TIKTAK.ID – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, buka suara mengenai aksi “Indonesia Gelap” yang menjadi kritik publik terhadap kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jika ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” ujar Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu, seperti dilansir Antaranews.com.

Menurut Luhut, masyarakat mestinya bangga menjadi orang Indonesia. Dia mengeklaim Indonesia berkembang dengan baik hingga sejauh ini.

Baca juga : Kemenaker dan DPD Buka Suara usai Heboh #KaburAjaDulu

“Ada orang yang bilang di sini lapangan kerja kurang, di mana yang lapangan kerja kurang? Di Amerika pun bermasalah, di mana saja bermasalah,” terang Luhut.

Luhut menuding publik terlalu berfokus pada kekurangan negara dan abai dengan kelebihan yang ada. Dia mencontohkan, Indonesia punya talenta muda yang sedang mengembangkan sistem digital di Perusahaan Umum Percetakan Uang (Perum Peruri).

Peruri memperoleh mandat dari negara untuk mewadahi urusan layanan digital pemerintah atau government technology (govtech). Dia meyakini contoh itu adalah keunggulan Indonesia yang perlu mendapat apresiasi dari publik.

Baca juga : Aksi Demo BEM SI ‘Indonesia Gelap’ Tutut 13 Poin, Apa Saja?

“Mereka bilang bangga menjadi orang Indonesia, karena melihat harapan bahwa kemampuan mereka digunakan untuk ini,” terang Luhut.

Luhut juga mengatakan Indonesia tidak memiliki warga tunawisma (homeless). Dia membandingkan dengan Amerika Serikat yang mempunyai banyak warga tunawisma.

“Jadi, jangan kita hanya melihat yang jauh, tapi yang di depan mata kita ini ditangkap masih kurang. Yang kurang banyak. Itulah tugas kita semua untuk memperbaiki dan kita berada pada jalan yang benar untuk memperbaiki itu semua,” tegas Luhut.

Baca juga : Kepala Otorita Ingin Prabowo Bagi-bagi Lahan IKN Gratis untuk Negara Sahabat, Buat Apa?

Untuk diketahui, aksi “Indonesia Gelap” yang diinisiasi para mahasiswa dan tagar #KaburAjaDulu yang kini ramai di media sosial dinilai merupakan bentuk kekecewaan rakyat atas situasi negara saat ini. Kemarahan rakyat dipantik beberapa kebijakan Pemerintah seperti efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun yang berdampak pada pelayanan publik, program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Mengutip CNNIndonesia.com, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an menyebut masyarakat kian resah dengan kebijakan Pemerintah. Dia menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah bukan dialokasikan untuk hal-hal esensial, seperti tunjangan kinerja dosen, melainkan untuk melaksanakan program MBG yang sudah banyak dikritik.