TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan petugas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Fahri menyampaikan hal itu dalam diskusi “Adu Perspektif” yang diadakan detikcom dan Total Politik, pada Rabu (12/7/23).

“Saya sebenarnya itu, di antara semua partai, saya suka menikmati kritik sistemnya itu adalah PDIP. Namun enggak tuntas kritik sistemnya,” ujar Fahri, seperti dilansir CNBC Indonesia.

Fahri menjelaskan bahwa alasan argumentasi dirinya yaitu Jokowi menjadi presiden bukan sumbangan suara dari satu partai. Dia mengeklaim partai pendukung Jokowi juga memiliki “saham” terhadap Jokowi.

Baca juga : Airlangga Respons Tegas Isu Munaslub Golkar

“Faktanya, Jokowi memang bukan petugasnya PDIP. Pertama-tama, karena dia memperoleh tiket dari banyak partai. Relakah partai yang telah menyumbang tiket kepada Pak Jokowi sampai akhir membiarkan Pak Jokowi dimainkan oleh satu partai, kan tidak bisa, dan ya enggak mungkin,” tutur Fahri.

“Makanya yang saya bilang kesalahan sistem, mestinya dari awal kita sadar kalau saham di badannya Jokowi itu dimiliki banyak partai. Enggak mungkin itu,” imbuh Fahri.

Fahri pun menegaskan bahwa Jokowi bukan petugas PDIP. Dia menilai saat Jokowi sudah menjadi presiden, maka yang bersangkutan telah menjadi petugas yang melayani seluruh masyarakat.

Baca juga : Soal Isu Munaslub, Nusron Wahid: Ada yang Ingin Tunggangi Golkar untuk Pilpres 2024

“Oleh sebab itu, konsep sebenarnya petugas partai itu tidak, bahwa seorang harusnya sudah dipilih menjadi petugas publik, baik di legislatif maupun di eksekutif, maka hilang partai politiknya,” jelas Fahri.

Sekadar informasi, hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA periode Juni 2023 menyebut sebagian besar masyarakat tidak setuju dengan sebutan Presiden RI sebagai petugas partai. Survei tersebut diadakan pada 30 Mei hingga 12 Juni 2023 lalu, dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden. Sample survei diambil menggunakan metode multi-stage random sampling.

Hasilnya, sebanyak 69,9 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 17,5 persen saja yang setuju dengan penyematan petugas partai ke presiden.

Baca juga : Ingin Ganti Airlangga, Senior Golkar Desak Munaslub

“Mayoritas masyarakat tak setuju presiden adalah petugas partai,” terang Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, pada Senin (19/6/23), mengutip CNN Indonesia.