TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa pembahasan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto, menunggu deklarasi resmi Partai Demokrat.

“Jika Partai Demokrat sudah mendeklarasikan, tentunya forum sudah matang untuk dibahas,” ujar Eddy di Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Rabu malam (20/9/23), seperti dilansir Tempo.co.

Eddy mengatakan pembahasan tersebut menjadi kewenangan dari ketua umum masing-masing partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). KIM sendiri adalah gabungan dari delapan partai politik parlemen dan nonparlemen, yaitu Golkar, Gerindra, PAN, PBB, Golkar, Garuda, Demokrat, dan PSI.

Adapun Eddy merupakan salah seorang dari puluhan elite parpol KIM yang berkumpul di DPP Golkar. Pertemuan tersebut membahas soal program dan tema kampanye bakal calon presiden Prabowo Subianto. Prabowo dalam berbagai kesempatan sempat menyampaikan 17 program prioritas yang akan dilaksanakan, bila dirinya terpilih sebagai presiden ke-8 RI.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku menyampaikan keputusan strategis Majelis Tinggi Partai (MTP) mengenai dukungan terhadap bakal calon presiden dan koalisi kepada kader partai dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), pada Kamis (21/9/23).

“Ketum (Ketua Umum) AHY bakal menyampaikan keputusan strategis Majelis Tinggi Partai (MTP) terkait dukungan bakal calon presiden dan koalisi kepada struktural partai dan kader yang hadir, serta kepada publik,” jelas Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menyebut penentuan sosok Cawapres pendamping Prabowo bakal dilakukan melalui musyawarah. Habib menilai banyaknya partai politik yang mendukung Prabowo Subianto tidak membuat penentuan Cawapres semakin sulit. Dia pun menilai para parpol yang tergabung juga sudah berkomitmen untuk mengedepankan kebersamaan.

“Saya pikir kita sudah semakin rileks, teman-teman juga pasti memiliki kematangan politik. Tidak akan ada istilah paksa-memaksa, sandera menyandera, tapi yang ada adalah istilah musyawarah. Semua hal akan ditentukan lewat musyawarah,” tutur Habib di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/9/23), mengutip CNNIndonesia.com.