Tag: Berita Dunia

  • Pandemi Kekang Perayaan Malam Tahun Baru di Seluruh Dunia

    Pandemi Kekang Perayaan Malam Tahun Baru di Seluruh Dunia

    TIKTAK.ID – Pada tahun baru kali ini, banyak negara memberlakukan pembatasan perayaan di seluruh dunia sebab momen ini terjadi bersamaan dengan kembali melonjaknya kasus virus Corona.

    Dilansir BBC, sejumlah kota besar yang biasa menggelar pertunjukan kembang api pada malam tahun baru, pada kali ini terpaksa dibatalkan, mulai dari Sydney hingga New York.

    Eropa, menjadi wilayah yang paling meredam perayaan malam tahun baru di tengah kekhawatiran semakin menyebarnya virus Corona jenis baru yang lebih mudah untuk menular.

    Pemerintah Prancis telah menyiapkan 100.000 polisi untuk membubarkan pesta Malam Tahun Baru dan memberlakukan jam malam.

    Lebih dari 1,8 juta orang telah meninggal akibat virus di seluruh dunia sejak awal pandemi setahun yang lalu. Lebih dari 81 juta kasus telah dilaporkan.

    Salah satu negara pertama yang merayakan Tahun Baru adalah Australia. Pertunjukan kembang api di Sydney tetap berlangsung, namun sepi pengunjung dan orang di jalan, sebab diberlakukan larangan berkumpul di pelabuhan kota, tempat biasanya masyarakat menikmati pertunjukkan kembang api.

    “Kami tidak ingin membuat acara yang menyebar pada Malam Tahun Baru,” kata Perdana Menteri New South Wales, Gladys Berejiklian.

    Banyak penduduk Sydney hanya menonton kembang api melalui televisi di rumah mereka. Pertemuan pun dibatasi dengan hanya diperbolehkan lima tamu yang berkumpul.

    Di China, pertunjukan cahaya Tahun Baru tahunan yang kerap digelar di Ibu Kota Beijing dibatalkan. Perayaan diperkecil dengan dilakukan di kota-kota di seluruh negeri.

    Jepang juga termasuk negara yang membatalkan acara Tahun Baru tradisional yang biasanya Kaisar Naruhito dan anggota keluarga kekaisaran lainnya akan menyambut orang-orang.

    Di India, Delhi dan beberapa kota lain telah memberlakukan jam malam dan pembatasan lain untuk mencegah pertemuan besar di malam Tahun Baru.

    Berbeda dengan negara lain, di Selandia Baru, yang telah membuat aturan penguncian yang ketat dan penutupan perbatasan mampu menghilangkan Covid, perayaan Tahun Baru di negara ini dilaksanakan seperti biasa.

    Di Prancis, Pemerintah telah mengerahkan keamanan di daerah perkotaan mulai pukul 20:00 pada Kamis, ketika jam malam dimulai. Di Paris, setengah dari jalur metro akan ditutup pada malam hari.

    Prancis telah melakukan dua kali lockdown, sementara bar, restoran, dan atraksi budaya akan tetap ditutup hingga Tahun Baru.

    Di Inggris -di mana jenis virus Corona baru menyebar dengan cepat dengan 20 juta orang di daerah yang terkena dampak paling parah terpaksa melakukan isolasi mandiri di rumah- Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson mendesak orang-orang untuk mengikuti aturan.

    “Itu artinya tidak bertemu dengan teman atau keluarga di dalam ruangan, kecuali mereka berada di rumah yang sama, dan menghindari pertemuan besar dalam bentuk apa pun,” katanya, pada Rabu kemarin.

    Polisi Metropolitan mengeluarkan peringatan kepada para calon pengunjung di London untuk “merayakan tahun baru di rumah mereka masing-masing”.

    Irlandia meningkatkan pembatasan maksimal pada Kamis ini, dengan melarang kunjungan ke rumah tetangga, menutup semua ritel yang tak penting dan membatasi perjalanan hingga hanya 5 kilometer.

    Di Jerman, saat ini telah dilakukan isolasi hingga 10 Januari. Pemerintah telah melarang penjualan kembang api dan membatasi ketat jumlah orang yang boleh berkumpul di depan umum.

    Menteri Kesehatan Jerman, Jens Spahn mengatakan negara itu akan merayakan “Malam Tahun Baru yang paling tenang” dalam ingatan hidup mereka.

    Belanda juga memberlakukan isolasi, yang akan berlangsung hingga 19 Januari. Hitung mundur akan dilakukan seperti biasa namun akan berlangsung secara tertutup di sebuah stadion sepak bola di Amsterdam.

    Turki akan memulai lockdown selama empat hari sejak Malam Tahun Bar…

  • Hadapi Virus Corona, Paus Fransiskus Serukan Doa Bersama Seluruh Umat di Dunia

    Hadapi Virus Corona, Paus Fransiskus Serukan Doa Bersama Seluruh Umat di Dunia

    TIKTAK.ID – Paus Fransiskus membuat pengumuman yang mengejutkan pada Minggu (23/3/20). Paus menyatakan akan menyampaikan berkat “Urbi et Orbi” (untuk kota dan dunia) dan menyerukan doa untuk seluruh dunia sebagai respons kisis virus Corona. Berkat ini istimewa, sebab biasanya hanya diberikan pada saat Natal dan Paskah, seperti yang dilaporkan Reuters, Minggu (23/3/20).

    Francis membuat pengumuman itu melalui pesan Angelus mingguannya, yang ia sampaikan dari dalam Vatikan melalui internet dan televisi. Bukan dari kerumunan seperti yang biasa dia lakukan di Lapangan Santo Petrus.

    “Terhadap pandemi virus, kami ingin merespons dengan doa universalitas, belas kasih, kelembutan,” katanya.

    Baca juga : Surati Kim Jong Un, Trump Tawari Korea Utara Kerjasama Lawan Corona

    Keputusan pengecualian untuk memberikan berkah khusus “Urbi et Orbi” di waktu yang tidak biasanya itu untuk menggarisbawahi gawatnya situasi di seluruh dunia saat ini. Khususnya di Italia, yang menyusul China sebagai negara yang paling terpuruk oleh wabah virus Corona.

    Paus mengatakan bahwa pada Jumat malam nanti dia akan memberikan berkat luar biasa itu dari Lapangan Santo Petrus yang kosong. Alun-alun, yang merupakan bagian dari Vatikan, kini ditutup sebagai bagian dari status lockdown di Italia sebagai upaya mencegah penyebaran virus.

    Nah, Umat Katolik yang menerima berkat itu, baik secara langsung atau melalui media, meski dalam kondisi tertentu, akan menerima Indulgensi. Indulgensi merupakan pengampunan hukuman atas dosa-doa yang pernah dilakukannya.

    Baca juga : Corona Kian Mengganas, Bill Gates Desak Trump Lockdown Amerika

    Paus Francis juga meminta semua umat Kristiani di seluruh dunia untuk berhenti sejenak pada Rabu siang waktu Italia untuk berdoa bersama kepada “Bapa Kami”.

    “Kami ingin merespons pandemi virus ini dengan doa universalitas, belas kasih, kelembutan,” katanya dari perpustakaan kepausan. “Mari tetap bersatu”.

    Italia saat ini jatuh bangun berusaha menghentikan epidemi. Hingga keputusan sulit harus diambil Pemerintah Italia dengan memerintahkan semua bisnis wajib tutup hingga 3 April. Namun ada beberapa pengecualian terhadap sejumlah hal yang dianggap penting untuk mempertahankan rantai pasokan negara.

    Pada Sabtu ini, Italia mencatat lonjakan kematian akibat virus Corona mencapai hampir 800 orang. Kondisi ini, membuat angka kematian di negara Spaghetti itu hampir menembus angka 5 ribu orang.

  • Tolak Wacana Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS, PBNU: Pembunuh, Pembantai, dan Pemerkosa, Buat Apa Diramahin!

    Tolak Wacana Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS, PBNU: Pembunuh, Pembantai, dan Pemerkosa, Buat Apa Diramahin!

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj menegaskan dirinya menolak wacana pemerintah memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) eks simpatisan ISIS.

    “Saya tolak, saya tidak setuju. Mereka sudah meninggalkan Negara, dan sudah membakar paspornya,” ujar Said Aqil di gedung PBNU, Jakarta Pusat, dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (8/2/20).

    Said mengatakan penolakannya ini berlaku untuk pelaku maupun keluarga eks simpatisan ISIS. Ia pun menyatakan Indonesia tidak perlu bersikap ramah terhadap WNI dari wilayah Timur Tengah itu.

    Baca juga: Beda Respons Jokowi dan Prabowo Soal Pemulangan WNI Eks ISIS

    “Mereka pembunuh, pembantai, dan pemerkosa. Buat apa diramahin,” sergahnya.

    Menurut Said, penolakan juga dilakukan oleh negara-negara lain terhadap warga negaranya yang bergabung menjadi simpatisan ISIS. Ia pun menilai seharusnya Indonesia melakukan hal serupa.

    Said menyatakan, pada prinsipnya eks simpatisan ISIS sudah meninggalkan kewarganegaraan dengan kemauan sendiri. Jika begitu, lanjut Said, tidak perlu diterima kembali.

    Baca juga: Wacana Pemulangan 600 WNI eks ISIS dari Suriah ke Indonesia Tuai Pro-Kontra

    Halaman selanjutnya…

  • Serangan Roket Beruntun Hantam Zona Hijau Baghdad, Sirine kedubes AS Berbunyi

    Serangan Roket Beruntun Hantam Zona Hijau Baghdad, Sirine kedubes AS Berbunyi

    TIKTAK.ID – Tiga roket dikabarkan meledak di zona hijau Baghdad, sebuah kawasan internasional di Irak yang menjadi markas dari kedutaan besar Amerika Serikat dan fasilitas diplomatik asing lainnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

    Setidaknya ada dua ledakan roket terjadi di sekitar kedubes AS, pada Senin malam waktu setempat, sementara roket ketiga mendarat di wilayah lain dalam komplek zona hijau, menurut sumber keamanan, serangan roket diluncurkan dari pinggiran kota Baghdad, seperti diberitakan Russia Today (21/1).

    Sebuah cuplikan video berlatar di sebuah area dalam zona hijau beredar dimedia sosial, dalam video tersebut, suara sirene dari kedubes AS terdengar melengking.

    Insiden semacam ini bukan yang pertama kali terjadi, dalam beberapa minggu terakhir, tercatat ada dua kali kejadian serupa, Selasa lalu, semburan roket mendarat di Camp Taji, Pangkalan koalisi AS di utara Baghdad, melukai setidaknya seorang anggota militer Irak, dua hari sebelumnya, delapan pucuk roket Katyusha menghantam di pangkalan udara Al-Balad milik Irak, yang juga menampung pasukan AS, empat orang tentara Irak luka-luka. Belum ada kelompok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

  • Diminta Pergi oleh Parlemen Irak, AS: Kami Hadir di Irak untuk Selamanya

    Diminta Pergi oleh Parlemen Irak, AS: Kami Hadir di Irak untuk Selamanya

    TIKTAK.ID – Amerika tetap ngotot tak mau meninggalkan Irak, bahkan mereka mengaku jika kehadiran militernya di Baghdad membuat Irak lebih aman dan “sejahtera”. Meskipun, parlemen Irak menyerukan agar semua pasukan asing yang ada di Irak untuk keluar dari negara itu, seiring ketegangan AS dengan Iran.

    “Pada saat ini, tidak ada rencana militer AS menarik diri dari Irak,” kata Asisten Menteri Pertahanan Jonathan Rath Hoffman, Sabtu 18 Januari 2020, seperti yang dilaporkan RT.

    “Dan saya kira sudah jelas … bahwa konsensus di Irak sepertinya sepakat bahwa pasukan Amerika Serikat hadir untuk selamanya,” tambahnya.

    Hoffman melanjutkan bahwa kehadiran militer AS di negara itu “bermanfaat” bagi Irak dan “akan terus berupaya meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Irak.”

    Namun, terlepas dari keyakinan Hoffman bahwa pasukan AS membawa “manfaat” bagi warga Irak, pernyataannya itu bertentangan dengan keputusan Parlemen Irak. Sebab pada 5 Januari lalu, Parlemen menggeluarkan resolusi yang meminta Perdana Menteri sementara Adil Abdul Mahdi membatalkan permintaan bantuan militer dari pasukan koalisi yang dipimpin AS.

    Resolusi itu diputuskan dalam pemungutan suara di parlemen yang dilakukan dua hari pasca pembunuhan Jenderal tinggi Iran, Qassem Soleimani dan wakil ketua Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) Irak oleh AS. Mereka dibunuh menggunakan drone AS ketika meninggalkan Bandara Baghdad. Padahal, hari itu Soleimani dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Mahdi.

    Iran membalas pembunuhan Soleimani dengan menembakkan beberapa rudal balistik ke pangkalan AS di Irak.

    Pasukan AS telah berada di Irak sejak 2003 ketika pasukan koalisi pimpinan Washington menyerang negara tersebut untuk menggulingkan Presiden Saddam Hussein. PLOS Medicine Study, sebuah jurnal medis mingguan mencatat korban penyerbuan AS ke Irak mengakibatkan lebih dari 400 ribu orang tewas. Itu belum lagi kerusakan yang diakibatkan penyerbuan itu.

    Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menanggapi resolusi Parlemen Irak yang meminta pasukan koalisi meninggalkan Irak malah balik mengancam. Trump memperingatkan bahwa pasukan Amerika tidak akan ditarik kecuali Irak memberikan kompensasi atas biaya pembangunan pangkalan udara AS di negara itu, Jika tak dipenuhi, Trump berjanji akan menjatuhkan sanksi keras ke Irak.

  • Ulama Irak Menyerukan Rakyat Turun ke Jalan Menentang Kehadiran Militer AS

    Ulama Irak Menyerukan Rakyat Turun ke Jalan Menentang Kehadiran Militer AS

    TIKTAK.ID – Ulama berpengaruh Irak, Muqtada al-Sadr, menyerukan agar rakyat Irak melakukan “demonstrasi besar-besaran” untuk menentang kehadiran militer AS di negara itu. Hal itu disampaikan beberapa hari setelah parlemen Irak memutuskan untuk mengusir pasukan Amerika dari Irak. Keputusan itu diambil menyusul operasi pembunuhan oleh Washington yang dilakukan di tanah Irak.

    Demonstrasi dibutuhkan “untuk mengutuk kehadiran Amerika dan pelanggarannya,” tulis Sadr, yang memimpin kelompok terbesar dalam parlemen di akun Twitternya, pada Selasa 15 Januari 2020, seperti yang dikutip PressTv.

    “Langit, tanah, dan kedaulatan Irak dilanggar setiap harinya oleh pasukan pendudukan,” tambahnya. Ulama itu mengingatkan bahwa unjuk rasa itu harus menjadi “demonstrasi damai dan bersatu”. Namun dia tak menentukan kapan atau di mana demosntrasi itu dilakukan.

    Sebelumnya, pada 5 Januari lalu, parlemen Irak memberikan suara sangat mendukung resolusi yang menyerukan pengusiran semua pasukan pimpinan AS dari Irak. Resolusi itu diputuskan setelah dua hari sebelumnya militer AS membunuh komandan senior Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil ketua Unit Mobilisasi Populer (PMU) Irak, di dekat bandara Baghdad.

    Resolusi parlemen itu juga mendesak pemerintah Baghdad untuk membatalkan permintaan bantuan dari pasukan koalisi asing pimpinan AS yang konon beroperasi melawan sisa-sisa ISIS di Irak.

    Irak mengecam pembunuhan itu – yang diperintahkan oleh Presiden AS Donald Trump – sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara serta perjanjian keamanan antara Baghdad dan Washington.

    Dalam sebuah surat kepada parlemen setelah pemungutan suara, Sadr menyerukan pembatalan segera perjanjian keamanan dengan AS, penutupan kedutaan AS, pengusiran pasukan AS dengan “cara yang memalukan,” dan menghentikan komunikasi dengan AS.

    Setelah parlemen menuntaskan pemungutan suara, kantor sementara Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi meminta Washington untuk mengirim delegasinya ke Baghdad guna memulai persiapan penarikan pasukan Amerika, yang jumlahnya sekitar 5.200 pasukan.

    Namun Trump memberi tanggapan keras. Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Irak “seperti yang belum pernah mereka lihat sebelumnya” jika Baghdad mengusir pasukan AS.

    Sementara itu, berdasarkan laporan Wall Street Journal, pemerintah AS mengancam akan menutup akses Irak ke rekening utamanya di Federal Reserve Bank of New York, jika Baghdad tetap mengusir pasukan Amerika. Federal Reserve digunakan untuk mengumpulkan pendapatan Irak dari penjualan minyak ke luar negeri.

  • Mantan Inspektur Senjata PBB: Eropa Berkhianat Kepada Iran

    Mantan Inspektur Senjata PBB: Eropa Berkhianat Kepada Iran

    TIKTAK.ID – Pemerintah Perancis, Jerman, dan Inggris akhirnya mengajukan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (DRM) sebagai upaya untuk memaksa Iran kembali ‘mematuhi’ perjanjian nuklir 2015 atau the Joint Comprehensive Program of Action (JCPOA).

    Keputusan itu diambil ketiga negara Eropa sebagai respons atas keputusan Iran menghentikan komitmen di bawah JCPOA secara bertahap, mulai dari sebagian hingga keseluruhan. Iran mengambil keputusan itu sebagai tanggapan atas sikap AS yang secara sepihak telah menarik diri dari perjanjian nuklir dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi setelah sebelumnya dicabut seiring dengan berlakunya perundingan nuklir tersebut.

    “Sangat penting bagi Iran kembali mematuhi dan melaksanakan komitmen dalam perjanjian nuklir. Kami mengungkapkan keprihatinan atas langkah Iran melanggar komitmen dalam perjanjian nuklir,” begitu bunyi pernyataan bersama ketiga negara pada Ahad lalu, 12 Januari 2020.

    Baca juga: Iran Kecam Keputusan 3 Negara Eropa atas Mekanisme Sengketa Perjanjian Nuklir

    Namun menurut mantan inspektur senjata PBB (1991 – 1998) Scott Ritter, langkah yang ditempuh oleh tiga negara Eropa itu adalah langkah tidak jujur yang dirancang untuk memberi cover diplomatis atas kegagalan tiga negara Eropa itu untuk mengimplementasikan isi perjanjian.

    Sebelumnya, Amerika menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran pada 2015. Presiden Amerika Donald Trump menyebut perjanjian itu kadaluwarsa dan dilakukan pada masa pemerintahan Barack Obama. Hal ini oleh Iran disebut sebagai pelanggaran perjanjian nuklir.

    Halaman selanjutnya…

  • Iran Ingatkan Inggris Tak Ikut Campur Urusan Domestik Republik Islam

    Iran Ingatkan Inggris Tak Ikut Campur Urusan Domestik Republik Islam

    TIKTAK.ID – Juru bicara Pemerintah Iran, Ali Rabiei mengecam keras partisipasi Duta Besar Inggris dalam sebuah unjuk rasa ilegal di Teheran, dan memperingatkan London tidak ikut campur tangan urusan dalam negeri Republik Islam itu.

    Seperti dilaporkan laman independen Iran Front Pages, Ali Rabiei mengatakan pada hari Senin (13/1/20) bahwa kehadiran Dubes Inggris dalam protes ilegal dan melawan hukum itu bertentangan dengan tugasnya sebagai pejabat Duta Besar Inggris di Iran.

    “Dia ditangkap sesaat oleh penegak hukum dan dibebaskan beberapa menit setelah diidentifikasi,” kata Rabiei saat konferensi pers.

    Baca juga: Ikut Menghasut Pengunjuk Rasa, Duta Besar Inggris untuk Tehran Ditahan

    Juru bicara Pemerintah Iran juga mengatakan langkah Duta Besar Inggris itu tidak dapat diterima, dan Teheran telah memprotes Pemerintah Inggris karena London dinilai “tidak memiliki catatan yang baik” dalam hal tersebut.

    Klarifikasi Terkait Kecelakaan Pesawat Ukraina

    Ali Rabiei lebih jauh menunjuk ke peristiwa jatuhnya pesawat penumpang Ukraina baru-baru ini, yang secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh pertahanan udara Iran.

    Dia mengatakan Iran tidak akan membiarkan siapa pun mengambil keuntungan dan memperkeruh keadaan dengan berkembangnya serangan verbal terhadap angkatan bersenjatanya.

    Halaman selanjutnya…

  • Ikut Menghasut Pengunjuk Rasa, Duta Besar Inggris untuk Tehran Ditahan

    Ikut Menghasut Pengunjuk Rasa, Duta Besar Inggris untuk Tehran Ditahan

    TIKTAK.ID – Duta Besar Inggris untuk Iran, Rob Macaire ditahan oleh kepolisian Iran terkait aktifitasnya diluar Universitas Amirkabir, Teheran.

    Kepolisian Teheran menanyakan perannya karena diduga ikut “menghasut dan mengarahkan” pengunjuk rasa anti-pemerintah untuk melakukan tindakan radikal dan destruktif, lapor Kantor Berita Tasnim.

    Duta besar Inggris dibebaskan beberapa jam setelah ditahan, namun dia akan dipanggil kembali pada hari Minggu untuk ditanyai lebih lanjut.

    Baca juga: 6 Fakta Di Balik Pembunuhan Jenderal Iran Qassem Soleimani yang Tidak Diungkap Media

    Terkait hal tersebut, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan bahwa penahanan tersebut merupakan pelanggaran menyolok terhadap hukum internasional, “Macaire ditahan tanpa alasan atau penjelasan karena hanya mengambil foto-foto demonstrasi” ujarnya.

    Sebelumnya, Ratusan orang berkumpul di universutas-universitas di Tehran untuk melakukan aksi protes setelah pemerintah Iran mengakui secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat Ukraina yang membawa 176 penumpang, mayaoritas mereka para pelajar asal Iran.

    Baca juga: Selain Diotaki AS, Analis Independen Bongkar Benang Merah Keterlibatan Israel dalam Pembunuhan Qassem Soleimani

    Kepala staf angkatan besenjata Iran mengakui bahwa pesawat terbang Ukrainia dengan nomer penerbangan 752 telah ditembak jatuh pada hari Rabu setelah Iran melancarkan balasan terhadap pembunuhan jenderal Soleimani.

    Presiden Iran Hassan Rouhani meminta maaf atas “kesalahan yang membawa malapetaka” tersebut atas nama Iran dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban. Ia sepenuhnya mengakui bahwa tragedi itu disebabkan oleh human error.

  • Inkonsistensi AS Soal Kebebasan Berbicara, Facebook dan Instagram Blokir Konten Mendukung Soleimani

    Inkonsistensi AS Soal Kebebasan Berbicara, Facebook dan Instagram Blokir Konten Mendukung Soleimani

    TIKTAK.ID – Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyuarakan kebebasan berbicara dan memperingatkan Teheran agar tak melakukan sensor, plat form media sosial ternama Facebook malah melakukan kebalikannya. Platform media sosial milik Mark Zuckerberg ini mengakui menyensor postingan dukungan pro-pemerintah Iran yang diposting di Instagram terkait terbunuhnya Jenderal Soleimani oleh AS, seperti yang dilaporkan RT, Ahad 12 Januari 2020.

    Instragram juga mengonfirmasi bahwa mereka menghapus semua postingan yang menyuarakan dukungan kepada Qassem Soleimani. Juru bicara Facebook mengaku sensor dilakukan untuk memenuhi sanksi Amerika dan hal itu menurutnya sepenuhnya dibenarkan. Instragram sendiri merupakan satu dari sejumlah platform media sosial yang tak diblokir di Iran. Platform ini telah menjadi tempat bagi banyak negara melampiaskan kemarahannya atas pembunuhan yang dilakukan Amerika kepada Soleimani.

    Baca juga: Aktivis AS: Trump Ikut Bersalah atas Jatuhnya Pesawat Ukraina

    Sensor oleh Facebook ini mendapat kecaman dari Federasi Jurnalis Internasional. Mereka mengutuk dan mengatakan upaya sensor sebagai suatu yang “belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah jejaring media sosial dan tertentangan dengan aktualitas media yang sesungguhnya”. Dalam suratnya ke Instragram, Asosiasi wartawan Iran atau Association of Iranian Journalists (AoIJ) Teheran mencatat bahwa baru-baru ini banyak akun media pemerintah Iran dihapus dan 15 wartawan disensor, padahal ini bertentangan dengan kebebasan berbicara seperti yang selalu diteriakkan Amerika dan Trump.

    Halaman selanjutnya…