Aksi Demo BEM SI ‘Indonesia Gelap’ Tutut 13 Poin, Apa Saja?

TIKTAK.ID – Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) saat demo “Indonesia Gelap” membacakan 13 tuntutan untuk Pemerintah. Tuntutan tersebut mulai dari isu pendidikan sampai rombak Kabinet Merah Putih.

Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi membacakan tuntutan itu di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/25). Dia mendesak Pemerintah untuk memenuhi semua tuntutan tersebut.

“Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya agar segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini. Bila tidak, maka aksi serupa bakal terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” ujar Bagas di hadapan mahasiswa, seperti dilansir detikcom.

Berikut ini 13 poin tuntutan massa:

1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut Proyek Strategis Nasional bermasalah, dan wujudkan reforma agraria sejati. Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat, sehingga kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik saat bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multifungsi ABRI, karena keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat memerlukan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang dinilai menjadi ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

7. Evaluasi penuh program Makan Bergizi Gratis supaya tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi terjadi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab, korupsi merupakan hal yang mendesak dan harus segera diatasi lewat Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, karena berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tak bertanggung jawab harus diatasi dengan merombak para pejabat yang bermasalah.
12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai tata tertib, yang mana revisi saat ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh, guna menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini adalah panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk ikut terus mengawal jalannya Pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.