TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil sebanyak enam kementerian dengan alokasi anggaran tertinggi. Pertemuan tersebut untuk menyamakan pemikiran dalam penggunaan anggaran.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (27/7/20).

“Enam kementerian dengan anggaran tertinggi dipanggil oleh Presiden ke Istana, karena mereka memiliki anggaran yang cukup tinggi dan semuanya pun kita panggil,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga : Sebut Pertemuan Jokowi-Achmad Purnomo Tak Etis, Pengamat Juga Persoalkan Sikap Bisu Gerindra

Sri Mulyani menceritakan, dalam pertemuan itu Jokowi meminta dengan tegas kepada para menteri untuk bisa beradaptasi dengan suasana krisis. Pasalnya, kata Sri Mulyani, hingga saat ini seluruh kementerian dan lembaga masih bekerja dengan ritme yang sama.

“Harus bekerja dengan sense of crisis, feeling, dan frekuensi harus sama. Oleh sebab itu, langkah extraordinary kita lakukan dalam penanganan virus Corona,” terang Sri Mulyani.

Meski begitu, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tak memungkiri bahwa situasi yang dialami kementerian dan lembaga saat ini tidak mudah. Menurutnya, saat ini mereka tersandera Standard Operating Procedure (SOP) yang ada. Ia pun menilai implementasi kebijakan harus menunggu mekanisme yang berlaku.

Baca juga : Belum Setahun Jabat Menhan, Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri Kalahkan Retno Marsudi dan Jokowi

“Sebenarnya memang rumit. Tapi kita tidak boleh tenggelam dalam kerumitan ini,” tutur Sri Mulyani.

Di satu sisi, lanjutnya, dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan harus tertib dan tetap efisien. Meski begitu, tidak berarti hal itu lantas menjadi rumit, lamban, dan bertele-tele, kemudian berakhir dengan eksekusi tidak sesuai dengan urgensi kriss.

Sri Mulyani menyatakan para menteri harus bergerak cepat dengan tetap mematuhi rambu-rambu yang telah digariskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga : Ahok Bikin Budaya Baru di Pertamina, Karyawan Milenial Bisa Jabat Direksi, Berikut Persyaratannya

“Sinkronisasi ini yang sedang betul-betul diupayakan. Semua pihak diundang, tujuannya agar birokrat enggak merasa kekhawatiran besar,” ucap Sri Mulyani.

Seperti diketahui, Jokowi juga memanggil pihak terkait seperti BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, hingga Jaksa Agung untuk menyamakan persepsi. Sehingga jika di kemudian hari terjadi temuan, maka semua itu dilakukan atas dasar kegentingan memaksa.