TIKTAK.ID – Menko Polhukam, Mahfud MD telah buka suara terkait tantangan debat anggota Komisi I DPR Fadli Zon dengan para sejarawan. Hal itu terkait Keppres Nomor 2/2002 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yang mengambil peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai tonggak eksistensi NKRI, tapi tidak mencantumkan nama Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Padahal, Fadli menilai Soeharto telah berperan besar dalam peristiwa tersebut. Untuk itu, Fadli meminta Keppres 2/2022 direvisi karena berusaha membelokkan sejarah. Dia bahkan menantang Mahfud memfasilitasi debat dengan sejarawan penyusun naskah akademik Keppres itu.

“Pak @mohmahfudmd mari ajak diskusi atau debat saja sejarawan di belakang Keppres itu. Kita dapat adu data dan fakta, tapi jangan membelokkan sejarah!” cuit Fadli, Jumat (4/3/22) petang, seperti dilansir Sindonews.com.

Baca juga : Survei Indopol: Hanya 5 Persen yang Ingin Jokowi Lanjut Jabat Presiden Lagi

Menjawab tantangan tersebut, Mahfud meminta Fadli sendiri yang menghubungi sejarawan. Kemudian Mahfud membawa-bawa nama Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ihwal masalah ini.

“Silahkan, langsung ajak sendiri jika ingin debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa menghubungi dia, bahkan bisa juga langsung mengajak debat Gubernur DIY,” balas Mahfud.

Mahfud mengklaim permasalahan ini telah didiskusikan sejak 2018. Eks Menteri Pertahanan (Menhan) tersebut pun mengakui dirinya juga ikut rapat tersebut.

Baca juga : Nasdem Nilai Wacana Penundaan Pemilu 2024 Bahayakan Presiden Jokowi, Maksudnya?

“Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu telah berdiskusi sejak 2018. Saya tak ikut di sana, dan saya juga tak sempat jadi panitia debat,” tegas Mahfud.

Mahfud sendiri sempat menyebut Fadli bukan seorang ahli di bidang sejarah. Dia pun menganggap Fadli bukan penentu benar tidaknya sebuah peristiwa sejarah.

“Penentu kebenaran sejarah itu bukan Fadli Zon, namun ilmiahnya adalah sejarawan dan forum akademik,” terang Mahfud kepada wartawan, Jumat (4/3/22).

Baca juga : Soal Keppres 1 Maret, Mahfud MD: Penentu Kebenaran Sejarah Bukan Fadli Zon

Meski begitu, Mahfud berpandangan apa pun pernyataan yang terlontar oleh Fadli Zon tetap harus didengarkan. Sebab, kata Mahfud, Pemerintah sama sekali tidak pernah meniadakan peran Soeharto dalam sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut.

“Kita tak pernah meniadakan peran Soeharto. Justru di dalam naskah akademik Keppres nama Soeharto disebut 48 kali, karena kita (Pemerintah) mencatat dengan baik peran Pak Harto,” jelas Mahfud.