TIKTAK.ID

Tag: Partai Gerindra

  • Terkait Pernyataan Adiknya Soal Mark Up Proyek Kemenhan 1.000 Persen, Prabowo Harus Bertindak

    Terkait Pernyataan Adiknya Soal Mark Up Proyek Kemenhan 1.000 Persen, Prabowo Harus Bertindak

    TIKTAK.ID – Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto harus turun tangan terkait dugaan mark up 1.000 persen proyek di Kemenhan. Menurutnya, hal itu sebagaimana yang telah diungkap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

    Fahmi mengatakan pembuktian terbaik bahwa benar terjadi mark up anggaran proyek 1.000 persen di Kemenhan, yakni Prabowo harus bertindak dengan pemberian sanksi kepada siapapun di Kemenhan yang ditengarai terlibat kasus tersebut.

    “Menurut saya, pembuktian terbaik yakni Menhan memberi sanksi dan mendorong penegakan hukum bagi yang diduga terlibat,” ujar Khairul melalui pesan singkat, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (18/7/20).

    Baca juga : BPK Temukan Potensi Kerugian Negara di Proyek Rumah DP Nol Rupiah Anies Baswedan

    Kemudian Fahmi menilai Kemenhan harus transparan terkait pernyataan Hashim yang tentu tak bisa ditelan mentah-mentah. Meski begitu, Fahmi menyatakan dugaan kasus mark up proyek di Kemenhan bukan barang baru.

    “Tengarai kebocoran anggaran di Kemhan bukan barang baru. Tetapi dalam konteks pernyataan Pak Hashim, isu mark-up proyek sampai 1.000 persen ini belum didukung bukti dan belum ada klarifikasi dari Kemenhan sendiri,” terangnya.

    Sebelumnya, Hashim menyampaikan bahwa kakaknya, Prabowo menemukan sejumlah proyek yang angkanya disulap (mark up) lebih dari sepuluh kali lipat atau lebih dari 1.000 persen.

    Baca juga : Megawati: Saya Bilang ke Presiden Jokowi, Negara Kita ini Sangat Kaya Raya, Jangan Takut!

    Ia mengaku Prabowo membatalkan sejumlah proyek senilai lebih dari US$50 juta karena mengetahui nilai sebenarnya tidak lebih dari US$5 juta, tapi ia tidak menyebut detail proyek-proyek. Hashim pun menjelaskan, anggaran tersebut kemudian dikembalikan Kemenhan ke Kementerian Keuangan.

    Fahmi beranggapan pernyataan Hashim itu tetap harus dikonfirmasi dan dilengkap dengan bukti-bukti kuat. Tanpa itu, kata Fahmi, maka Hashim hanya klaim belaka.

    Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengatakan bahwa pihaknya tak bisa memberi tanggapan. Sebab, menurutnya yang menyampaikan dugaan kasus ini bukan Prabowo secara langsung.

    Baca juga : Ditemani Prabowo dan Sejumlah Menteri, Mahfud MD Resmi Usulkan RUU BPIP ke DPR

    Kendati begitu, Effendi mengungkapkan pihaknya kemungkinan akan memanggil Prabowo terkait masalah itu dalam rapat kerja usai masa reses DPR bulan depan.

    “Tapi bukan hanya masalah itu (mark up proyek Kemenhan) yang akan dibahas. Saya juga ada banyak hal yang ingin saya konfirmasi dan klarifikasi sama Menhan, tidak terkait itu saja,” terangnya.

  • Berani Banget! Sandiaga Uno Cerita Pernah Tolak Kemauan Prabowo Subianto

    Berani Banget! Sandiaga Uno Cerita Pernah Tolak Kemauan Prabowo Subianto

    TIKTAK.ID – Politisi Sandiaga Uno ternyata sempat menyampaikan penolakan kepada Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

    Hal itu diungkapkan Sandiaga Uno saat mengisahkan tentang dirinya yang sampai berkecimpung ke dunia politik.

    Sandiaga Uno mengutarakan tentang awal meniti karier politiknya bermula kala dirinya mendapat kepercayaan sebagai Juru Bicara (Jubir) Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2014.

    Baca juga : Soal Reklamasi Ancol, Pengamat: Anies Bisa Dibui 5 Tahun karena Langgar Perda

    Hal tersebut diceritakan Sandiaga Uno pada sebuah video yang ditayangkan dalam saluran YouTube Daniel Mananta Network, Kamis (16/7/20).

    “Ini terjadinya di tahun 2014, itu kira-kira diceburin menjadi Jubir saat itu kontestasi Pilpres 2014, namun sebelumnya telah banyak ajakan masuk ke politik, namun yang paling dekat itu,” ujar Sandiaga Uno.

    Ia mengungkapkan, latar belakang dirinya terpilih sebagai Jubir Prabowo karena ia sempat menjadi konsultan keuangan dari grup bisnis Prabowo.

    Baca juga : Siapa Menteri yang Kelola Aset Paling Besar, Basuki atau Prabowo?

    Langsung pada cerita utama pada 2015 melalui suatu perbincangan yang cukup dalam. Prabowo akhirnya menarik Sandiaga Uno terjun ke politik.

    “Pak Prabowo bilang, ‘Indonesia telah memberi begitu banyak kepada Sandi. Indonesia telah memberikan kesuksesan di usia yang sangat muda. Passion kamu adalah membangun lebih banyak entrepreneur lebih memberdayakan UMKM.”

    “Melalui kesuksesan ini mungkin yang merasakan hanya 30.000 orang yang bekerja di lingkungan perusahaan.”

    Baca juga : Soal Vonis Ringan Penyiram Novel Baswedan, Gerindra: Terus Terang Rasa Keadilan Kita Terusik

    “Namun seandainya diberi kesempatan agar menjadi policy maker dan dapat menghadirkan kebijakan publik, kamu dapat menyentuh mungkin jutaan, belasan atau mungkin puluhan juta UKM atau rakyat Indonesia yang dapat termotivasi,” ungkap Sandiaga Uno menirukan perkataan Prabowo kala itu.

    Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, mulanya dirinya hendak menolak tawaran tersebut.

    Tetapi, dia merasa tak enak sebab tawaran tersebut terlontar langsung dari Prabowo.

    Baca juga : Borong Alutsista dari Pindad, Prabowo: Hidupkan Industri Dalam Negeri

    Ujungnya, ia meminta izin untuk membahas tawaran tersebut kepada keluarganya sebelum memutuskan.

    “Waktu itu sebenarnya ingin bilang enggak, tapi kan Jenderal kan berani banget bilang enggak ditawarin gabung.”

    “Saya selalu dengan standard answer ‘saya tanya keluarga dulu Pak, ini keputusan yang sangat penting, saya tanya keluarga dulu’,” ungkap Sandiaga Uno mengingat perkataannya kala itu.

  • Poyuono: Kangmas Jokowi Selalu Merasa Jadi Jongos, Lha Menterinya Kok Merasa Jadi Tuan

    Poyuono: Kangmas Jokowi Selalu Merasa Jadi Jongos, Lha Menterinya Kok Merasa Jadi Tuan

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu merasa dirinya adalah jongos rakyat. Karena itu, ia menilai Jokowi tidak sungkan memarahi anak buahnya yang dinilai tidak dapat memahami kesulitan rakyat di tengah pandemi Covid-19.

    “Kangmas Jokowi selalu merasakan dirinya itu adalah jongosnya rakyat Indonesia. Dan banyak anak buahnya itu yang malah berlaga seperti tuan kepada rakyat, bukan malah merasakan sebagai jongos rakyat atau pelayan rakyat,” ujar Poyuono, Minggu (5/7/20).

    Di sisi lain, berdasarkan survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dinilai publik sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju yang paling responsif.

    Baca juga : Anies Restui Reklamasi Ancol, Sandi Tegas Menolak

    Melansir Wartaekonomi.co.id, berikut posisi 10 teratas menteri yang kebijakannya paling responsif menangani pandemi Covid-19.

    Pada urutan pertama terdapat nama Tito Karnavian (34,5 persen), dilanjutkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama (27 persen), dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (24,1 persen).

    Selanjutnya terdapat Menteri Keuangan Sri Mulyani (21,4 persen), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (19,7 persen), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD (17,4 persen).

    Baca juga : Curhat Sri Mulyani Bandingkan Krisis Era SBY dan Jokowi, Mana Lebih Berat?

    Kemudian Menteri Badan Usaha Miliki Negara Erick Thohir (17,2 persen), Menteri Pertahanan Prabowo Subanto (15,7 persen), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (14,4 persen), dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (12,7 persen).

    Menanggapi survei tersebut, Poyuono mengimbau kepada para menteri yang tidak termasuk dalam sepuluh besar, untuk bisa mengaktualisasi diri sebagai pembantu rakyat.

    “Dengan begitu, maka akan bisa terhindar dari kemarahan Sang Jongos Rakyat agar tidak direshuflle nantinya,” tutur Arief Poyuono.

    Baca juga : Berapa Sih Total Nilai Kekayaan Prabowo?

    Selain itu, Poyuono juga meminta agar semua menteri untuk memiliki perasaan yang sama dalam menghadapi krisis akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

    “Tuan-tuan rakyat, bisa selamat secara ekonomi dari ancaman pandemi Covid-19,” ucap Poyuono.

    Sebelumnya, Jokowi sempat memarahi para menterinya saat Sidang Paripurna Kabinet. Ia merasa kinerja para menteri tidak maksimal di tengah pandemi Covid-19.

    Baca juga : Dirinya Disebut Bakal Ditunjuk Jokowi Gantikan Erick Thohir, Begini Jawaban Ahok

    Jokowi pun menyebut para menterinya tidak memiliki sense of crisis. Ia kemudian mengancam akan melakukan perombakan Kabinet.

  • Berapa Sih Total Nilai Kekayaan Prabowo?

    Berapa Sih Total Nilai Kekayaan Prabowo?

    TIKTAK.ID – Karier politik Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto terbilang panjang. Setelah pensiun dari TNI AD dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, Prabowo menekuni bisnis bersama adiknya, Hasyim Djojohadikusumo.

    Prabowo memiliki sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan kehutanan. Di antaranya PT Tanjung Redeb Hutani, PT Kiani Kertas, PT Tusam Hutani Lestari, Nusantara Kaltim Coal, dan Nusantara Energy.

    Kemudian usai lama wajahnya tak muncul ke publik dan jauh dari hingar bingar politik, pada 2004 Prabowo sempat mendaftar menjadi calon presiden lewat konvensi Partai Golkar. Meski gagal, ia lantas membuat kendaraan politik sendiri dengan mendirikan Partai Gerindra. Di tahun yang sama, Prabowo maju sebagai calon wakil presiden mendapingi capres Megawati Sukarnoputri. Namun ia kembali kalah suara di Pilpres.

    Baca juga : Dirinya Disebut Bakal Ditunjuk Jokowi Gantikan Erick Thohir, Begini Jawaban Ahok

    Pada Pilpres 2014, Prabowo maju berpasangan dengan Hatta Rajasa. Lagi-lagi ia kalah, kali ini dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Terakhir pada Pilpres 2019, langkahnya kembali terhenti dari pesaing yang sama.

    Meski tak selalu mujur dalam karier politiknya, tetapi Prabowo terbilang sukses dalam urusan bisnis. Anak begawan ekonomi Soemitro ini bahkan tercatat masuk dalam deretan politikus terkaya di Indonesia.

    Sebenarnya berapa harta kekayaan Prabowo Subianto?

    Baca juga : Setelah Video Jokowi Marah Viral, Kini Giliran Prabowo Bikin Jokowi Ketawa Ngakak Jadi Perhatian

    Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (6/7/20), menyebut Prabowo terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2019. Pelaporan harta tersebut dilakukan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.

    Mengutip Kompas.com, diketahui total harta kekayaan Prabowo sekitar Rp2 triliun atau tepatnya Rp2.005.956.560.835.

    Harta kekayaan terbesar Prabowo disumbang oleh aset yang berupa surat berharga dengan nilai Rp1.701.879.000.000.

    Baca juga : Arief Poyuono Dapat Bocoran Nama Menteri Baru Jokowi Via WhatsApp, Nama Ahok dan AHY Juga Disebut

    Jumlah aset tersebut wajar, apalagi mengingat Prabowo memiliki banyak perusahaan dan portofolio investasi. Selanjutnya sumber kekayaan terbesar lainnya disusul aset properti berupa tanah dan bangunan dengan taksiran nilai Rp251.704.288.000.

    Prabowo memiliki sejumlah aset properti yang banyak tersebar di Bogor dan dua properti yang harganya terbilang tinggi di Jakarta Selatan. Dengan rincian tanah seluas 841 meter persegi dan bangunan 580 meter persegi. Aset tersebut merupakan hibah tanpa akta dengan nilai sebesar Rp27.621.043.000.

    Sementara itu, kedua tanah seluas 8.365 dan luas bangunan 2.175 dari hasil sendiri dengan nilai taksiran Rp139.921.575.000.

    Baca juga : Isu Fadli Zon Dapat Jatah Menteri, Hoaks atau Fakta?

    Total Prabowo memiliki 10 bidang tanah dan bangunan.

  • Isu Fadli Zon Dapat Jatah Menteri, Hoaks atau Fakta?

    Isu Fadli Zon Dapat Jatah Menteri, Hoaks atau Fakta?

    TIKTAK.ID – Di media sosial beredar isu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mendapat jatah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Akun HB yang membagikan narasi tersebut di salah satu grup Facebook, Sabtu (4/7/20).

    “Reshuffle sebentar lagi, om Fadli dapet jatah menteri nih? Menteri apa om, cocok nya? Gerindra jatahnya jadi 3 ya, wah sip, good luck om,” tulis akun HB.

    Mengutip Medcom.id, klaim bahwa Fadli Zon mendapat jatah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju, adalah salah. Sebab faktanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengumumkan secara resmi terkait tindak lanjut rencana perombakan (reshuffle) Kabinet.

    Baca juga : Kalung ‘Anti-Corona’ Kementan Belum Diuji Spesifik, Dokter Ahli Obat Tradisional Imbau Masyarakat Hati-hati

    Diketahui sejauh ini Gerindra mendapat dua jatah menteri. Pertama, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dipercaya sebagai Menteri Pertahanan, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Sebelumnya, Jokowi sempat mengeluarkan ancaman reshuffle. Ia menilai kinerja sejumlah jajarannya di Kabinet Indonesia Maju dianggap tidak maksimal terkait penanganan Covid-19.

    Fadli sendiri juga sempat diisukan masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju pada 2019. Namun ia membantah dirinya bakal masuk Kabinet Jokowi.

    Baca juga : Arief Poyuono Dapat Bocoran Nama Menteri Baru Jokowi Via WhatsApp, Nama Ahok dan AHY Juga Disebut

    “Halah, itu hanya isu,” ucap Fadli mengutip Kompas.com, Minggu (20/10/19).

    Fadli pun mengaku bertekad tetap mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi meski dua koleganya diangkat sebagai menteri. Pasalnya, ia meyakini sikap kritis itu merupakan sesuatu yang perlu dilakukan dalam kehidupan berdemokrasi.

    “Kalau cara berpikirnya karena sudah di koalisi terus tidak boleh mengkritik, saya kira orang itu tidak mengerti demokrasi,” terang Fadli, dilansir CNNIndonesia.com, Senin (4/11/19).

    Baca juga : Setelah Video Jokowi Marah Viral, Kini Giliran Prabowo Bikin Jokowi Ketawa Ngakak Jadi Perhatian

    Jadi dapat disimpulkan bahwa isu Fadli Zon mendapat jatah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju, adalah salah. Faktanya, Jokowi masih belum mengumumkan secara resmi terkait tindak lanjut rencana reshuffle Kabinet.

    Informasi tersebut masuk dalam kategori hoaks jenis satire. Konten jenis ini biasanya memang tidak memiliki potensi atau kandungan niat jahat, namun bisa mengecoh.

    Satire adalah konten yang dibuat untuk menyindir pihak tertentu yang dikemas dengan unsur parodi, ironi, bahkan sarkasme. Secara umum, satire dibuat sebagai bentuk kritik terhadap personal maupun kelompok dalam menanggapi isu yang sedang terjadi.

  • Gak Ada Takutnya! Anak Buah Prabowo ini Berani Tantang Orang yang Teriak Turunkan Jokowi

    Gak Ada Takutnya! Anak Buah Prabowo ini Berani Tantang Orang yang Teriak Turunkan Jokowi

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu, Arief Poyuono menantang pihak-pihak yang selama ini kerap meneriakkan turunkan Joko Widodo (Jokowi) dari jabatannya sebagai presiden.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut menantang mereka yang meneriakkan turunkan Jokowi dengan menolak penyaluran bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah.

    “Yang teriak-teriak turunkan Kangmas @jokowi, berani enggak, menolak pemberian bansos dari Pemerintah,” tulis Poyuono melalui akun Twitternya, @bumnbersatu, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id, Kamis (25/6/20).

    Baca juga : Bendera PDIP Dibakar, Megawati Geram: Rapatkan Barisan, Tempuhlah Jalan Hukum!

    Poyuono mengatakan dirinya yakin bahwa mereka yang berteriak-teriak turunkan Jokowi ikut mengantre bantuan sosial oleh Pemerintah.

    “Gua yakin dikasih bansos sembako juga pada ngatri nantinya,” sindir Poyuono.

    Meski begitu, Poyuono tidak mengungkapkan secara spesifik siapa kelompok ataupun orang yang dimaksud. Ia hanya memberikan isyarat bahwa pihak dimaksud adalah mereka yang meributkan masalah Partai Komunis Indonesia (PKI) beberapa waktu belakangan.

    Baca juga : Pasca Kongres Demokrat, Diam-diam AHY Temui Jokowi dan Ma’ruf Amin, Ada Apa?

    “Ribut ribut anti-PKI, aneh ya. Coba saja periksa di seluruh kantor polisi ada atau enggak penganut ideologi Komunis dan kader PKI ditangkap,” lanjut Poyuono.

    Poyuono kemudian juga mengajak pihak yang aktif menggembar-gemborkan seolah PKI hidup kembali, untuk mengecek ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal itu, kata Poyuono, untuk mengetahui apakah PKI terdaftar sebagai sebuah partai atau tidak.

    “Periksa juga di Kemenkumham ada enggak PKI yang terdaftar, kan ujung-ujungnya teriak turunkan Jokowi,” ucapnya.

    Baca juga : Keakraban Prabowo dan Menhan China, Foto Bareng di Parade Militer Rusia

    Seperti diberitakan sebelumnya, Poyuono menyinggung isu “PKI dimainkan Kadrun” dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube.

    Kemudian pernyataan Poyuono ini menimbulkan kontroversi. Bahkan tagar #TenggelamkanGerindra sempat menjadi trending topic di Twitter.

    Imbasnya, Gerindra menggelar sidang etik atas kasus itu. Namun Poyuono menilai rekan-rekan separtainya gagal paham menilai video tersebut.

    Baca juga : Jokowi Perintahkan Prabowo, Erick Thohir dan Basuki Kerja Keroyokan, Bikin Apa?

    “Mereka itu semua politisi gagal paham, sok tahu, dan otaknya kayak kadrun-kadrun dalam menilai video wawancara YouTube saya di kanal Bangsa. Dalam wawancara itu jelas-jelas saya menyatakan diri sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN. Kedua, saya membuat rekaman itu di kantor FSP BUMN Bersatu dan berlatar belakang Bendera Serikat Pekerja,” terangnya, Sabtu (20/6/20).

  • Soal Keputusannya Gunduli dan Pindahkan Bahar bin Smith ke Nusakambangan, Menkumham Yasonna Laoly Dicecar DPR

    Soal Keputusannya Gunduli dan Pindahkan Bahar bin Smith ke Nusakambangan, Menkumham Yasonna Laoly Dicecar DPR

    TIKTAK.ID – Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mencecar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Mereka menyorot penangkapan kembali serta pemindahan terpidana kasus penganiayaan anak, Bahar bin Smith ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman mempertanyakan alasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham menangkap kembali Bahar. Padahal Ditjen PAS telah memberikan program asimilasi beberapa hari sebelumnya.

    Habiburokhman menyebut ceramah yang disampaikan Bahar setelah mendapatkan program asimilasi masih dalam bagian kritik. Ia menyatakan sebagai anggota DPR, dirinya menilai masih bisa menerima kritik Bahar tersebut.

    Baca juga : Tak Percaya Elektabilitas Anies Baswedan Turun, PKS: Hasil Surveinya Agak Aneh!

    “Kalau pidato Bahar, saya juga mengikuti, dan saya pikir itu masih dalam kritikan. Kami DPR juga termasuk bagian yang dikritik, tapi masih bisa terima kritikan tersebut,” ujar Habiburokhman dalam Rapat Kerja dengan Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (22/6/20).

    “Kami disebut pejabat Negara yang tidak berkorban untuk rakyat, tapi mengorbankan rakyat. Tapi menurut kami, itu masukan supaya bisa lebih banyak bekerja untuk rakyat,” lanjutnya.

    Selain itu, Habiburokhman mengkritik dalih Ditjen PAS Kemenkumham yang menyatakan Bahar melanggar aturan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19). Perlu diketahui, usai bebas dari penjara, Bahar menggelar acara ceramah dengan mengumpulkan banyak orang.

    Baca juga : Tanggal 21 Juni, Wafat Bung Karno dan Ulang Tahun Jokowi, Inikah Alasan Jokowi Tak Pernah Rayakan Ultah?

    “Kalau memang PSBB yang dipersoalkan, banyak sekali yang melanggar PSBB tapi cuma dapat peringatan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mempersoalkan langkah pemotongan rambut yang dilakukan terhadap Bahar usai menghuni Lapas Nusakambangan. Ia berpendapat hal itu harus dievaluasi bila sudah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap setiap narapidana yang baru masuk di Lapas Nusakambangan.

    Pasalnya, kata Habiburokhman, pemotongan rambut terhadap narapidana mengingatkannya pada kisah pahit di masa lalu. Menurutnya, hal itu pernah dialami oleh Presiden pertama Indonesia Sukarno serta era Orde Baru (Orba).

    “Ketika Bung Karno masuk [Lapas] Sukamiskin, dalam tulisannya, dikatakan saya dihinakan dengan digunduli. Saya juga ingat saat zaman Orba kalau ada kriminal ditangkap digunduli. Saya pikir hal itu tidak ada relevansi dengan identifikasi karena banyak cara lain,” tutur Habiburokhman.

  • Meski Elektabilitasnya Anjlok, Prabowo Tetap Tempati Posisi Teratas, Anies Urutan Ketiga

    Meski Elektabilitasnya Anjlok, Prabowo Tetap Tempati Posisi Teratas, Anies Urutan Ketiga

    TIKTAK.ID – Berdasarkan hasil survei pada 16-18 Mei 2020 kepada 1.200 responden, diketahui elektabilitas Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto hanya 14,1 persen apabila dibandingkan Februari 2020 yang mencapai 22,2 persen.

    Kendati Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi di dalam survei tersebut, koreksi elektabilitas terhadap Ketua Umum Partai Gerindra itu mencapai 8,1 persen.

    Tidak hanya Prabowo, tren penurunan juga dialami oleh sejumlah elite politisi lain. Di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu dari 12,1 persen menjadi 10,4 persen, pengusaha Sandiaga Uno dari 9,5 persen menjadi 6 persen, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dari 6,5 persen menjadi 4,8 persen.

    Baca juga : Tak Sepakat Konsep New Normal Pemerintah, Muhammadiyah: Ukuran Normal itu Apa?

    Kemudian Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Ketua DPR Puan Maharani juga mengalami nasib yang sama.

    Selain itu, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar yang pada Februari 2020 sempat memiliki elektabilitas 0,3 persen, kini elektabilitasnya 0 persen.

    Namun terdapat dua tokoh yang justru mengalami peningkatan elektabilitas, meski elektabilitas keduanya belum mampu mengalahkan Prabowo.

    Baca juga : Elektabilitas Ganjar dan Ridwan Kamil Naik di Tengah Pandemi, Bagaimana dengan Prabowo dan Anies?

    “Dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini cenderung meningkat dibandingkan temuan Februari lalu,” demikian tulis keterangan dalam hasil temuan survei tersebut, dilansir Kompas.tv dari laman resmi Indikator, Senin (8/6/20).

    Elektabilitas Ganjar meningkat dari 9,1 persen pada Februari 2020 menjadi 11,8 persen pada Mei 2020. Dengan begitu, Ganjar menempati urutan kedua teratas setelah Prabowo, sekaligus mengalahkan Anies.

    Sedangkan elektabilitas Ridwan Kamil meningkat dari 3,8 persen menjadi 7,7 persen, yang membuatnya menempati urutan keempat teratas.

    Baca juga : (Cek Hoaks atau Fakta) Akun FB Anggota TNI AD Hina Jokowi

    Perlu diketahui, survei dilakukan menggunakan metode kontak telepon dengan margin of error lebih kurang sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab mengalami peningkatan, yaitu dari 20,3 persen pada Februari 2020 menjadi 32,3 persen pada Mei 2020.

  • Nilai Prabowo Tak Lagi ‘Menjual’ di Pilpres 2024, Pengamat: Tokoh Usang Tiga Kali Kalah Sudah Tak Relevan

    Nilai Prabowo Tak Lagi ‘Menjual’ di Pilpres 2024, Pengamat: Tokoh Usang Tiga Kali Kalah Sudah Tak Relevan

    TIKTAK.ID – Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago memandang nama Prabowo Subianto tidak lagi menjual di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Walaupun, 34 DPD Partai Gerindra menyuarakan dukungan agar Prabowo jadi Ketua Umum partai lagi.

    Tiga kekalahan di ajang Pilpres terakhir jadi salah satu alasan elektabilitas Prabowo tidak tinggi menuju tahun 2024. Apalagi setelah dia masuk ke dalam Kabinet Joko Widodo, padahal sebelumnya rival dalam ajang Pilpres 2014 dan 2019.

    “Tokoh usang yang telah tiga kali kalah pada Pilpres, sudah tak relevan dijual ke publik. Sulit laku sebab dianggap tokoh dan kaset usang,” ungkap Pangi seperti dilansir Republika, Jumat (5/6/20).

    Baca juga : PDIP Desak Jokowi Hukum Sejumlah Menteri, Kenapa?

    Prabowo pun dipandangnya sekadar menyuarakan gagasan yang serupa di pilpres-pilpres lalu. Padahal pemilih perlu gagasan baru untuk mengantarkan Indonesia menjadi lebih baik.

    “Publik lebih menyukai tokoh baru yang masih segar-segar, dianggap memiliki narasi baru membangun Indonesia daripada Prabowo,” terang Direktur Eksekutif VoxPol Center Research and Consulting tersebut.

    Elektabilitas Prabowo juga dipengaruhi oleh Pandemi virus Covid-19. Sebab kini, sebagian besar Kepala Daerah yang memperoleh perhatian lebih dalam bertindak menanggulanginya, seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil dibanding Prabowo yang kinerjanya kini tidak diketahui publik.

    Baca juga : Ajak Warga Saling Dukung Lawan Covid-19, Anies Singgung Beratnya Beban Jokowi

    Masyarakat lebih perhatian memberi dukungan kepada tokoh-tokoh yang langsung terlibat dengan warga dalam penanganan pandemi.

    “Lain cerita andai kemarin beliau puasa, tetap setia bersama rakyat jadi simbol tokoh oposisi, simbol perlawanan. Mungkin masih relevan dan moncer bertarung ulang,” sebut Pangi.

    Meski demikian, Prabowo masih mengantarkan efek positif terhadap keterpilihan Partai Gerindra. Apalagi para kader butuh sosok yang bisa mempersatukan soliditas dan persatuan partai.

    Baca juga : Sebut AS Sedang Ditimpa ‘Tiga Pukulan Besar’, SBY: Amerika, Are You OK?

    Harus diakui, saat ini belum didapati orang yang bisa menandingi peran Prabowo. Sehingga tak aneh bila sang Menteri Pertahanan ini kembali didapuk sebagai Ketua Umum Gerindra.

    “Untuk merekat persatuan partai perlu tokoh yang kuat. Prabowo saya pikir masih diperlukan oleh Gerindra,” kata Pangi.

    Seperti diketahui, pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra berikut waktu lalu, 34 DPD menyatakan dukungan dan menghendaki Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum partai lagi.

  • Menimbang Peluang Prabowo vs Anies Bila Berhadapan di Pilpres 2024

    Menimbang Peluang Prabowo vs Anies Bila Berhadapan di Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Pengamat politik Adi Prayitno menilai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan sebagai dua sosok potensial yang akan berlaga di ajang Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Menurutnya, Prabowo dan Anies memiliki keunggulan sekaligus catatan masing-masing.

    “Politik kita memang dinamis, namun jalan panjang menuju Pilpres 2024 bisa diteropong dari sekarang. Jauh sebelum ini, survei yang saya gagas menyebut nama Prabowo dan Anies unggul di antara figur lainnya, relatif memiliki elektabilitas di atas rata-rata,” ujar Adi, seperti dilansir Republika.co.id, Jumat (15/5/20).

    Adi mengatakan Prabowo saat ini jelas memiliki panggung. Tidak hanya dipercaya menempati posisi Menteri Pertahanan, Prabowo juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
    Baca juga : Amien Rais Buka-bukaan Soal Prabowo Versus Anies pada Pilpres 2024

    Namun Adi menyatakan terdapat catatan kritis terkait Prabowo. Ia menyangsikan kemungkinan Prabowo akan mencalonkan diri di Pilpres untuk keempat kalinya. Pasalnya, pada 2009 Prabowo menjadi kandidat calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri, kemudian menjadi kandidat calon presiden di Pilpres 2014 dan 2019.

    Menurut Adi, jika memang Prabowo hendak mencalonkan diri, maka tidak menutup kemungkinan akan mendapat dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebab, Adi menyebut Gerindra dan PDIP punya garis sejarah masa lalu yang kuat, termasuk dalam hal membawa Jokowi ke Jakarta.

    Ia melanjutkan, PDIP dan Gerindra pernah bersama-sama menjadi oposisi, bahkan PDIP yang membuka pintu lebar bagi Prabowo masuk ke koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia memprediksi salah satu opsi pada simulasi kandidat nanti, yakni Prabowo dipasangkan dengan Ketua DPR, Puan Maharani.

    Baca juga : Sengkarut Anies vs Menteri Jokowi, Aktivis Sosial: Kita ini Hadapi Wabah Covid atau Pilpres?

    Dosen Komunikasi Politik di UIN Syarif Hidayatullah itu menjelaskan, biasanya ada simulasi pencalonan. Hal itu dilakukan dengan mengetes ke pasar apakah calon yang diusung marketable, elektabilitasnya leading, serta kalkulasi dan simulasinya cocok.

    Halaman selanjutnya…