Tak Kebagian Jatah Jabatan, Yusril Tetap Loyal Dukung Jokowi

TIKTAK.ID – Partai Bulan Bintang (PBB), termasuk Ketua Umumnya Yusril Ihza Mahendra tidak mendapatkan jatah jabatan di Kabinet Indonesia Maju. Meski begitu, Yusril menyatakan dirinya dan partainya tetap mendukung pemerintahan Jokowi periode kedua.

Menurut Yusril, jabatan di Kabinet bukanlah yang utama karena pengabdian kepada Pemerintah tidak hanya di kursi Menteri.

“Kita tetap pada bersama-sama membantu Pemerintah ini tidak lain kemana-mana, bahwa tidak ada anggota PBB yang masuk ke kabinet, memang bukan target utama kita juga untuk masuk ke kabinetnya,” kata Yusril di Kantor DPW PBB Jawa Tengah di Semarang, dilansir CNN Indonesia, Kamis (5/12/19).

Komitmen Yusril ini ditunjukkan dengan sikap kenegarawanan yang tidak menunjukkan sikap emosional atau membuat gaduh. Yusril menjelaskan, yang paling penting dirinya dan PBB memperkuat posisi partai di tengah masyarakat dan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah.

Namun, PBB masih memiliki peluang mendapatkan jatah kursi lain. “Prinsipnya ada tempat-tempat tertentu yang menempatkan Ketua Umum PBB (Yusril Ihza Mahendra) di pos lain. Mungkin. Itu yang saya dengar,” ucap Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor, dilansir Detik.com, Jumat (25/10/19).

Afriansyah menuturkan, sepanjang yang dia ketahui, Yusril bakal ditempatkan sebagai Kepala Pusat Legislasi Nasional. Soal pembentukan Pusat Legislasi Nasional itu sempat disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat debat Pilpres 2019.

Selanjutnya, rencana pembentukan Badan tersebut dikonkretkan lewat revisi UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP). RUU PPP itu telah disahkan DPR. Namun, hingga kini belum ada pengumuman Jokowi soal pembentukan Badan tersebut.

“Yang pantas di situ menurut saya Badan Regulasi Nasional, yang baru dibuat Pak Jokowi. Di Badan itu Pak Yusril bisa berkiprah sesuai bidang ilmunya,” ujar Afriansyah.

Ia menegaskan, Jokowi tahu persis perjuangan PBB dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Ferry yakin Jokowi bakal melibatkan seluruh partai koalisi di pemerintahan periode kedua.

Pada Pilpres lalu, Yusril menjadi Ketua Tim Hukum Jokowi-Maruf saat sengketa Pilpres dibawa kubu Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, tidak ada satu pun kader PBB di kursi menteri atau wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Selain PBB, politisi partai Hanura dan PKPI juga tidak ada dalam kabinet.