Sebut Banyak Cara Kotor dalam Politik, Fahri Hamzah Usul Pemerintah Lakukan Ini

TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa ada cara-cara kotor yang kerap ditemui saat Pemilu di Indonesia. Dia mencontohkan “serangan fajar”, perang alat peraga, dan pembagian bantuan sosial (bansos). Dia pun menilai hal itu bukan adu gagasan-gagasan untuk membawa perubahan lebih baik untuk bangsa.

“Setiap Pemilu seharusnya menjadi momentum memunculkan gagasan kebangsaan baru, serta membiarkan pemimpin kita untuk menunjukkan kalau dia mampu menghadapi persoalan bangsa,” ungkap Fahri dalam webinar nasional kelas Komunikasi Politik, Magister Komunikasi Universitas Mercu Buana yang bertajuk “Parliamentary Threshold: Sebuah Tantangan Bagi Partai Baru” melalui siaran Zoom, Sabtu (18/6/22), seperti dilansir Sindonews.com.

Untuk itu, Fahri menyarankan agar Pemerintah menanggung 100% biaya Pemilu, termasuk dana untuk partai politik (Parpol).

Dia menjelaskan, parpol dan para kandidatnya harus difasilitasi negara, karena jika tidak, bisa menyebabkan orang-orang yang punya banyak uang, menyelinap membiayai partai politik.

“Bila biaya politik ditanggung tiap individu, maka tokoh politik merasa harus mengembalikan modal yang dia keluarkan untuk jabatan tertentu. Apalagi biaya politik di Indonesia tidak murah,” tutur Fahri.

Lantas politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mengaku khawatir para tokoh politik sudah menganggap dana yang dikeluarkan selama kampanye adalah biaya pribadinya. Dia menganggap hal itu bisa membuat mereka akan mengatakan, “Sekarang harus balik modal.”

“Atau bohir-bohir (pemodal) yang membayar dia, lalu ingin modalnya dibalikin,” terang Fahri.

Fahri mengatakan dampak dari fenomena politik seperti itu berpotensi menciptakan regulasi-regulasi yang tidak berpihak pada masyarakat. Dia pun berependapat hal itu yang secara halus atau kasar nampak pada hari-hari ini di depan mata.

Tidak hanya itu, Fahri mengklaim fenomena ini juga merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia, lantaran semakin besar potensi transaksi dalam politik. Dia menyebut setiap upaya untuk memonetisasi pertarungan ide ini berbahaya, sehingga harus ada keseriusan dari Pemerintah untuk membahas cara membiayai Pemilu.

“Menurut saya ini merupakan lingkaran setan yang harus kita putus, dengan menyadari kembali kalau demokrasi adalah pertarungan ide,” tegas Fahri.