlampau mahal dan tak sesuai untuk dipergunakan di Indonesia.

    “Sehingga beliau batalkan pembelian itu Rp50 triliun,” terang Andre sebagaimana dilansir Detikcom, Senin (20/7/20) lalu.

    Andre tidak menjelaskan lebih detail alutsista apa saja yang dibatalkan itu. Walaupun demikian, ia menyebutkan, sedari awal Prabowo berkomitmen menghentikan kebocoran anggaran negara.

    Baca juga: Hashim Bilang Ada Mark Up Proyek Alutsista di Kemenhan, Anak Buah Prabowo Tak Terima

    Halaman selanjutnya…