TIKTAK.ID – Sejumlah organisasi masyarakat atau ormas Islam mengancam akan memblokade jalan menuju lokasi penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Konser musik bergenre electronic dance music (EDM) itu akan digelar selama tiga hari pada 13-15 Desember.

Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Hakim Himran, menyatakan akan mendatangi lokasi DWP pada 13 Desember. Sedangkan pada 12 Desember, Himran dan massa aksi lainnya melakukan demonstrasi di Balai Kota untuk meminta Gubernur Jakarta Anies Baswedan membatalkan acara itu. Demonstran tersebut berasal dari Gerakan Pemuda Islam, Forum Syuhada Indonesia, dan Forum Umat Islam Bersatu.

“Gubernur mengkhianati umat dan pendukung maksiat,” kata Himran melalui pesan singkat, melansir Tempo.co. Ia mengatakan, langkah Anies Baswedan yang memberi izin penyelenggaraan musik itu telah mengkhianati sebagian pendukung yang merupakan umat Islam. Menurutnya, Anies lebih berpihak pada DWP.

Baca juga: Pertahankan Status ‘Jakarta Kota Persatuan’, Anies Sumbang Mesin Kremasi untuk Umat Hindu

Massa mulai mendatangi Balai Kota pada 12 Desember pukul 15.00 WIB. Massa yang hadir diperkirakan tidak lebih dari 50 orang. Mereka menuding pengunjung DWP difasilitasi minuman keras, adanya peredaran narkoba, bahkan seks bebas. Mereka pun mengklaim acara musik itu merusak moral masyarakat.

Demonstran mendesak masuk ke Balai Kota untuk menemui Anies. Bahkan, mereka sempat membuat ricuh dengan membakar ban karet beberapa kali sehingga menimbulkan asap pekat di sekitar Balai Kota. Meski begitu, demonstran tidak diizinkan untuk bertemu Anies. Pintu gerbang Balai Kota dijaga ketat oleh Polisi serta Tim Pengamanan Dalam (Pamdal).

Bukan kali ini saja penyelenggaraan DPW  memancing kontroversi. Sejak terpilih menjadi Gubernur DKI pada 2017, perhelatan tersebut acap kali merepotkan Anies. Bahkan tahun lalu, festival musik terbesar se-Asia ini sempat pindah ke Bali.

Baca juga: Kontroversial, Ketua DPRD DKI Ingin TGUPP Anies Baswedan Jadi Sasaran Operasi Tangkap Tangan

Anies pun enggan berkomentar terkait kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan izin penyelenggaraan DWP.

“Tanya ke Kepala Dinas Pariwisata saja,” sergah Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis, 12 Desember.

Tak hanya itu, Anies pun tidak mau menjawab soal usulan untuk mengubah nama awalan acara itu dari Djakarta menjadi Denpasar.

“Mengenai hal itu saya tidak berkomentar, tanyanya kepada Kepala Dinas Pariwisata,” ucapnya.

Baca juga: Anies Siap Bangun Instalasi Olah Limbah Plus Fasilitas Edukasi dan Hiburan