TIKTAK.ID – Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diketahui telah mendaftarkan merek Partai Demokrat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Menanggapi hal itu, kubu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko menyindir langkah SBY.
Anggota Forum Pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan menyampaikan bahwa Partai Demokrat sebenarnya sudah pernah terdaftar atas nama partai.
“Soalnya pada 2007 sudah didaftarkan kekayaan intelektual atas nama partai. Tapi sekarang dia mau mengubah lagi atas nama diri sendiri,” ujar Hencky kepada wartawan, seperti dilansir Kompas TV pada Jumat (9/4/21).
Untuk diketahui, dalam laman https://pdki-indonesia.dgip.go.id/. Partai Demokrat memang tercatat sebagai merek di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Merek Partai Demokrat dan lukisan bintang sebagai logo mulai dilindungi sejak 24 Oktober 2007 atas nama partai. Perlindungan merek tersebut pun berakhir pada 24 Oktober 2017.
Akan tetapi, ketika itu Partai Demokrat tercatat dengan kode kelas 16. Artinya, partai ini menawarkan barang-barang cetakan, seperti majalah, kartu undangan, dan umbul-umbul.
Partai Demokrat pun kembali mendapat perlindungan merek mulai 27 November 2017 hingga 24 Oktober 2027. Kali ini merek atas nama partai tersebut terdaftar sebagai lembaga jasa penerbitan, perencanaan dan pengelolaan kegiatan olahraga, hingga pengadaan sewa alat.
Setelah itu, SBY mendaftarkan kembali merek Partai Demokrat. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini Partai Demokrat terdaftar atas nama SBY. Partai Demokrat kini terdaftar pula sebagai “organisasi pertemuan politik” mulai 19 Maret 2021.
Menurut Hencky, langkah SBY yang mendaftarkan partai atas nama pribadi sebagai upaya memutarbalikkan sejarah.
“SBY itu mungkin sakit, dan suka memutarbalikkan sejarah pendirian Partai Demokrat. Tentang atribut dan lain-lain, sudah didaftarkan pada tanggal 24 Oktober 2007 atas nama partai, bukan pribadi. Jadi apakah Pak SBY mau membuat PD jadi perusahaan dia?” ucap Hencky.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim bahwa dirinya tidak keberatan menemui Moeldoko secara langsung.
“Saya dari awal sudah mengatakan, kalau Pak Moeldoko ingin tahu lebih banyak tentang Partai Demokrat, boleh kita ngopi-ngopi. Artinya ngopi-ngopi yang benar, jangan malah ngomongin KLB dan perampasan partai politik,” sindir AHY pada program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (6/4/21)
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
