TIKTAK.ID

Tag: Partai Gelora

  • Benarkah Fahri Hamzah Bakal Jadi Jubir Jokowi Gantikan Fadjroel Rachman?

    Benarkah Fahri Hamzah Bakal Jadi Jubir Jokowi Gantikan Fadjroel Rachman?

    TIKTAK.ID – Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman disebut-sebut akan menjadi duta besar. Namun hingga kini masih belum diketahui siapa yang akan menggantikan posisi Fadjroel ataupun nasib eksistensi posisi Jubir ke depannya.

    Sementara itu, nama Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, sempat masuk ke isu reshuffle Kabinet usai didorong elite Partai Demokrat. Fahri pun kerap mengkritik komunikasi Istana dengan menyebutnya bak pemadam kebakaran. Akan tetapi, Fahri mengklaim tidak tertarik menjadi Jubir Presiden Jokowi.

    “Aku sedang tidak siap jadi pejabat. Nanti saja 2024, sekarang jadi rakyat biasa dulu, dan menyelami apa yang terjadi di bawah,” ujar Fahri kepada wartawan, Minggu (27/6/21), seperti dilansir detik.com.

    Baca juga : Desakan Agar KPI Tegas Terkait Kontroversi Sinetron ‘Zahra’ Terus Mengalir

    Menurut Fahri, masih ada banyak orang selain dia yang mampu mengisi posisi Jubir. Fahri mengaku akan pensiun terlebih dahulu, meski ditawari untuk menjadi Jubir.

    “Banyak orang yang jago, kalau aku mau pensiun saja dulu,” tutur Fahri.

    Perlu diketahui, dari daftar 33 calon Duta Besar Republik Indonesia (RI), terdapat nama Fadjroel. Meski begitu, masih ada tanda tanya terkait posisi Jubir presiden jika Fadjroel menjabat Duta Besar RI.

    Baca juga : 8 Orang Pengurus Yayasan Pusdiklat Dai Ditangkap Usai Ngaku Nabi ke-28

    Di sisi lain, pimpinan Komisi I DPR RI membenarkan informasi mengenai ke-33 nama calon Dubes RI yang beredar. Ia menyebut ke-33 nama tersebut bakal menjalani uji kelayakan di Komisi I pada Juli 2021.

    “Insyaallah Komisi I akan melakukan fit and proper test pada minggu kedua bulan Juli,” ucap Ketua Komisi I, Meutya Hafid, Jumat (25/6/21).

    Dari daftar calon Dubes tersebut, tercantum nama Ketua Kadin Rosan Roeslani sebagai calon Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan nama Zuhairi Misrawi calon Dubes RI untuk Tunisia. Sedangkan Fadjroel tertulis akan menjadi calon Dubes RI untuk Kazakhstan.

    Baca juga : Muhammadiyah: Jokowi Akan Jadi Negarawan Jika Benar-benar Komitmen Cukup Dua Periode

    Lebih lanjut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa kemungkinan tidak ada lagi jabatan Jubir Presiden Joko Widodo (Jokowi), usai Fadjroel menjabat Dubes RI.

    “Mungkin tidak (ada Jubir Presiden lagi). Sebab, nanti pasti apa Bapak Presiden menunjuk lagi staf khusus bidang komunikasi atau tidak, tapi saya kira insyaallah berjalan seperti biasa saja,” jelas Ngabalin, Sabtu (26/6/21).

  • Namanya 2 Kali Disebut-sebut di Sidang Korupsi Benur, Fahri Hamzah Tantang KPK

    Namanya 2 Kali Disebut-sebut di Sidang Korupsi Benur, Fahri Hamzah Tantang KPK

    TIKTAK.ID – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, diketahui menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuktikan dirinya terlibat dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster (benur).

    Sebelumnya, nama Fahri sempat muncul dalam sidang dugaan korupsi izin ekspor benur yang turut menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.

    “Dear Jaksa @KPK_RI, sebagai konsekuensi atas penyebutan nama saya di ruang sidang, maka mohon tuntaskan klarifikasinya”, cuit Fahri melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah, Kamis (17/6/21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Habib Rizieq Mengaku Belum Pantas Disebut ‘Imam Besar’

    Fahri menyebut namanya sudah dua kali disebut-sebut terkait dengan kasus dugaan korupsi yang ditangani lembaga antirasuah. Fahri mengatakan, pertama, namanya disebut oleh mantan Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazarudin. Saat itu, seorang saksi kasus Nazaruddin mengklaim dirinya menerima US$25 ribu.

    “Kali ini disebut hanya karena pesan WhatsApp seorang menteri kepada stafnya agar Tim Saya (bukan saya) dipanggil presentasi. Saya ini rakyat biasa yang diminta untuk menyiapkan Tim untuk menjelaskan kesiapan teknis pelaksanaan program Pemerintah yang sah, lalu apa salahnya?” ucap Fahri.

    Kemudian politikus Partai Gelora tersebut mengingatkan jaksa KPK agar berhati-hati di ruang sidang. Sebab, ia menilai jaksa KPK hanya membuat sensasi ketika membuka barang bukti yang tidak ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

    Baca juga : Covid Melonjak Lagi, Gerindra Salahkan Lemahnya Kontrol Pemerintah Pusat

    “Mungkin ada banyak orang termasuk jaksa @KPK_RI yang tidak peduli dengan nama baik, kehormatan, dan harga diri yang dijaga bertahun-tahun, sehingga menganggap remeh penyebutan nama orang secara tanpa kehati-hatian yang tinggi yang akhirnya merusak nama orang. Tidak boleh seperti itu,” tutur Fahri.

    “Dalam kasus saya contohnya, apa sih yang kalian temukan? Kenapa tak kalian teruskan? Mengapa saya dibiarkan bebas berkeliaran? Aneh, sekadar mau menyuruh orang diam dengan dipanggil atau disebut nama bukanlah cara kerja negara yang benar, apalagi penegakan hukum. Hentikan!” imbuhnya.

    Perlu diketahui, nama Fahri disebut jaksa dalam sidang dugaan korupsi ekspor benur yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Selasa (15/6/21). Ketika itu, jaksa mengungkap komunikasi antara Edhy dengan stafnya Safri.

  • Partai Ummat Amien Rais Kalah Populer dari Partai Gelora Fahri Hamzah

    Partai Ummat Amien Rais Kalah Populer dari Partai Gelora Fahri Hamzah

    TIKTAK.ID – Partai Ummat yang didirikan oleh mantan Ketua MPR, Amien Rais, tampaknya kalah populer dengan Partai Gelora yang didirikan sejumlah mantan elite PKS. Hal tersebut diketahui berdasarkan survei terbaru Parameter Politik Indonesia.

    Hasil survei itu mengungkapkan bahwa popularitas Partai Gelora mencapai 28,7 persen. Sedangkan popularitas Partai Ummat berada di angka 21,7 persen.

    “Di antara tiga partai baru yang cukup eksis belakangan ini, Partai Gelora menjadi yang paling populer. Kemudian disusul partai Ummat dan Masyumi Reborn (14,2 persen)”, begitu isi dokumen hasil survei Parameter Politik Indonesia yang dirilis Sabtu (5/6/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian survei itu menyatakan masyarakat sebenarnya tidak terlalu antusias dengan partai baru. Terdapat sebanyak 40,1 persen responden yang merasa partai baru tidak terlalu penting, dan hanya 26,7 persen yang menganggap kehadiran partai baru penting.

    Kecenderungan tersebut pun berkaitan dengan antusiasme masyarakat untuk mendukung partai baru. Jumlah responden yang ingin mendukung partai-partai itu hanya berada di kisaran angka belasan persen.

    “Partai Gelora memperoleh angka 11,9 persen dukungan, Partai Ummat 7,8 persen, dan Partai Masyumi Reborn 3,3 persen dukungan”, dikutip dari hasil survei itu.

    Sekadar informasi, survei tersebut dilakukan pada 23-28 Mei 2021. Parameter Politik Indonesia melibatkan sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan proporsional dari 6.000 nomor telepon. Penelitian itu dilakukan dengan margin of error ± 2,9 persen pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

    Untuk diketahui, pendirian Partai Ummat sendiri dilatarbelakangi oleh keretakan di tubuh PAN, usai kongres V PAN pada Februari 2020 silam. Ketika itu, kongres yang diwarnai kericuhan menetapkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN.

    Namun Amien Rais yang mendukung Mulfachri Harahap dalam pemilihan Ketum PAN, menilai Zulkifli melakukan langkah keliru karena akan merapat ke koalisi Pemerintah. Lantas Amien Rais dan anaknya, Hanafi Rais mengundurkan diri dari PAN.

    Beberapa bulan kemudian, Amien menyampaikan niatnya mendirikan partai baru pada September 2020, karena prihatin atas kondisi Indonesia. Ia pun mengumumkan partai baru yang didirikannya bernama Partai Ummat pada 1 Oktober 2020.

  • Jawab Protes Netizen, Fahri Hamzah Bongkar Alasannya Tak Segalak Dulu Lagi ke Pemerintah

    Jawab Protes Netizen, Fahri Hamzah Bongkar Alasannya Tak Segalak Dulu Lagi ke Pemerintah

    TIKTAK.ID – Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah merespons permintaan publik yang meminta dirinya marah kepada Pemerintah. Hal ini disampaikan Fahri Hamzah melalui akun Twitter-nya, Minggu (17/1/21).

    Dalam cuitannya tersebut, Fahri menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa marah pada Pemerintah seperti dulu ketika di Senayan.

    Mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut mengatakan kemarahan rakyat seharusnya dilimpahkan kepada anggota DPR dan DPD yang memiliki kebebasan dan fasilitas.

    Baca juga : Tengku Zulkarnain Mendadak Ucapkan Terimakasih ke Jokowi

    “Banyak yang menginginkan saya marah kepada Pemerintah seperti dulu saat saya di Senayan. Saya ingin katakan ada batas cara marah rakyat. Kita sudah limpahkan hak marah kita kepada wakil rakyat di @DPR_RI dan @DPDRI yang punya segala kebebasan dan fasilitas untuk itu”, tulis Fahri Hamzah.

    Fahri juga mengatakan bahwa sudah seharusnya anggota DPR dan DPD untuk bersuara lebih keras untuk mewakili suara rakyat.

    “Sebagai rakyat kita harus menuntut 575 anggota @DPR_RI dan 134 anggota @DPDRI untuk bersuara lebih keras. Agar suara-suara tak terdengar di lapisan paling bawah terwakili”, tegasnya.

    Baca juga : Jokowi Beri Izin Penamaan Pulau, Gunung dan Sungai Pakai Bahasa Asing

    Fahri juga menyebutkan, bahwa DPR dan DPD memiliki hak imunitas dan protokoler yang melindungi hak pribadi selain hak kelembagaan.

    “Mereka punya #HakBertanya, imunitas dan protokoler sebagai hak pribadi selain hak kelembagaan yang tinggi”, terang Fahri.

    Dalam cuitan lainnya, Fahri juga mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk konsisten membawa kebenaran demi satu tujuan dan rasa cinta negara yang sama.

    Baca juga : Bantah Mahfud MD Soal Rekening Terorisme, Eks FPI: Tuduhan Dusta dan Keji

    “Rakyat harus terus maju ke depan, karena rakyat itu permanen, membawa suara kebenaran. Pemerintah berganti sepanjang jalan. Selama kita mengusung kebenaran maka kita adalah saudara. Cara boleh beda, tetapi tujuan tetap sama. Kita mencintai negeri kita”, pungkasnya.

  • Fahri Hamzah Sesalkan Sikap Diam Prabowo setelah Berkoalisi dengan Jokowi

    Fahri Hamzah Sesalkan Sikap Diam Prabowo setelah Berkoalisi dengan Jokowi

    TIKTAK.ID – Politikus Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, secara terang-terangan menyampaikan kekecewaannya terhadap Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto. Ia mengatakan Prabowo tidak terlihat melakukan upaya untuk mendamaikan situasi di Tanah Air.

    Menurut Fahri Hamzah, seharusnya Prabowo dapat mendorong Pemerintah untuk merangkul oposisi, bukan malah memusuhi. Padahal, ia menganggap Prabowo merupakan sosok yang diistilahkannya sebagai jantung kekuatan oposisi.

    “Kekecewaan pertama saya titipkan kepada Pak Prabowo. Ia tidak tampak menggunakan celah yang ada untuk mendamaikan keadaan. Padahal, beliau merupakan jantung kekuatan oposisi. Semestinya sebagai pejabat Polkam beliau bisa mengajak Pemerintah merangkul oposisi, bukan malah memusuhinya,” ujar Fahri Hamzah melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, seperti dilansir Sindonews.com, Rabu (23/12/20).

    Baca juga : Menag Yaqut Janji Beri Perlindungan ke Warga Minoritas, MUI Kebakaran Jenggot

    Mantan anggota DPR RI ini menyebut Prabowo juga justru diam ketika ada seorang militer aktif berkali-kali ikut campur dalam politik keamanan sipil. Ia menyatakan Prabowo seharusnya bisa menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa dalam demokrasi, militer harus berada di belakang. Oleh sebab itu, Fahri Hamzah pun mempertanyakan sikap diam Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

    “Bahkan saat seorang militer aktif secara overaktif berkali-kali ikut campur dalam politik keamanan sipil, tapi beliau juga diam. Seharusnya beliau bisa mendampingi presiden untuk menjelaskan bahwa dalam demokrasi kita sekarang, militer harus berada di belakang. Pak Menhan, ada apa?” ucap mantan politikus PKS tersebut.

    Perlu diketahui, dalam cuitan sebelumnya, Fahri Hamzah mengakui bahwa dirinya termasuk yang mendukung Jokowi saat mengangkat mantan lawan politiknya ke dalam Kabinet dalam rekonsiliasi. Akan tetapi, Fahri Hamzah merasa kecewa karena tidak ada inisiatif untuk menghentikan perseteruan politik.

    Baca juga : Pengkritik UU Cipta Kerja dan Saksi Ahli Kasus Ahok Diangkat Jokowi Jadi Wamenkumham, Siapa Dia?

    “Saya termasuk yang mendukung Presiden Jokowi ketika menggunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat mantan lawan politiknya masuk Kabinet demi rekonsiliasi. Kita memerlukan persatuan untuk melawan krisis ini. Tapi saya justru kecewa karena perseteruan tak dihentikan, dan saya kecewa atas hilangnya inisiatif,” jelas Fahri Hamzah.

    Lebih lanjut, Fahri Hamzah berharap agar 2021 mendatang dapat menjadi momen untuk bisa menghentikan perseteruan dan saling memaafkan.

  • Makin Pede Dukung Mantu Jokowi, Fahri Hamzah Optimis Bobby Bikin Medan Mendunia

    Makin Pede Dukung Mantu Jokowi, Fahri Hamzah Optimis Bobby Bikin Medan Mendunia

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengklaim Medan, Sumatera Utara akan berubah menjadi setara dengan kota-kota besar di negara lain jika menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, berhasil menang dalam Pilkada 2020.

    Seperti diketahui, pada Pilkada Medan, Bobby berpasangan dengan Aulia Rachman yang merupakan kader Gerindra. Bobby dan Aulia akan melawan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.

    “Medan akan menjadi kebanggaan baru, di bawah kepemimpinan Bobby Nasution. Medan juga akan setara dengan kota-kota di dunia, jadi sekarang hentikan konflik dan saatnya membangun Medan,” ujar Fahri Hamzah dalam acara silaturahmi tokoh dan pengusaha lintas agama di Medan, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Din Syamsuddin Ungkap 3 Kerusakan Politik Indonesia, ‘Tunjuk Hidung’ Jokowi?

    Kemudian Fahri memberikan pujian kepada Bobby. Ia menilai Bobby memiliki segudang pengalaman yang tak bisa dianggap remeh, walaupun usianya masih tergolong muda.

    “Bobby adalah sosok anak muda yang banyak menyerap ilmu di luar dan kini akan diterapkan di Medan. Bobby ingin bersatu menerobos barikade, lalu memproduksi ide baru,” terangnya.

    Fahri menyatakan kelebihan utama Bobby yakni memiliki akses ke Pemerintah Pusat. Ia menyebut semua Kepala Daerah di Indonesia selalu berupaya menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Pusat, tapi Bobby sudah mempunyai nilai plus itu.

    Baca juga : Dipimpin Anies, Jakarta Raih Penghargaan Kota Transportasi Terbaik Dunia, Apa Gak Salah?

    Lebih lanjut, Fahri mengatakan kini banyak serangan yang diarahkan kepada Bobby, bahkan isu nasional juga ikut dibawa ke Kota Medan. Menanggapi hal itu, Fahri menegaskan bahwa Bobby tidak terlibat isu di Ibu Kota.

    “Bobby tidak terlibat dengan isu di Ibu Kota, melainkan ia datang ke Medan dengan tujuan membuat Medan lebih baik,” tegasnya.

    Sementara Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta mengakui Bobby merupakan sosok yang berpikir jauh ke depan. Dia pun yakin Bobby bisa mengubah Medan menjadi kota internasional.

    Baca juga : Sederet Tokoh Nonparpol yang Masuk Bursa Capres 2024

    Halaman selanjutnya…

  • Sesalkan Aktivis Kritis KAMI Langsung Dibui, Fahri Hamzah: Pak Presiden dan Pak Kyai, Kita Tak Bisa Begini..

    Sesalkan Aktivis Kritis KAMI Langsung Dibui, Fahri Hamzah: Pak Presiden dan Pak Kyai, Kita Tak Bisa Begini..

    TIKTAK.ID – Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menyoroti kasus penangkapan dua deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat.

    Melalui Instagramnya, Fahri juga mengungkapkan tentang sosok Syahganda dan Jumhur yang telah dikenalnya sejak 30 tahun lalu hingga membahas tentang “crime control” yang dahulu ditentangnya dalam pemberantasan korupsi yang dianut KPK sebelumnya.

    Dalam postingan pada Kamis (15/10/20), politikus Partai Gelora Indonesia ini mengungkapkan jika berdasarkan “abjad” kriminalitas, seharusnya yang ditangkap lebih dahulu adalah orang-orang yang terekam dalam CCTV sebagai perusuh.

    Baca juga : Dibentak Polisi, Rombongan Gatot Gagal Jenguk Jumhur Cs

    Berikut postingan Fahri Hamzah di akun Instagramnya:

    Pak Presiden dan Pak Kiai, Kenapa Harus Semua Berakhir di BUI?

    Kalau penguasa mau mendengar, Jumhur dan Syahganda jangan ditangkap. Mereka adalah alumni ITB yang idealis. Saya kenal keduanya sudah sejak 30 tahun lalu. Mereka adalah teman berdebat yang berkualitas. Mereka dulu korban rezim Orba yg otoriter. Kok rezim ini juga mengorbankan mereka?

    Dulu saya menentang teori “crime control” dalam pemberantasan korupsi yang dianut KPK sebab saya khawatir ini akan jadi mazhab penegakan hukum di negara kita. Saya bersyukur melihat KPK kembali ke jalan hukum tapi sedih dengan ideologi lama itu dipraktikkan penegak hukum lain.

    Baca juga : Prabowo: Sabar, Kita Coba Dulu UU Cipta Kerja, jika Tidak Bagus Kita Bawa ke MK!

    Inti dari “crime control” adalah penegakan hukum yg mendorong “tujuan menghalalkan cara” atau “end justifies the means”. Penegak hukum menganggap menangkap orang tak bersalah agar tercipta suasana terkendali. Padahal kedamaian dan ketertiban adalah akibat dari keadilan.

    Kalau melihat abjad dari kriminalitasnya, yang harus ditangkap duluan ya orang-orang yang terekam CCTV itu sebagai perusuh.

    Halaman selanjutnya…

  • Ucapkan Terima Kasih ke Fahri Hamzah Usai Deklarasi Dukungan, Menantu Jokowi: Saya Makin Bersemangat

    Ucapkan Terima Kasih ke Fahri Hamzah Usai Deklarasi Dukungan, Menantu Jokowi: Saya Makin Bersemangat

    TIKTAK.ID – Partai Gelora telah resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2020. Bobby pun menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Partai Gelora.

    “Terima kasih untuk Bang @fahrihamzah dan Partai Gelora, atas masukan-masukan dan dukungan yang membuat saya jadi semakin bersemangat untuk membangun Kota Medan,” tulis Bobby melalui akun Instagram resminya, seperti dilansir detikcom, Minggu (27/9/20).

    Perlu diketahui, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelora, Fahri Hamzah hadir langsung dalam deklarasi Partai Gelora kepada pasangan Bobby dan Aulia di Medan pada Jumat (25/9/20). Bobby kemudian menyatakan keinginannya membangun Kota Medan yang dinilainya unik dari segi budaya maupun agama.

    Baca juga : Ternyata Ada Peserta Pilkada Solo Raya yang Kekayaannya Kalahkan Harta Gibran Anak Jokowi

    “Kota Medan merupakan kota yang majemuk, karena memiliki berbagai keunikan dari setiap budaya maupun agama. Oleh sebab itu, keinginan kita semua adalah agar semua umat bersatu menuju keberkahan yang membangun,” terang menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

    Lebih lanjut, Bobby mengatakan berencana berkolaborasi dengan Partai Gelora dalam membangun Kota Medan. Ia pun berharap bisa menghindari benturan-benturan yang terjadi di Kota Medan.

    “Bersamaan dengan momen ini, saya dan Partai Gelora akan berkolaborasi untuk mencari jalan bagaimana menghindari dan mengatasi benturan-benturan yang terjadi,” tutur Bobby.

    Baca juga : Sangsi Pemerintah Benar-benar Mampu Kendalikan Massa, Gus Mus Sepakat Pilkada Serentak Sebaiknya Ditunda

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menghadiri deklarasi dukungan Partai Gelora Kota Medan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rachman. Dalam deklarasi tersebut, Fahri memberi wejangan ke pasangan calon tersebut.

    “Saya memang tidak sempat belajar tentang dinamika di Kota Medan dan juga khususnya kiprah daripada Mas Bobby dan Bang Aulia. Tapi begitu saya melihat pidato tadi, menurut saya ini kolaborasi yang sempurna, tenang saya melihat tadi kolaborasinya. Sepertinya perjodohannya itu mantap sekali,” ucap Fahri Hamzah dalam sambutannya di Hotel Grand Aston, Kota Medan, Jumat (25/9/20) malam.

    Kemudian Fahri menilai kemantapan perjodohan seperti itu perlu. Menurutnya, hal itu agar orang dalam Pilkada tidak serta-merta atau sembarangan memilih pasangannya.

  • Dulu Keras Serang Jokowi, Kini Fahri Hamzah Bela Gibran, Ternyata ini Alasannya

    Dulu Keras Serang Jokowi, Kini Fahri Hamzah Bela Gibran, Ternyata ini Alasannya

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah ikut angkat bicara mengenai sikap politiknya mendukung putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo 2020.

    Padahal sebelumnya, Fahri Hamzah terkenal sebagai politikus yang keras dan sangat kritis terhadap Jokowi. Akibat perubahan sikap politiknya yang mendukung Gibran, Fahri Hamzah yang semula mendapat dukungan, kini sebaliknya. Ia pun dihujat oleh banyak warganet.

    Seperti dilansir TribunJakarta dari program acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Rabu (13/9/20), Fahri memberikan penjelasan dirinya berubah sikap mendukung putra Jokowi ketika ditanya oleh Karni Ilyas.

    Baca juga : Pencalonan Keponakan SBY Dikaitkan Dinasti Politik, Demokrat: Itu Permainan Lama

    “Dulu Anda diagung-agungkan warganet, namun sekarang Anda mendapatkan kritikan. Pertanyaannya, ini Anda yang berubah atau warganet yang berubah?” tanya Karni Ilyas.

    Fahri mengatakan bahwa semua orang bisa berubah sikap, termasuk dirinya. Ia melanjutkan, hal itu karena semua tidak ada yang pasti.

    “Semua orang bisa berubah, karena tak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri,” ucap Fahri Hamzah.

    Baca juga : Bantah Klaim Gatot, PDIP: Tak Ada Hubungannya dengan Nobar Film PKI, Jangan Melebar Kemana-mana

    Kemudian mantan Wakil Ketua DPR RI itu menyebut posisi dirinya saat ini berbeda dengan dahulu. Menurutnya saat ini dirinya telah memiliki partai politik dan mempunyai struktur 100 persen di Partai Gelora.

    “Mereka memiliki dinamika yang enggak bisa saya kendalikan sepenuhnya, karena itu dinamika rakyat,” terang Fahri.

    “Sebenarnya fair terjadi di semua tingkatan. Rakyat memilih siapa yang mau dipilih, bahkan terkadang mereka juga memilih kotak kosong,” imbuhnya.

    Baca juga : Respons Lengkap Istana Atas Tuduhan Gatot Nurmantyo

    Fahri menyatakan dirinya yang mendukung Gibran merupakan salah satu dinamika rakyat itu sendiri.

    “Saya kira kita semua bisa berubah. Partai Gelora membangun kolaborasi di tingkat bawah, dan di Sumbawa saya membangun kolaborasi kader partai yang mengusung Nur Salam,” katanya.

    Lebih lanjut, Fahri mengaku khawatir dengan krisis legitimasi kekuasaan di tingkat pusat maupun daerah.

    Baca juga : Usulkan Pilkada Ditunda, Ketum PBNU: Politik Bisa Ditunda, Keselamatan Nyawa Tidak Bisa

    “Kalau kita punya legitimasi, maka kita masih bisa menghadapi krisis ekonomi dan sebagainya. Namun sekali kita kehilangan legitimasi, itu berbahaya. Krisis ini pun bisa menyebabkan legitimasi di Pemerintah Pusat,” tuturnya.

    Sebelumnya, melalui akun Twitter resminya, Fahri sempat membela Gibran di Pilkada Solo usai mengkritisinya habis-habisan. Ia masih menyinggung kritikannya terhadap Gibran di masa lampau, tetapi ia juga menyetujui ucapan Gibran soal “Pilkada bukan dinasti politik”.

  • Gelora Dicap Dukung Dinasti Politik Gara-gara Dukung Anak dan Mantu Jokowi, Begini Dalih Fahri Hamzah

    Gelora Dicap Dukung Dinasti Politik Gara-gara Dukung Anak dan Mantu Jokowi, Begini Dalih Fahri Hamzah

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah menampik tuduhan bahwa partainya menyuburkan dinasti politik lantaran memberikan dukungan untuk anak dan mantu Presiden Joko Widodo dalam Pilkada Serentak 2020.

    Fahri menyatakan tak terjadi dinasti politik dalam negara demokrasi. Proses politik pada negara demokrasi tidak memberikan jaminan kepastian bagi siapa pun memperoleh kemenangan.

    “Dalam negara demokrasi tak akan terjadi dinasti politik sebab kekuasaan demokratis tak diwariskan melalui darah secara turun temurun. Namun dia dipilih melalui prosesi politik, orang yang masuk prosesi politik itu, belum tentu menang dan belum tentu juga kalah,” jelas Fahri sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Jumat (18/9/20).

    Baca juga : Formasi Baru Gerindra: Fadli Zon dan Sandiaga Uno Aman, Arief Poyuono Resmi Didepak Keluar

    Fahri mengatakan bahwa satu-satunya dinasti politik yang terjadi di Indonesia kini berupa Dinasti Hamengkubowono pada wilayah Yogyakarta. Bagi dia, sebagai hal yang ideal ialah dinasti itu cuma menjadi simbol, tidak harus memperoleh jabatan di tengah masyarakat hingga setingkat gubernur.

    Mantan Wakil Ketua DPR itu mengklaim sudah menawarkan untuk melakukan debat bagi orang-orang yang menuduh Partai Gelora menyuburkan dinasti politik lantaran memberikan dukungan kepada anak dan mantu Presiden Joko Widodo. Fahri memandang kelompok penuduh itu tak memahami konsep politik dinasti.

    “Akhirnya jadi percakapan di pingggir jalan, percakapan orang yang tak berkualitas. Jadi orang bodoh itu, tak hanya di istana, namun juga di pinggir jalan karena tak berkualitas,” sebutnya.

    Baca juga : Gagal Atasi Pandemi karena ‘Lupa Diri’, Kasatgasus Cakra Buana PDIP Desak Jokowi Segera Tobat

    Fahri mengkhawatirkan orang yang tidak sepakat bersama langkah Partai Gelora itu bukan mempersoalkan dinasti politik. Tetapi mereka cuma membenci Jokowi.

    “Jangan karena kemarahan kepada seseorang, kemudian mencomot terminologi yang tak dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan dunia akademik dan juga di hadapan Allah SWT,” lanjutnya.

    Gelora merupakan partai anyar yang dibentuk oleh beberapa politisi yang keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai anyar ini dipimpin oleh Anis Matta yang juga pernah menjabat sebagai Presiden PKS pada 2013-2015.

    Baca juga : Jika Cara Atasi Pandemi Masih Begini, IDI Prediksi Indonesia Jadi Episentrum Corona Dunia

    Pada Pilkada Serentak 2020 Partai Gelora Indonesia mendukung putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo. Dan juga mendukung menantu Jokowi, Bobby Nasution, dalam Pilkada Medan.