TIKTAK.ID

Tag: Partai Gelora

  • Fahri Hamzah Sebut Pemimpin ‘Main Belakang dan Pengecut’, Siapa yang Dimaksud?

    Fahri Hamzah Sebut Pemimpin ‘Main Belakang dan Pengecut’, Siapa yang Dimaksud?

    TIKTAK.ID – Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah menyampaikan pandangannya lewat akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah, mengenai seorang pemimpin. Lantas siapa pihak atau orang yang dimaksud oleh Fahri Hamzah dengan Twitnya tersebut?

    “Jika mau menjadi pemimpin ya bertarung lah. Jangan sembunyi dan main belakang. Pengecut!” cuit Fahri di Twitternya, seperti dilansir Sindonews.com, pada Sabtu (21/5/22).

    Cuitan Fahri tersebut pun sontak mengundang berbagai reaksi warganet. Beberapa warganet juga mempertanyakan maksud Fahri menyinggung soal pemimpin dan pengecut ini.

    Baca juga : Takut Ditangkap, Tersangka Teroris MIT Poso Serahkan Diri

    “Kalau memang berani tunjuk langsung orangnya bos, wkwkwkwk,” balas akun @RyanBayu.

    “Kayaknya gue tau yang lagi di tembak nih,” kata akun @Yadi78962175.

    “Kalau berani tag akunnya lah, jangan main belakang, pengec…” tulis akun @Endriyw.

    Sebelumnya, Fahri juga sempat menyinggung soal pemimpin yang tidak paham cara menghentikan korupsi dan perpecahan. Fahri menyampaikan hal itu lewat akun Twitter pribadinya pada Selasa, 26 April 2022.

    Fahri mengatakan bahwa para pemimpin yang tidak mengerti cara menghentikan korupsi dan perpecahan, berarti mereka sudah tidak sanggup bekerja. Untuk itu, Fahri mempertanyakan alasan pemimpin yang seperti itu masih sibuk ngantor atau bekerja.

    Baca juga : Tak Ingin Buru-buru Berkoalisi, Ini Penjelasan PDIP

    “Bila para pemimpin tidak mengerti cara menghentikan perpecahan dan korupsi seperti yang mereka sebut, berarti sebenarnya dia sudah tak sanggup bekerja lagi,” tegas Fahri, mengutip Isu Bogor, Selasa, 26 April 2022.

    “Lalu mengapa masih ngantor?” imbuh Fahri.

    Setelah itu, sejumlah warganet merespons cuitan Fahri tersebut.

    “Karena tidak ada yang mampu mengusirnya dari kantor. Berharap dia sendiri yang memilih untuk mundur dari kantor itu sungguh sangat naif dan tidak lucu,” timpal akun @redo**.

    Baca juga : Pendukung UAS Geruduk Kedutaan Singapura Ancam Usir Keluar dari Indonesia

    “Harusnya dengan legowo dia memutuskan mundur, biar negara enggak makin hancur. Ya mungkin bagi dia masa bodoh saja negara mau gimana, yang penting dia tetap berkuasa,” tulis akun @Edwin**.

    “Karena memerlukan uang kah? Kami cukup Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kedamaian saja,” kata akun @Nugro**.

    Meski begitu, masih belum diketahui secara pasti siapa sosok pemimpin yang disinggung oleh Fahri melalui cuitannya tersebut.

  • Fahri Hamzah Sentil Prabowo, Minta RI Kirim Pasukan Bela Palestina

    Fahri Hamzah Sentil Prabowo, Minta RI Kirim Pasukan Bela Palestina

    TIKTAK.ID – Politisi Partai Gelora, Fahri Hamzah, ikut geram dengan eskalasi kekerasan yang meningkat di Masjid Al Aqsa, Palestina, akhir-akhir ini. Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut lantas mempertanyakan peran Indonesia untuk melakukan pembelaan bagi Palestina.

    “Masa sih negara besar seperti Indonesia enggak bisa berbuat apa-apa bagi orang-orang yang ditindas di Palestina,” cuit Fahri melalui akun Twitter @Fahrihamzah, pada Selasa (19/4/22), seperti dilansir Republika.co.id.

    Kemudian Fahri mengingatkan Pemerintah bahwa Founding Fathers seperti Bung Karno telah berjanji jika kemerdekaan dan keselamatan bangsa Palestina merupakan utang bangsa Indonesia yang harus dibayar.

    Baca juga : Perbandingan Kekayaan Prabowo vs Luhut, Siapa Lebih Tajir?

    Untuk diketahui, Indonesia memang punya utang sejarah kepada bangsa Palestina. Pasalnya, Palestina adalah salah satu negara pertama yang mengakui Indonesia sebagai negara merdeka secara de facto —bahkan sebelum Indonesia memproklamasikan diri merdeka 17 Agustus 1945— pada 6 September 1944 silam. Pengakuan tersebut pun disebarluaskan ke seluruh dunia oleh seorang mufti besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini.

    Pengakuan negeri Muslim itulah yang membuat Bung Karno kerap menyuarakan kemerdekaan Palestina melalui panggung internasional. Bahkan Bung Karno tidak ragu berkonfrontasi dengan komunitas internasional demi kemerdekaan Palestina.

    ”Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia akan berdiri menantang penjajahan Israel,” tegas Bung Karno dalam salah satu pidatonya.

    Baca juga : Densus 88 Ungkap Rencana Jaringan NII Gulingkan Jokowi sebelum 2024

    Lebih lanjut, Fahri mengklaim ingin mengirim pasukan untuk melihat kejahatan Israel. Dia menilai peran Indonesia bisa menaikkan negeri ini di dunia.

    “Melihat kejahatan Israel di timeline, rasanya ingin kirim pasukan. Ayo pak @prabowo dan Pak @fadlizon bantuin. Bilangin bos, kalau mau melawan kezaliman yang agak berbobot dikit lah, supaya naik kelas. Laksanakan sila ke-2 Pancasila dan tujuan negara mewujudkan perdamaian dunia,” tutur Fahri.

    Perlu diketahui, dua warga Palestina dilaporkan terluka dan dalam kondisi kritis akibat diserang pasukan Israel di Tepi Barat, pada Senin (18/4/22). Perlawanan warga terhadap aparat Israel itu terjadi ketika operasi penangkapan di Desa Yamun, barat Kota Jenin, Tepi Barat.

    Baca juga : Politikus Demokrat Dukung Amien Rais Desak Jokowi Pecat Luhut

    Berdasarkan keterangan militer Israel, operasi penangkapan tersebut disambut oleh puluhan warga Palestina dengan lemparan batu dan bahan peledak. Kemudian tentara Israel membalas dengan tembakan amunisi aktif.

    Akan tetapi, kantor berita Palestina WAFA yang mengutip aparat keamanan menyatakan bahwa militer Israel masuk secara paksa, lalu menggeledah dan mengobrak-abrik sejumlah rumah di Desa Yamun. Hal itu pun memicu konfrontasi dengan warga setempat.

  • Fahri Hamzah Kritik Keras Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Soal Analogi Ikan

    Fahri Hamzah Kritik Keras Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Soal Analogi Ikan

    TIKTAK.ID – Politikus Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah, menyoroti Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf al-Jufri yang menganalogikan masyarakat seperti ikan dalam kolam pemancingan.

    Untuk diketahui, melalui sebuah wawancara di CNN Indonesia TV, Salim sempat mengingatkan agar Partai Gelora tidak memancing dalam satu kolam ikan yang sama.

    Metafora yang disampaikan Salim tersebut merujuk agar Gelora yang sama-sama berbasis Islam, punya segmentasi pemilih yang berbeda. Akan tetapi, Fahri menyebut pernyataan Salim keliru, karena menganalogikan rakyat dengan ikan.

    Baca juga : Lelang Tender Formula E Diulang, Jakpro Yakin Tetap Sesuai Jadwal

    “Rakyat dalam tradisi demokrasi tak bisa dianalogikan dengan ikan yang diberi umpan dan dipancing,” ujar Fahri, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (26/1/22).

    Fahri menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan. Dia menilai rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memutuskan.

    “Fatal sekali jika menganggap rakyat hanya sebagai objek,” ucap Fahri.

    Menurut Fahri, rakyat adalah satu kesatuan yang tidak bisa disegmentasi berdasarkan ceruk tertentu. Dia pun menganggap konsep ceruk dalam politik suara elektoral hanya lahir dari pikiran politik yang konservatif.

    Baca juga : Survei CSIIS Ungkap 3 Capres Pilihan Masyarakat NU, Siapa Saja?

    “Rakyat itu satu,” kata mantan Wakil Ketua DPR dari fraksi PKS tersebut.

    Sebelumnya, Salim dalam wawancara menyinggung partai-partai berbasis Islam. Salim mendorong partai-partai baru tersebut agar mencari segmentasi pemilih berbeda. Dia lantas menilai munculnya sejumlah partai baru termasuk Gelora, bukan sebagai ancaman.

    “Saya yakin, dan saya selalu berbaik sangka, partai baru, Gelora, Ummat, pasti mereka memiliki segmen sendiri. Dia akan mencari segmen tertentu,” ungkap Salim di CNN Indonesia TV, Selasa (25/1/22).

    Baca juga : Terungkap, ‘Harta Karun’ di Bekas Lokasi Bencana Lumpur Lapindo

    “Yang kita tidak inginkan adalah jangan dalam satu kolam semuanya mencari ikan di situ. Itu ikan juga bakal bingung,” imbuhnya.

    Dia memaparkan, dari total perolehan suara PKS di parlemen, masih ada lebih dari 91 persen yang dapat digarap partai-partai lain. Untuk itu, partai-partai baru masih tetap bisa mencari basis pemilih mereka.

    Lebih lanjut, Salim mengklaim bahwa partainya bakal tetap berkomunikasi dengan partai-partai tersebut. Dia menganggap komunikasi bagi sebuah partai politik merupakan keniscayaan supaya terjalin sinergi dan kerja sama.

    Baca juga : Soal 600 Akun Medsos Terindikasi Radikal Temuan BNPT, Ada yang Terkait Pendanaan Terorisme

    “Saya pikir satu kebiasaan politik yang sehat yaitu saling berkunjung. Bersilaturahmi, cari titik temu, dan membuat kesepakatan bersama,” terang Salim.

  • Begini Respons Balik Fahri Hamzah ke Ahmad Basarah PDIP Soal Usulan Pembubaran MPR

    Begini Respons Balik Fahri Hamzah ke Ahmad Basarah PDIP Soal Usulan Pembubaran MPR

    TIKTAK.ID – Politikus Partai Gelombang Rakyat (Gelora), Fahri Hamzah buka suara mengenai keinginannya agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dibubarkan sebagai lembaga permanen di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Fahri menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi respons salah satu Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah yang sempat berang dengan usulan tersebut. Fahri mengatakan, usulannya agar MPR dibubarkan harusnya dapat direspons secara dingin dan rasional. Sebab, kata Fahri, hal itu adalah analisis ketatanegaraan yang wajar.

    “Itu pernyataan biasa aja, jadi mengapa mesti gerah? Itu kan sebenarnya analisis ketatanegaraan biasa,” ujar Fahri, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (21/1/22).

    Baca juga : KPK Buka Suara Soal Kader Golkar Banyak Ditangkap

    Kemudian Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu menerangkan, usulannya agar MPR dibubarkan lantaran lembaga itu tidak punya peran signifikan. Dia pun menilai MPR relatif hanya berfungsi sekali dalam lima tahun, yaitu melantik presiden.

    Sedangkan sisanya, lanjut Fahri, MPR hanya berfungsi bila hanya diperlukan, seperti amandemen UUD 1945, dan memberhentikan presiden di tengah masa jabatan, namun itu pun peristiwa yang belum pernah terjadi.

    “Jadi fungsinya itu tidak permanen, melainkan lebih kepada joint session. Kapan diperlukan, maka dia dipanggil,” kata Fahri.

    Baca juga : Luhut: Jabodetabek Jadi Teater Perang Lawan Covid

    “Lagi pula rakyat tidak pernah memilih MPR, tapi milihnya DPR dan DPD,” imbuh Fahri.

    Fahri memaparkan, kini anggota MPR berjumlah 10 orang, yang merupakan wakil setiap fraksi di DPR dan DPD. Dia pun menyebut keberadaan mereka bersifat temporer atau sementara.

    Padahal, Fahri menyebut para anggota MPR mendapatkan fasilitas penuh, seperti mobil, rumah, ajudan, dan berbagai kegiatan seperti kunjungan luar negeri.

    Fahri menegaskan, dengan berbagai fasilitas tersebut, negara sedikitnya harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun. Oleh sebab itu, Fahri menganggap bila MPR tidak bersifat permanen, maka alokasi anggaran tersebut dapat ditekan tak sampai Rp5 miliar.

    Baca juga : Singgung Tingginya Utang Negara, Din Syamsuddin Tolak Pemindahan Ibu Kota dan Bakal Gugat UU IKN ke MK

    “Lalu mengapa negara harus keluar triliunan untuk peran yang tidak ada. Itu yang menurut saya perlu dirasionalisasi,” tutur Fahri.

    Di sisi lain, Wakil Ketua MPR dari fraksi PDIP, Ahmad Basarah sempat berang dengan usulan Fahri. Berada satu forum diskusi dengan mantan politikus PKS tersebut, Basarah berpendapat bahwa Gelora seharusnya tidak membuka wacana itu.

    Basarah mengaku heran atas Fahri yang menuding pimpinan MPR sudah tak memiliki kesibukan. Basarah mengklaim saat ini MPR punya tugas dan wewenang yang jelas.

  • Menyoal Usulan Fahri Hamzah Soal Pembubaran MPR dan Fraksi DPR

    Menyoal Usulan Fahri Hamzah Soal Pembubaran MPR dan Fraksi DPR

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengusulkan agar fraksi-fraksi di DPR RI dihapuskan dan MPR RI dibubarkan. Pernyataan tersebut pun menimbulkan kontroversi.

    Fahri mengatakan bahwa keberadaan fraksi di DPR selama ini membuat legislatif tidak berdaya. Dia menyebut fraksi hanya menjadi alat kepentingan politik Ketua Umum partai atau elite-elite politik. Dia juga menilai keberadaan fraksi tidak berpikir untuk rakyat atau konstituen.

    “Jadi berbicara mengenai reformasi politik, menghapus fraksi di DPR di antara yang paling penting kita lakukan, karena berbagai atau banyak alasan. Alasan pertama tadi kita melihat agak mencemaskan bagaimana sebuah kekuatan di kamar kekuasaan legislatif, tapi tidak nampak fungsinya,” ujar Fahri, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (14/1/22).

    Baca juga : Tegaskan Siap Nyapres 2024, Sejauh Mana Peluang Ridwan Kamil?

    Kemudian Fahri menceritakan pengalamannya saat masih menjadi Wakil Ketua DPR periode 2014-2019. Fahri mengaku pernah diminta untuk melakukan tindakan yang bertentangan kehendak masyarakat oleh partai tempatnya bernaung.

    Akan tetapi, Fahri mengklaim menentang perintah partai sehingga akhirnya dipecat. Fahri sendiri merupakan kader PKS sebelum memutuskan bergabung dengan Gelora.

    Fahri menjelaskan, mestinya anggota DPR menjadi wakil rakyat, bukan menjadi wakil partai politik dalam sistem Demokrasi. Dia menegaskan, bila terus begitu, maka menurutnya bakal membahayakan.

    Baca juga : PDIP Kritik Anies Tak Kerjakan Penanggulangan Banjir, Gerindra: Tudingan Ngawur!

    “Saat itu saya melawan kendali partai, karena berpotensi mendistorsi kehendak rakyat menjadi kehendak parpol. Ini yang harus kita lawan ke depan,” tutur Fahri.

    Tidak hanya itu, Fahri juga menyarankan agar lembaga MPR dibubarkan. Fahri pun menyatakan telah menyampaikan kepada Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) supaya menjadi ketua terakhir.

    “Pernah saya telepon Mas Bambang, bahkan sebelum diskusi. Saya bilang, ‘Mas, kayaknya saya mengusulkan Ketua MPR terakhir itu adalah Mas Bambang,” ungkap Fahri dalam diskusi daring, Selasa (18/1/22).

    Baca juga : Terkait Nama IKN ‘Nusantara’ Pilihan Jokowi, Begini Penjelasan Sejarawan UGM

    Pasalnya, Fahri menganggap saat ini para anggota MPR tidak punya kesibukan. Dia lantas berseloroh dari sejumlah pimpinan MPR, hanya Bamsoet yang memiliki kesibukan, itu pun hanya mengurus motor.

    “Jadi, karena sebenarnya enggak ada itu kesibukan yang ditegakkan. Jadi saya menganggap bahwa, harusnya kita serius memikirkan,” ucap Fahri.

  • Fadli Zon Dirayu Partai Ummat, Fahri Hamzah: Mustahil Dia Pindah Partai

    Fadli Zon Dirayu Partai Ummat, Fahri Hamzah: Mustahil Dia Pindah Partai

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Fahri Hamzah mengatakan bahwa politikus senior Partai Gerindra, Fadli Zon mustahil pindah ke partai lain.

    Fahri menyampaikan hal itu untuk merespons Juru Bicara Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya yang sempat mengajak Fadli agar bergabung ke partai besutan Amien Rais tersebut.

    “Mustahil Pak Fadli akan pindah partai,” ujar Fahri, seperti dilansir CNN Indonesia, Minggu (21/11/21).

    Baca juga : Di Sela Konferensi Tahunan Manama, Prabowo Dipepet Pelobi Proyek Normalisasi Israel

    Sebab, Fahri menyebut Fadli Zon termasuk salah satu orang yang ikut mendirikan Partai Gerindra bersama Ketua Umum Prabowo Subianto. Dia bahkan mengklaim Fadli Zon merupakan orang yang paling loyal kepada Prabowo.

    Hal itu sudah Fadli Zon buktikan sendiri selama puluhan tahun. Fahri menyatakan Fadli telah menemani Prabowo pada masa-masa sulit. Dia melanjutkan, ketika Prabowo tengah melewati masa-masa sulit, ia tidak meninggalkan mantan Danjen Kopassus era Soeharto tersebut.

    “Fadli merupakan orang yang paling loyal kepada Prabowo, dan hal itu sudah dia buktikan selama berpuluh-puluh tahun,” ucap Fahri.

    Baca juga : PDIP Kritik MUI DKI Bentuk Cyber Army untuk Bela Ulama dan Anies dari Serangan Buzzer

    “Kalau di masa senang itu bukan ujian, namun kalau di masa susah baru ujian, dan Pak Fadli sudah melakukannya,” imbuh Fahri.

    Senada dengan Fahri, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memastikan bahwa upaya menawari Fadli Zon pindah ke Partai Ummat akan percuma.

    “Kami tidak mau menanggapi terlalu serius pernyataan itu, karena bingung juga. Pak Fadli saja santai saja, tapi kok ada pihak lain bicara begitu. Biasalah, namanya juga (Gerindra) partai besar, jadi pasti ada pihak-pihak yang ingin mencari kesempatan mengambil keuntungan politik. Boleh saja kalau mencoba adu domba, tapi saya pastikan percuma,” ungkap Habiburokhman, mengutip detik.com, Sabtu (20/11/21).

    Baca juga : Ma’ruf Amin Dukung Penuh Polri Tindak Tegas Anggota MUI Terlibat Terorisme: Jangan Kendor!

    Seperti telah diberitakan, Juru Bicara partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menawari Fadli Zon untuk bergabung dengan Partai Ummat. Mustofa menyampaikan tawaran tersebut usai Fadli Zon dikabarkan ditegur oleh Prabowo, akibat mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai banjir di Sintang.

    “Saya tunggu Mas Fadli 24 jam, pintu kami buka untuk beliau. Insya Allah berjihad beliau di politik bakal lebih luas manfaatnya,” terang Mustofa, Jumat (19/11/21).

  • Fahri Hamzah Tuding PKS: #OposisiMemble dan #OposisiPenakut

    Fahri Hamzah Tuding PKS: #OposisiMemble dan #OposisiPenakut

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyoroti langkah PKS yang meminta maaf terkait langkah salah seorang anggotanya, Fahmi Alaydrus.

    Sebelumnya, Fahmi menyindir keinginan Ketua DPR Puan Maharani menjadi calon presiden (Capres) 2024 ketika interupsinya diabaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (8/11/21).

    Fahri Hamzah pun menggaungkan tagar #OposisiPlangaPlongo dan #OposisiMemble, melalui akun Twitter miliknya, @Fahrihamzah.

    Baca juga : Australia Bakar Kapal Ikan Indonesia, Begini Kata Susi Pudjiastuti

    Fahri mengatakan rakyat menggaji anggota DPR bukan untuk meminta maaf. Dia lantas menggemakan tagar #OposisiPenakut.

    “Senayan itu tempat orang yang digaji rakyat untuk berantem, bukan minta maaf! #OposisiPenakut,” cuit Fahri, Senin (8/11/21) malam, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Untuk diketahui, permintaan maaf pertama disampaikan oleh Ketua DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf. Dia menilai sindiran yang dilontarkan Fahmi itu tidak bermaksud untuk merendahkan marwah pimpinan DPR. Kemudian atas nama PKS, Al Muzzammil meminta maaf kepada PDIP.

    Baca juga : Jokowi Terus Sita Aset Tommy Soeharto, Jadi Berapa Totalnya?

    “Dengan segala hormat kepada pimpinan teman-teman PDIP, tidak ada maksud kami untuk merendahkan marwah pimpinan,” terang Al Muzammil kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (8/11/21).

    Sementara itu, Fahmi mengklaim telah meminta maaf kepada PDIP atas sindiran soal pencapresan Puan. Akan tetapi, dia berharap pimpinan DPR dapat memetik pelajaran dari permasalahan yang terjadi dan menghargai serta menjamin hak konstitusi anggota Dewan.

    “Namun hal itu sudah selesai tadi, dengan teman-teman PDIP tadi, saya juga sudah meminta maaf. Tentu saja ini menjadi pelajaran besar, khususnya bagi pimpinan DPR untuk menghargai dan menjamin hak konstitusi saya sebagai anggota Dewan,” tegas Fahmi.

    Baca juga : PA 212 Bakal Gelar Reuni, Begini Kata Wakil Anies Baswedan

    Seperti telah diberitakan, Puan mengabaikan interupsi Fahmi dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 tahun sidang 2021-2022 yang mengagendakan pengesahan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Interupsi itu terjadi sesaat setelah paripurna DPR menyetujui Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

    Usai Puan mengetuk palu sidang, dilanjutkan dengan kalimat penutup, interupsi pun datang dari Fahmi.

    “Pimpinan, interupsi pimpinan,” ucap Fahmi.

    Baca juga : Gowes Bareng Gibran ke Borobudur, Ganjar: Saya Deg-degan

    Meski Fahmi terus mengajukan interupsi, Puan tetap melanjutkan kalimat penutup sidang. Puan menutup sidang tanpa memberi kesempatan Fahmi untuk berbicara.

    “Bagaiman mau jadi Capres, hak konstitusi kita saja enggak dikasih,” protes Fahmi.

  • Fahri Hamzah Cuit Turunnya Standar Etika Pejabat yang Tak Bisa Bedakan Urusan Pribadi dan Negara, Sindir Luhut?

    Fahri Hamzah Cuit Turunnya Standar Etika Pejabat yang Tak Bisa Bedakan Urusan Pribadi dan Negara, Sindir Luhut?

    TIKTAK.ID – Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan bahwa standar etika pejabat pada saat ini sudah mulai menurun. Dia menilai pejabat tersebut tidak dapat membedakan antara persoalan negara dan pribadi.

    “Standar etika pejabat negara menurun. Tidak mampu membedakan mana negara mana pasar, mana pribadi mana publik dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam jabatan”, cuit Fahri melalui akun Twitter resminya, @Fahrihamzah, seperti dilansir Sindonews.com, Minggu (07/11/21).

    Menurut Fahri, jubir-jubir saat ini berkeliaran tanpa pengetahuan dan tidak dapat membedakan antara lembaga dan individu.

    Baca juga : Sandiaga Ungkap Harga Tiket World Superbike

    “Jubir-jubir berkeliaran tanpa ada pengetahuan. Tambah runyam pengertian, tidak paham mana institusi dan mana personal,” ungkap Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora tersebut.

    Fahri tidak menyampaikan secara gamblang cuitan itu ditujukan untuk siapa. Akan tetapi, saat ini yang sedang menjadi perbincangan publik yakni informasi mengenai bisnis PCR Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Sejumlah pihak menduga Luhut mempunyai saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjalankan usaha PCR.

    Kemudian Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi membenarkan adanya kepemilikan saham di PT GSI. Namun dia mengklaim Luhut tak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI.

    Baca juga : Menyoal Kisruh Anggaran Formula-E yang Kini Diperiksa KPK

    Jodi mengatakan partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi adalah wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekannya dari Grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain untuk membantu penyediaan fasilitas tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar. Dia pun menilai bantuan melalui perusahaan itu menjadi upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal.

    Sementara itu, Luhut juga turut menepis tudingan bahwa dirinya mengambil untung atas bisnis yang dijalankan oleh PT GSI dan menyebutkan perannya dalam membantu penyediaan tes Covid-19 dalam skala besar.

    “Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk pamer untuk melaporkan atau menunjukkan segala bentuk perbuatan yang bersifat donasi seperti ini. Sebab, bagi saya jika tangan kanan memberi, maka tangan kiri tak perlu tahu,” tegas Luhut lewat unggahan Instagram story pribadinya, dikutip Jumat (5/11/21).

  • Yusril Gugat AD ART Demokrat AHY, Fahri Hamzah: Saya Dukung!

    Yusril Gugat AD ART Demokrat AHY, Fahri Hamzah: Saya Dukung!

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyatakan bahwa dirinya mendukung langkah Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra yang menggugat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, Fahri mengklaim pernah menjadi korban AD ART partai.

    “Saya pernah menjadi korban AD ART parpol produk UU parpol yang ada cacat di dalamnya, atau setidaknya kurang sempurna. Untuk itu, saya bisa mengerti jika Prof. Yusril Ihza Mahendra melakukan gugatan,” ujar Fahri melalui akun instagramnya, Minggu (26/9/21), seperti dilansir Sindonews.com.

    Fahri mengatakan partai politik memang harus sadar tentang perlunya demokratisasi. Ia pun menilai parpol yang sudah melakukan kontrak dengan rakyat melalui Pemilu tidak selayaknya dibiarkan berjalan seperti entitas privat. Ia menyebut parpol wajib terbuka kepada publik selayaknya public company.

    Baca juga : Mantan Pengurus FPI Dirikan Perisai Bangsa, Diawali Nobar Film PKI

    “Selama Anda belum jual saham silahkan, namun begitu terima uang rakyat? Demokratisasi Parpol itu wajib!” tegas mantan Wakil Ketua DPR tersebut.

    Menurut Fahri, jika partai politik menilai demokratisasi parpol tidak penting, maka secara sistemik bakal membiarkan demokrasi hancur berkeping. Ia menjelaskan, hal itu karena parpol merupakan tulang punggung pengelolaan negara.

    “Hancur parpol, hancur pula tulang punggung. Lantas seperti apa jadinya kawan? Tanda-tanda itu sudah mendekat,” ucap Fahri.

    Baca juga : Said Aqil: Kelompok Teroris Salah Gunakan Kotak Amal untuk Rekrut Generasi Muda

    Fahri mengklaim sebetulnya dirinya tidak terlalu peduli terkait kepentingan kecilnya. Akan tetapi, kata Fahri, kepentingan besar untuk demokratisasi parpol yang tidak bisa dibantah. Dia menyatakan argumentasi yang disampaikan Yusril itu terlalu kuat.

    “Maka demokratisasi parpol adalah jalan menuju ke sana, jadi saya mendukung Prof Yusril semoga bisa memberikan pencerahan sebagaimana biasanya!” terang Fahri.

    Sebelumnya, Yusril digandeng oleh empat eks kader Partai Demokrat (PD) untuk mengajukan gugatan ke MA perihal AD/ART Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Melalui keterangan resmi pada Kamis (23/9/21), Yusril berpendapat langkah menguji formil dan materiil AD/ART parpol adalah hal baru dalam hukum Indonesia.

    Baca juga : Wuzz..! Indonesia Tembus 10 Besar Penyuntikan Vaksin Covid-19 Dunia

    Dia mendalilkan MA memiliki wewenang dalam menguji AD/ART parpol. Sebab, AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

  • Siti Fadilah: Vaksinasi Berjalan, Angka Kematian Covid Kok Bertambah?

    Siti Fadilah: Vaksinasi Berjalan, Angka Kematian Covid Kok Bertambah?

    TIKTAK.ID – Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengaku heran dengan penyebab lonjakan kasus kematian akibat virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Sebab, dia mengatakan sejauh ini vaksinasi sudah berjalan.

    Pemerintah sendiri sempat menyatakan bahwa vaksinasi bisa mengurangi gejala jika seseorang terinfeksi Covid-19. Meski begitu, vaksin tetap tidak mencegah seseorang tertular Covid-19.

    “Sebelum vaksinasi dimulai itu morbiditas (kasus positif) dan mortalitas (kematian) ada berapa? Setelah vaksinasi dimulai hingga kira-kira 10 juta orang divaksin, morbiditas dan mortalitas seperti apa, lho kok malah meningkat?” ujar Siti melalui sebuah diskusi yang diselenggarakan Partai Gelora secara daring, Kamis (1/7/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : 6 Tokoh ini Disebut King Maker Pilpres 2024, Siapa Saja?

    Menurut Siti, seharusnya Pemerintah tidak menggunakan perkiraan sebagai landasan pengambilan kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia menilai seluruh kebijakan yang diambil harus melalui proses penelitian ilmiah, termasuk mengenai lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini.

    Kemudian Siti menyampaikan bahwa ketidaktahuan pada substansi ilmiah dapat membuat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serba salah.

    “Jangan kira-kira rakyat tidak disiplin, kira-kira pada keluyuran. Jangan kira-kira, tapi kita harus cari betul, kematian sebelum divaksin dan kematian setelah vaksinasi berjalan,” tutur Siti.

    Baca juga : Pertemuan Khusus Prabowo dan Bos WHO di Jenewa, Apa Saja Agendanya?

    “Atau morbiditas. Misalnya morbiditas naik tapi fatality rate tetap, oh penularan naik tapi tidak tambah kematian. Oh soalnya karena ini ini ini, akan terlihat pada statistik,” imbuhnya.

    Perlu diketahui, kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 24.836 pada Kamis (1/7/21). Angka tersebut membuat total jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia kini mencapai 2.203.108 sejak pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Maret 2020 lalu.

    Sementara pasien yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus Corona bertambah 504. Artinya, jumlah pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia di Indonesia kini mencapai 58.995 orang.

    Baca juga : Tolak Kedatangan Presiden di Kendari, Sejumlah Mahasiswa Bentrok dengan Pendukung Jokowi

    Dari total kasus positif tersebut, ada 1.890.287 orang yang dinyatakan telah sembuh. Pasien yang sembuh setelah terinfeksi virus Corona bertambah sebanyak 9.874 dari hari sebelumnya.

    Lebih lanjut, untuk menekan lonjakan penularan virus Corona dan kasus kematian, maka Pemerintah Pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali. Sejumlah tempat umum pun ditutup demi menekan mobilitas masyarakat, sehingga dapat menekan penularan Covid-19.