TIKTAK.ID – Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali membeberkan alasan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai federasi di bawah FIFA, usai Tragedi Kanjuruhan.

Untuk diketahui, melalui surat kepada Jokowi per tanggal 5 Oktober 2022, FIFA mengaku siap membantu Pemerintah untuk membangkitkan persepakbolaan Indonesia, setelah Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sebanyak 131 orang.

Dalam surat itu, FIFA menyampaikan lima poin penting yang harus diperbaiki oleh tim bersama yang berisikan FIFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Pemerintah Indonesia, dan PSSI. Lima poin yang harus dibenahi yaitu standar keamanan stadion, protokol dan prosedur pengamanan oleh kepolisian, dialog bersama klub dan suporter, jadwal pertandingan, serta pendampingan dan benchmarking.

Baca juga : Respons Pakar Soal Sujud Bersama Polres Malang Pasca-Tragedi Kanjuruhan

Zainudin Amali menjelaskan, Presiden FIFA Gianni Infantino mengirimkan surat secara langsung ke Presiden Jokowi, bukannya ke PSSI, lantaran menilai Tragedi Kanjuruhan sebagai situasi luar biasa.

“Mungkin saja ini dinilai suatu yang extraordinary oleh FIFA. Namun kita harus berhati-hati, tidak boleh menerjemahkan sesuai apa yang kita mau. Pemerintah telah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), jadi biarlah tim itu yang bekerja,” ujar Zainudin, seperti dikutip CNN Indonesia dari Antara.

Kemudian pria berusia 60 tahun ini menyebut Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap PSSI, seperti desakan sebagian masyarakat yang menginginkan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan agar mundur lantaran Tragedi Kanjuruhan.

Baca juga : Paslon Ini yang Bisa Kalahkan Duet Anies-AHY Menurut Survey LSI Denny JA

Menurut Zainudin, segala hal yang berkaitan dengan PSSI sebagai federasi sepak bola nasional diatur oleh payung yang lebih besar, yakni federasi internasional cabang olahraga terkait, dalam hal ini FIFA.

“Pemerintah tidak mungkin masuk ke dalam urusan itu. Urusan federasi nasional, ada federasi internasionalnya, dan kami Pemerintah memberikan yang terbaik untuk olahraga Indonesia tanpa mencampuri urusan internal federasi,” tegas Zainudin.

“Pemerintah tak mengevaluasi individu. Tunggu saja hasil dari TGIPF. Kami tidak dapat memberikan kesimpulan sementara tim ini masih bekerja,” imbuh Ketua DPP Partai Golkar periode 2014-2019 tersebut.