TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, bukan sosok penentu kebenaran sejarah. Mahfud menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Fadli yang meminta dirinya untuk tidak membelokkan sejarah seputar Serangan Umum 1 Maret 1949.
“Penentu kebenaran sejarah bukan Fadli Zon,” ujar Mahfud, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (4/3/22).
Kemudian Mahfud mengatakan secara ilmiah, penentu kebenaran adalah sejarawan dan forum akademik. Meski begitu, dia menilai suara Fadli tetap harus didengar oleh rakyat.
Baca juga : Survei Capres 2024, Bagaimana Kans Prabowo, Anies dan Ganjar?
Mahfud pun menyinggung penjelasan dari sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang membenarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara, dengan tidak memasukkan nama Presiden kedua RI, Soeharto.
“Dibaca saja supaya bacaan sejarahnya komprehensif,” tutur Mahfud.
Menurut Mahfud, Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara menyatakan sosok yang punya gagasan yakni Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan sosok yang memerintahkan operasi yaitu Panglima Jenderal Besar Soedirman. Selain itu, dia menyebut sosok yang menyetujui dan menggerakkan operasi ialah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Baca juga : Tak Terima Nama Soeharto Hilang dari Keppres 1 Maret, Fadli Zon Tantang Debat Mahfud MD dan Sejarawan UGM
“Jadi walaupun dalam tahanan, Presiden dan Wakil Presiden masih terus aktif menggerakkan. Ada penjelasan dari M. Roem dan Pringgodigdo yang diasingkan satu paket dengan Bung Karno dan Bung Hatta, bahwa mereka terus berkomunikasi dengan dunia internasional demi mempertahankan kedaulatan, meski dari pengasingan,” ungkap Mahfud.
Mahfud menyatakan bahwa Pemerintah tidak pernah meniadakan peran Soeharto. Dia melanjutkan, justru dalam naskah akademik Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara, nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali.
“Kita telah mencatat dengan baik peran Pak Harto,” ucap Mahfud.
Baca juga : Parpol Makin Tak Dipercaya Publik, JAKI Tegaskan Perlunya ‘Fraksi Rakyat’
Untuk diketahui, Fadli sempat meminta Mahfud agar tidak membelokkan sejarah seputar Serangan Umum 1 Maret 1949. Pernyataan Fadli tersebut untuk merespons Mahfud yang menyebut Soekarno, Hatta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Soedirman sebagai penggagas Serangan Umum 1 Maret 1949.
Fadli lantas mengklaim Soekarno dan Hatta masih ditawan di Menumbing, Kepulauan Bangka Belitung saat Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi. Dia memaparkan, saat itu Pemerintahan berada di bawah pimpinan Pemerintahan Darurat RI yang diketuai oleh Sjafroeddin Prawiranegara.
