TIKTAK.ID – Partai Demokrat buka suara terkait usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar yang mendesak pelaksanaan Pemilu 2024 diundur maksimal dua tahun. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan bahwa usulan tersebut inkonstitusional.
“Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 1 hingga 2 tahun yang disampaikan Muhaimin Iskandar merupakan lagu lama yang bernada sumbang. Pernyataan itu pun inkonstitusional, sehingga berpotensi menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanggar konstitusi,” ujar Kamhar, seperti dilansir Republika.co.id, Kamis (24/2/22).
Menurut Kamhar, dalam berbagai kesempatan Jokowi telah menegaskan tidak ingin memperpanjang masa jabatan maupun periodesasi jabatan Presiden yang diatur secara tegas dalam konstitusi. Kamhar menyatakan usulan itu bisa menimbulkan kecurigaan publik. Sebab, hal itu disampaikan bersamaan dengan rilis hasil survei Litbang Kompas yang menyebut kepuasan rakyat terhadap Jokowi tertinggi sepanjang Pemerintahannya.
Baca juga : Gugatan Gatot Nurmantyo Cs Soal Ambang Batas Capres Ditolak MK
Kamhar menilai hasil survei itu dapat menimbulkan polemik, lantaran dianggap tidak sesuai dengan kenyataan saat ini, di antaranya terdapat gelombang ketiga Omicron, terpukulnya daya beli masyarakat, angka kemiskinan dan pengangguran belum membaik. Terlebih ada masalah kelangkaan minyak goreng, mahalnya harga kedelai, polemik BPJS dan Permenaker soal Jaminan Hari Tua, sampai penolakan massif terhadap agenda pemindahan Ibu Kota Negara.
Kamhar mengklaim tak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai isu tersebut. Untuk itu, di tengah ramainya pemberitaan gonjang-ganjing posisinya sebagai Ketum PKB pasca-Muktamar NU Lampung, ia meminta Muhaimin menahan diri agar tidak membuat pernyataan yang menuai kontroversi. Apalagi, kata Kamhar, pernyataan tersebut bertentangan dengan konstitusi.
“Pilih cara-cara yang elegan untuk mengamankan kekuasaan,” tegas Kamhar.
Baca juga : Berikut Daftar Kementerian yang Bakal Pertama Pindah ke IKN Nusantara
“Argumen yang dibangun juga dipaksakan dan mengada-ada. Menempatkan ekonomi dan demokrasi secara trade-off. Hal itu berbahaya, ciri watak otoritarianisme,” sambung Kamhar.
Perlu diketahui, Muhaimin sempat menyarankan supaya pelaksanaan Pemilu 2024 diundur maksimal dua tahun. Muhaimin menyampaikan hal itu setelah bertemu dengan pelaku UMKM, pebisnis, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan.
“Dari seluruh masukan itu, maka saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” terang Muhaimin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/22).
