TIKTAK.ID

Tag: Partai Gelora

  • Fahri Hamzah Buka Suara Soal Wacana Pemakzulan Jokowi

    Fahri Hamzah Buka Suara Soal Wacana Pemakzulan Jokowi

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, buka suara mengenai wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang disuarakan oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100. Untuk diketahui, mereka sempat bertemu dengan Menko Polhukam, Mahfud MD untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

    Fahri mengingatkan soal bahaya keterlibatan asing yang memanfaatkan waktu selama lima bulan, bila Pilpres 2024 digelar dua putaran. Dia menilai bukan tidak mungkin negara asing bakal memanfaatkan situasi di tengah ketegangan geopolitik global selama putaran kedua Pilpres berlangsung, dengan target mengguncang keadaan, supaya terjadi perubahan sebagaimana yang diharapkan sejumlah pihak.

    “Ini yang harus diselamatkan. Untuk itu, kita harus bisa memastikan 14 Februari 2024 pintu masuknya gejolak global ke Indonesia tertutup rapat dengan cara menuntaskan Pemilu pada 14 Februari,” ungkap Fahri di Jakarta, pada Selasa (16/1/24), seperti dilansir Republika.co.id.

    Baca juga : Survei Indikator: Masyarakat Puas Atas Kinerja Jokowi Karena Banyak Beri Bansos

    “Maka hari-hari ini kita akan menyaksikan, seharusnya, semakin banyak yang datang dan menyatakan diri secara aklamasi ‘kita memilih Prabowo-Gibran’. Ide besar inilah yang kami sejak awal di Partai Gelora sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan keduanya pun mendukung,” imbuh Fahri.

    Kemudian Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut menyatakan Indonesia merupakan bangsa yang besar. Dia lantas mengajak masyarakat untuk menjaga Pemerintahan Presiden Jokowi hingga tuntas pada 20 Oktober 2024.

    “Sebab, sekali lagi saya katakan, ini adalah bangsa yang bisa kita gunakan untuk perjuangan global. Kita kawal Pak Jokowi hingga ujung dengan cara kita menangkan Partai Gelora. Insya Allah Partai Gelora masuk Senayan (DPR RI) dan menjadi mitra koalisi Pemerintah,” tutur Fahri.

    Baca juga : Jelang Debat Cawapres, KPU Kurangi Pengawal Paslon dan Karantina Panelis

    Sebelumnya, terjadi pertemuan tokoh-tokoh yang tergabung di Petisi 100 dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di kantornya pada Selasa (9/1/24). Mereka meminta Presiden Jokowi dimakzulkan.

    Sejumlah tokoh yang terlibat dalam Petisi 100 di antaranya mantan KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, mantan Ketua MPR Amien Rais, dan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar. Terdapat pula Faizal Assegaf, pengajar UNS M Taufiq, Ketua FUI DIY Syukri Fadholi, Ketua BEM KM UGM Gielbran M Noor, dan Marwan Batubara.

  • Tegaskan Cuitan Fahri Hamzah Soal Menteri Mundur Hoaks, Jubir AMIN: Itu Maunya Dia

    Tegaskan Cuitan Fahri Hamzah Soal Menteri Mundur Hoaks, Jubir AMIN: Itu Maunya Dia

    TIKTAK.ID – Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN), Surya Tjandra, buka suara terkait pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah. Surya memastikan kalau omongan Fahri soal NasDem dan PKB yang akan mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak benar.

    “Enggak. Enggak ada, hoaks itu,” ujar Surya kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (14/12/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Menurut Surya, langkah yang disampaikan oleh Fahri di akun X adalah keinginan pribadi yang bersangkutan. Eks politikus PSI itu pun menegaskan, satu menteri dari NasDem dan dua menteri dari PKB yang saat ini berkoalisi mengusung Capres Anies Baswedan, bakal menyelesaikan tugas hingga akhir masa Kabinet Indonesia Maju.

    Baca juga : Jokowi Jawab Kritik Anies Baswedan Soal Kemunduran Demokrasi

    “Itu sepertinya maunya dia. Rasanya enggak karena Presiden kan harus memikirkan banyak pekerjaan ya selain Pilpres, dan kita tahu rapat Kabinet juga jarang sekarang. Jadi kalau tiba-tiba diganti rasanya akan mengganggu,” terang Surya.

    “Tinggal kita ingin tahu ini Presiden fokusnya pekerjaan atau Pilpres. Namun rasanya tidak akan dilakukan,” sambung Caleg DPR dari NasDem tersebut.

    Untuk diketahui, Fahri sempat membuat status partai pro-Anies bakal mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Adapun partai pendukung Anies yang tergabung dalam Koalisi Perubahan meliputi Partai NasDem dan PKB yang saat ini memiliki jabatan sebagai menteri Jokowi.

    Baca juga : Terduga Teroris di Sragen Dicokok Densus 88

    “Baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita, kalau calon presiden nomor 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya bakal mundur dari kabinet pekan ini,” ungkap Fahri.

    Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Bambang Widjojanto mengkritik kelakuan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang membakar semangat atau mengompori pendukungnya saat momen debat capres di KPU RI pada Selasa (12/12/23).

    “Orang yang suka nonton sepak bola memang seperti itu. Jadi dia tidak dapat membedakan kapan jadi suporter bola, kapan jadi (tamu debat Capres), kan harus dibedain),” tutur Bambang kepada wartawan di Rumah Perubahan Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/23).

    Baca juga : NasDem Bantah Fahri Hamzah Soal Menteri Kubu AMIN Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi

    Bambang mengeklaim berencana memprotes Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas sikap Gibran dalam momen tersebut. Sebab, dia menilai Gibran mestinya bisa membedakan situasi dan kondisi dalam melakukan aksi.

    Sebelumnya, Gibran “mengompori” pendukungnya untuk bersorak mendukung Capres Prabowo Subianto yang sedang berdebat membelanya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam acara debat perdana Capres di Kantor KPU RI, pada Selasa (12/12/23). Potongan video berisi sikap Gibran tersebut sontak viral di media sosial.

  • Prabowo Klaim Akan Ada Lagi Parpol Gabung Koalisi Indonesia Maju

    Prabowo Klaim Akan Ada Lagi Parpol Gabung Koalisi Indonesia Maju

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memprediksi ada partai politik lain yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, untuk mendukungnya maju sebagai calon presiden (Capres) dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Untuk diketahui, kini koalisi itu berisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, dan Garuda.

    “Insyaallah sebentar lagi bakal ada yang menyusul, dan kami akan menerima siapa pun yang ingin mendukung,” ujar Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Sabtu (7/10/23) malam, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Akan tetapi, Prabowo tidak memaparkan lebih lanjut soal partai tambahan yang bakal bergabung itu.

    Baca juga : Elektabilitas Prabowo Melesat Lewati Ganjar-Anies di Survei LSN

    Di sisi lain, Prabowo hanya menyebut penentuan calon wakil presiden (Cawapres) di Koalisi Indonesia Maju bakal dimusyawarahkan bersama ketua-ketua umum partai.

    Untuk itu, Prabowo mengatakan bahwa usulan dari kelompok relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (Samawi) agar Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka digandeng sebagai Cawapres di Pilpres 2024, akan dibawa ke forum koalisi.

    “Kami memiliki kesepakatan, ketua-ketua umum akan musyawarah mufakat untuk bersama-sama memutuskan siapa wakil presiden,” terang Prabowo.

    Baca juga : Jokowi Tunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Gantikan Sementara Mentan

    “Jadi, yang penting saya terima masukan dari Saudara-saudara dan nantinya saya bawa ke forum Koalisi Indonesia Maju,” imbuh Prabowo.

    Jelang Pilpres 2024 mendatang, selain Koalisi Indonesia Maju, terdapat pula Koalisi Perubahan untuk Persatuan berisi NasDem, PKB, dan PKS . Koalisi itu mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Capres dan Cawapres.

    Tak hanya itu, terdapat poros yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres, yakni PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

    Baca juga : Pengamat Jelaskan Kenapa Menag Yaqut Tak Dukung AMIN Meski Kader PKB

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa hingga saat ini Koalisi Indonesia Maju masih menggodok nama bakal Cawapres dan tim pemenangan nasionalnya. Dia lantas menampik isu soal koalisi khawatir akan digoyang jika mengumumkan hal itu sekarang.

    “Tak ada, karena masih digodok, dan perlu waktu untuk memberikan penjelasan, supaya fix betul,” jelas Afriansyah setelah Peringatan Maulid Nabi Muhammad s.a.w 1445 Hijiriah, di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Minggu (8/10/23), mengutip Tempo.co.

  • Partai Gelora Bakal Umumkan Usung Prabowo di Pilpres 2024 Akhir Agustus

    Partai Gelora Bakal Umumkan Usung Prabowo di Pilpres 2024 Akhir Agustus

    TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Partai Gelora Indonesia bakal mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada akhir Agustus ini. Muzani menyampaikan hal itu ketika berkunjung ke Media Centre Partai Gelora Indonesia, di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (19/8/23).

    “Tadi kami sudah berbicara dengan Pak Mahfudz Siddiq (Sekjen Gelora), masih kami cocokkan tanggal di sini dengan waktunya Pak Prabowo. Insya Allah pada akhir Agustus,” ujar Muzani, seperti dilansir Tempo.co.

    Muzani menilai terdapat kesamaan pandangan dan persepsi mengenai Indonesia masa depan, antara Partai Gelora dan Partai Gerindra. Dengan adanya kesamaan tersebut, Muzani menyebut adanya kemudahan komunikasi antarkedua partai.

    Baca juga : Jokowi Minta Rakyat Berani Ingatkan Presiden Berikutnya Lanjutkan Hilirisasi SDA

    “Oleh sebab itu, dari itulah Partai Gelora di tingkat pusat akan segera mendeklarasikan dukungan, terima kasih atas putusan ini, dan kedatangan kami untuk memastikan hal itu,” ucap Muzani.

    Sementara itu, Mahfudz mengeklaim Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia telah melakukan konsolidasi 38 DPW dan 514 DPD Partai Gelora Indonesia, guna menyampaikan kesepakatan mendukung Prabowo.

    “Hingga 7 Agustus lalu, kami sudah menerima surat resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah yang sepakat bulat untuk mengusung Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024,” tutur Mahfudz.

    Baca juga : Yenny Wahid Buka Pintu Lebar Bagi Semua Capres yang Sambangi Kediaman Gus Dur

    Lebih lanjut, Mahfudz menyampaikan alasan partainya mendukung Prabowo.

    “Pertama, sebetulnya komunikasi dan kerja sama kami, khususnya unsur pimpinan Gelora dengan Pak Prabowo, terjalin sudah lama ya. Sudah saling kenal dan sudah tahu cara kerja masing-masing sejak 2014 sebenarnya sampai sekarang,” jelas Mahfudz di Media Center Partai Gelora, mengutip Tribunnews.com.

    Kemudian terkait kesamaan visi dan cita-cita, Mahfudz menyatakan visi partai Gelora yaitu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan dunia baru dengan istilah arah baru Indonesia 5 besar dunia.

    Baca juga : Kenang Masa Jadi Presiden, SBY: Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

    “Sekarang kita pertajam lagi dengan Indonesia menuju super power baru. Jadi bertemu dengan visi misi Pak Prabowo sejak Pemilu lalu, Indonesia macan Asia dan sekarang dengan menyongsong Indonesia emas 2045 sebagai kekuatan dunia baru juga,” imbuhnya.

  • Partai Gelora Beri Kode Keras Ikut Usung Prabowo di Pilpres 2024

    Partai Gelora Beri Kode Keras Ikut Usung Prabowo di Pilpres 2024

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Anis Matta menyebut partainya kemungkinan besar akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

    “Arahnya ke situ [dukung Prabowo], InsyaAllah,” ujar Anis, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Selasa (1/8/23).

    Menurut Anis, sebagian besar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora sudah memberikan dukungannya kepada Prabowo. Dia mengatakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora kemudian bakal menghimpun usulan 38 DPW yang telah berkomunikasi dengan 514 kabupaten/kota atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terkait dukungan Capres.

    Baca juga : Presiden Partai Buruh Ungkap Alasan Dukung Prabowo di Pilpres 2024: Beliau Ingat Kami

    “Sebagian besar DPW Gelora telah menyampaikan dukungan untuk Prabowo sebagai Capres,” ucap Anis.

    Tidak hanya itu, Anis juga mengaku akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dalam waktu dekat.

    “Sedang mencari waktu yang tepat,” jelas Anis.

    Kemudian dalam keterangan tertulisnya, Anis mengeklaim arah dukungan partainya kepada Prabowo tidak terlepas dari kedekatan ideologinya dengan Gelora. Ia pun menilai pengalaman Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dapat menjadi modal untuk memimpin Indonesia.

    Baca juga : PKB Pertanyakan Kesetiaan Gerindra, KKIR Mulai Retak?

    Anis menyatakan telah melakukan pembicaraan panjang bersama Prabowo. Dia menjelaskan bahwa diskusi tersebut juga sudah memperoleh dukungan dari kader Partai Gelora.

    “Sudah melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo. Nah, (deklarasi) bisa dari Mukernas atau langsung deklarasi, karena surat dukungan sudah ada,” tutur Anis.

    Seperti diketahui, Prabowo sudah membentuk koalisi bersama PKB melalui Koalisi kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Pada Minggu (30/7/23) lalu, Partai Bulan Bintang (PBB) juga mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo untuk maju sebagai Capres.

    Baca juga : Ketum PPP dan Sandiaga Uno Resmikan Rumah Relawan Jenderal Santri di Surabaya

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Mahfuz Sidik mengaku belum bisa memastikan waktu deklarasi dukungan terhadap Prabowo akan dilaksanakan.

    “Saya kira Ketum Partai Gelora kemarin sudah menyampaikan pernyataannya bahwa insyaAllah sebentar lagi, Partai Gelora bakal mendeklarasikan dukungan Capres kepada Prabowo Subianto,” terang Mahfuz dalam diskusi daring Gelora Talks edisi ke-99, Rabu (2/8/23), mengutip Suara.com.

    Mahfuz pun enggan mengungkapkan alasan di balik dukungan Partai Gelora kepada Prabowo Subianto. Meski begitu, dia berharap pelaksanaan Pilpres 2024 tidak mengulang Pilpres 2019 yang terjadi pembelahan.

  • Fahri Hamzah Klaim Jokowi Bukan Petugas Partai PDIP, Kok Bisa?

    Fahri Hamzah Klaim Jokowi Bukan Petugas Partai PDIP, Kok Bisa?

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan petugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fahri menyampaikan hal itu dalam diskusi “Adu Perspektif” yang diadakan detikcom dan Total Politik, pada Rabu (12/7/23).

    “Saya sebenarnya itu, di antara semua partai, saya suka menikmati kritik sistemnya itu adalah PDIP. Namun enggak tuntas kritik sistemnya,” ujar Fahri, seperti dilansir CNBC Indonesia.

    Fahri menjelaskan bahwa alasan argumentasi dirinya yaitu Jokowi menjadi presiden bukan sumbangan suara dari satu partai. Dia mengeklaim partai pendukung Jokowi juga memiliki “saham” terhadap Jokowi.

    Baca juga : Airlangga Respons Tegas Isu Munaslub Golkar

    “Faktanya, Jokowi memang bukan petugasnya PDIP. Pertama-tama, karena dia memperoleh tiket dari banyak partai. Relakah partai yang telah menyumbang tiket kepada Pak Jokowi sampai akhir membiarkan Pak Jokowi dimainkan oleh satu partai, kan tidak bisa, dan ya enggak mungkin,” tutur Fahri.

    “Makanya yang saya bilang kesalahan sistem, mestinya dari awal kita sadar kalau saham di badannya Jokowi itu dimiliki banyak partai. Enggak mungkin itu,” imbuh Fahri.

    Fahri pun menegaskan bahwa Jokowi bukan petugas PDIP. Dia menilai saat Jokowi sudah menjadi presiden, maka yang bersangkutan telah menjadi petugas yang melayani seluruh masyarakat.

    Baca juga : Soal Isu Munaslub, Nusron Wahid: Ada yang Ingin Tunggangi Golkar untuk Pilpres 2024

    “Oleh sebab itu, konsep sebenarnya petugas partai itu tidak, bahwa seorang harusnya sudah dipilih menjadi petugas publik, baik di legislatif maupun di eksekutif, maka hilang partai politiknya,” jelas Fahri.

    Sekadar informasi, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA periode Juni 2023 menyebut sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan sebutan Presiden RI sebagai petugas partai. Survei tersebut diadakan pada 30 Mei hingga 12 Juni 2023 lalu, dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden. Sample survei diambil menggunakan metode multi-stage random sampling.

    Hasilnya, sebanyak 69,9 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 17,5 persen saja yang setuju dengan penyematan petugas partai ke presiden.

    Baca juga : Ingin Ganti Airlangga, Senior Golkar Desak Munaslub

    “Mayoritas masyarakat tak setuju presiden adalah petugas partai,” terang Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, pada Senin (19/6/23), mengutip CNN Indonesia.

  • Dorong Anis Matta-Fahri Hamzah Maju Pilpres, Partai Gelora Bandingkan dengan Anies Baswedan dan RK

    Dorong Anis Matta-Fahri Hamzah Maju Pilpres, Partai Gelora Bandingkan dengan Anies Baswedan dan RK

    TIKTAK.ID – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengumumkan bakal mendorong Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah untuk maju menjadi pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) 2024 mendatang. Anis sendiri kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gelora, dan Fahri menjadi Wakil Ketua Umum.

    “Dinamika Capres dan Cawapres saat ini masih bergerak secara dinamis dan cair. Tidak hanya partai parlemen, tapi partai baru juga turut serta mendorong kader internal untuk diusung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024,” ungkap Ketua Bapilu Partai Gelora, Rico Marbun, dalam keterangan pers, pada Minggu (15/1/23), seperti dilansir Sindonews.com.

    Rico menyebut Partai Gelora akan mengomunikasikannya dengan partai parlemen dan nonparlemen. Dia mengklaim Anis dan Fahri tidak bisa dipandang remeh atau sebelah mata karena Partai Gelora punya lebih dari 700 ribu kader di daerah yang valid, walaupun sebagai partai baru.

    Baca juga : Sekjen Gerindra: Pengabdian Prabowo untuk Bangsa dan Negara Tak Perlu Diragukan

    “Kalau Partai Gelora jelas, memiliki 700 ribu lebih kader dibandingkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang tidak punya partai. Maka kami tentu ingin mengajukan Pak Anis Matta dan Pak Fahri Hamzah menjadi Capres dan Cawapres,” ucap Rico.

    Menurut Rico, partai politik (parpol) harus berani mendorong kader internal untuk bisa maju di kontestasi Pilpres 2024. Pasalnya, kata Rico, ada fenomena parpol yang tak mengusung kader internal maju di kontestasi politik lima tahunan itu, padahal parpol sudah seharusnya regenerasi.

    “Regenerasi kepemimpinan, khususnya di nasional. Sekarang ini saya melihat, saya menangkap ada upaya sistematis bahwa justru tokoh-tokoh pimpinan parpol yang kita anggap sebagai kader terbaik nomor satu dari partai politik, justru dikondisikan seakan-akan selalu lemah ketimbang orang-orang luar,” terang Rico.

    Baca juga : Risma Curhat Sering Konsultasi ke Megawati: Ibu itu Luar Biasa Pintar

    Rico menjelaskan bahwa bila masalah ini terus dilanjutkan, maka demokrasi Tanah Air akan terus menyusut. Sebaliknya, Rico mengaku tidak mengetahui apakah ada pihak yang mengondisikan hal tersebut di masyarakat.

    “Jadi kita tidak tahu, tapi kalau menurut saya ini ada benturan antara figuritas pimpinan parpol dengan opini yang entah dibangun dari mana. Jika hal itu dibiarkan terus-menerus, yang terjadi adalah susutnya kualitas demokrasi,” tegas Rico.

  • Anis Matta Minta Nomor Urut Parpol Dihapus Saat Pemilu 2029, Kenapa?

    Anis Matta Minta Nomor Urut Parpol Dihapus Saat Pemilu 2029, Kenapa?

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Anis Matta menyarankan supaya nomor urut untuk partai politik peserta Pemilu dihapus pada gelaran Pemilu berikutnya, yakni pada 2029. Anis Matta menilai nomor urut parpol tidak perlu. Dia menegaskan, mestinya parpol lebih mengedepankan dan mengandalkan gagasan.

    “Nomor urut sebetulnya tidak perlu. Partai politik harus bisa mengedepankan narasi, bukan malah mencari-cari alasan untuk mempertahankan nomor urut. Untuk Pemilu selanjutnya, lebih baik nomor urut dihilangkan saja,” ujar Anis Matta dalam keterangan tertulis, pada Kamis (15/12/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Untuk diketahui, pada Rabu (14/12/22) malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan 17 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024. Kemarin, KPU juga telah melakukan pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu.

    Baca juga : Survei Poltracking: Ganjar Capres Favorit di Jateng dan Jatim

    Gelora memperoleh nomor 7. Sedangkan semua parpol parlemen, kecuali PPP, lebih memilih memakai nomor urut lama mereka.

    Hal itu pun dimungkinkan, lantaran adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu. Pemerintah sendiri memberikan izin bagi parpol perlemen untuk memakai nomor urut saat Pemilu 2019 pada Pemilu 2024.

    Di sisi lain, Pengamat Politik Fisip Undip dan Direktur Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menganggap nomor urut bisa saja berpengaruh terhadap pemilih. Meski begitu, dia mengatakan hal itu bukan menjadi faktor yang dominan.

    Baca juga : Rian Ernest Hengkang dari PSI, Daftar Kader Mundur Makin Panjang

    “Menurut saya bisa saja (berpengaruh terhadap pemilih), namun bukan faktor utama,” terang Wijayanto, mengutip Kompas.com, pada Kamis (15/12/22).

    Menurut Wijayanto, nomor urut bisa saja berpengaruh bila publik memang mengasosiakan nomor tertentu dengan hal-hal lain. Misalnya, nomor 1 yang dianggap nomor terdepan, atau nomor 13 yang diyakini sebagai angka sial.

    “Nomor 5 memiliki ingatan baik di Indonesia, karena lima adalah pandawa, rukun Islam, Pancasila, dan sebagainya,” tutur Wijayanto.

    Baca juga : Dituding Curangi Partai Ummat, KPU Tanggapi Begini

    Wijayanto menyatakan terdapat banyak faktor yang memengaruhi pemilih pada Pemilu 2024. Dia memaparkan, salah satunya adalah aliran atau yang disebut politik aliran.

    “Politik aliran yaitu politik yang hadir pada suatu masyarakat untuk memilih pilihan politiknya, berdasarkan dengan agama, aliran maupun ideologi yang dianut oleh masyarakat tersebut,” jelas Wijayanto.

  • Sebut Banyak Cara Kotor dalam Politik, Fahri Hamzah Usul Pemerintah Lakukan Ini

    Sebut Banyak Cara Kotor dalam Politik, Fahri Hamzah Usul Pemerintah Lakukan Ini

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa ada cara-cara kotor yang kerap ditemui saat Pemilu di Indonesia. Dia mencontohkan “serangan fajar”, perang alat peraga, dan pembagian bantuan sosial (bansos). Dia pun menilai hal itu bukan adu gagasan-gagasan untuk membawa perubahan lebih baik untuk bangsa.

    “Setiap Pemilu seharusnya menjadi momentum memunculkan gagasan kebangsaan baru, serta membiarkan pemimpin kita untuk menunjukkan kalau dia mampu menghadapi persoalan bangsa,” ungkap Fahri dalam webinar nasional kelas Komunikasi Politik, Magister Komunikasi Universitas Mercu Buana yang bertajuk “Parliamentary Threshold: Sebuah Tantangan Bagi Partai Baru” melalui siaran Zoom, Sabtu (18/6/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Untuk itu, Fahri menyarankan agar Pemerintah menanggung 100% biaya Pemilu, termasuk dana untuk partai politik (Parpol).

    Baca juga : Presiden KSPI Sebut Konsep IKN Lebih Baik dari Eropa

    Dia menjelaskan, parpol dan para kandidatnya harus difasilitasi negara, karena jika tidak, bisa menyebabkan orang-orang yang punya banyak uang, menyelinap membiayai partai politik.

    “Bila biaya politik ditanggung tiap individu, maka tokoh politik merasa harus mengembalikan modal yang dia keluarkan untuk jabatan tertentu. Apalagi biaya politik di Indonesia tidak murah,” tutur Fahri.

    Lantas politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mengaku khawatir para tokoh politik sudah menganggap dana yang dikeluarkan selama kampanye adalah biaya pribadinya. Dia menganggap hal itu bisa membuat mereka akan mengatakan, “Sekarang harus balik modal.”

    Baca juga : Tawarkan Anies, Ganjar dan Andika, Nasdem Ajak Parpol Gabung Koalisi

    “Atau bohir-bohir (pemodal) yang membayar dia, lalu ingin modalnya dibalikin,” terang Fahri.

    Fahri mengatakan dampak dari fenomena politik seperti itu berpotensi menciptakan regulasi-regulasi yang tidak berpihak pada masyarakat. Dia pun berependapat hal itu yang secara halus atau kasar nampak pada hari-hari ini di depan mata.

    Tidak hanya itu, Fahri mengklaim fenomena ini juga merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia, lantaran semakin besar potensi transaksi dalam politik. Dia menyebut setiap upaya untuk memonetisasi pertarungan ide ini berbahaya, sehingga harus ada keseriusan dari Pemerintah untuk membahas cara membiayai Pemilu.

    Baca juga : Ganjar Tegaskan Ikuti Arahan Megawati Soal Capres-Cawapres 2024

    “Menurut saya ini merupakan lingkaran setan yang harus kita putus, dengan menyadari kembali kalau demokrasi adalah pertarungan ide,” tegas Fahri.

  • Cuitan Fahri Hamzah Soal ‘Pejabat Publik Mending Jadi Pawang Hujan Kalau Mudah Tersinggung’, Sindir Siapa?

    Cuitan Fahri Hamzah Soal ‘Pejabat Publik Mending Jadi Pawang Hujan Kalau Mudah Tersinggung’, Sindir Siapa?

    TIKTAK.ID – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang bakal segera disahkan pada Juli 2022 mendatang, kini kembali ramai diperbincangkan. Pasal yang menjadi sorotan yakni terkait ancaman pidana bagi warga yang menghina penguasa.

    Menanggapi hal itu, politikus Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menilai menjadi pejabat negara jangan mudah tersinggung soal apa yang disampaikan oleh rakyatnya.

    “Pejabat publik merupakan pegawai rakyat. Jadi jangan mudah tersinggung dengan rakyat, dengan majikan. Jika mudah tersinggung jangan menjadi pejabat publik, lebih baik jadi pawang hujan saja,” cuit Fahri Hamzah melalui akun Twitter @Fahrihamzah, Kamis (16/6/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Baca juga : Kader Nasdem Ramai-ramai Usulkan Ganjar Jadi Capres Nasdem, Begini Kata PDIP

    Kemudian mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan rakyat yang memarahi pejabat publik menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

    “Itu mirip seperti pemilik marahin pegawai supaya kerja benar, lalu salahnya apa? Yang salah jika pegawai maki-maki pemilik karena nuntut dividen. Rakyat adalah pemilik dan pejabat publik itu pegawai, begitu logikanya,” terang Fahri.

    “Namun jika kita sebagai manusia biasa, juga ada batas ketersinggungan, maka ketersinggungan pejabat tak boleh otomatis menjadi delik. Pejabat itu secara pribadi harus melapor terlebih dahulu perkaranya kepada polisi, barulah diproses (delik aduan),” imbuh Fahri.

    Baca juga : Rocky Gerung Puji Jokowi Jenius: Masukkan Zulhas ke Istana, Tutup Peluang Anies Diusung PAN

    Seperti diketahui, RKUHP yang bakal disahkan pada Juli 2022 ramai diperbincangkan, lantaran pasal yang memuat ancaman pidana bagi warga yang menghina penguasa.

    Aturan yang tertuang dalam Pasal 353 ayat 1 dalam draf Rancangan KUHP itu berbunyi: “Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

    Sementara itu, Dosen Departemen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang P menilai pasal tentang ancaman pidana bagi penghina Pemerintah adalah bentuk kemunduran hukum. Dia juga menyebut pasal mengenai penghina Pemerintah itu tidak sejalan dengan hukum hak asasi internasional.

    Baca juga : Jusuf Kalla Buka Suara Soal Isu Presiden Tiga Periode

    “Saya kira ini jauh di bawah hukum hak asasi internasional, khususnya pengaturan kebebasan tentang ekspresi. Tentu pengaturan yang seperti itu dapat berdampak luas terhadap upaya melindungi kebebasan sipil,” ungkap Herlambang, mengutip detik.com, Kamis (16/6/22).