TIKTAK.ID – Sejak menerima permohonan maaf dari Presiden Donald Trump, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS telah berulang kali mengutuk pelaksanaan pemilihan presiden 2020, sekaligus mengulangi tuduhan kecurangan pemilih yang disampaikan oleh beberapa anggota Partai Republik dan POTUS selama sebulan terakhir.
Dilansir Sputniknews, Jumat (18/12/20), Mantan Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden AS, Jenderal Michael Flynn telah menyarankan dalam sebuah wawancara dengan Newsmax bahwa Donald Trump dapat menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan darurat militer dan menggunakan militer untuk memaksa beberapa negara bagian melakukan Pilpres ulang. Dia berargumen bahwa langkah seperti itu mungkin perlu bagi AS sebagai sebuah tindakan, setelah pemilu yang “tidak memuaskan”.
“Tidak mungkin di dunia ini kami dapat bergerak maju sebagai sebuah bangsa […] Di negara bagian, jika [Trump] menginginkannya, dia dapat mengambil kekuasaan militer, dan dia dapat menempatkannya di negara bagian dan pada dasarnya mengulang kembali pemilihan di masing-masing negara bagian itu,” kata Flynn.
Mantan penasihat Trump itu mencatat bahwa penggunaan darurat militer “belum pernah terjadi sebelumnya”, mengingat bahwa undang-undang tersebut telah diterapkan 64 kali di masa lalu, pada berbagai kesempatan: dari gempa bumi dan kebakaran hingga kerusuhan sipil besar. Namun, tidak satu pun dari kesempatan ini penggunaan darurat militer untuk memaksa pemilihan ulang. Selain itu, para ahli hukum masih berdebat jika pemilihan ulang dimungkinkan untuk pemilihan presiden tanpa preseden dalam sejarah AS bagi prosedur semacam itu.
Selain menggunakan darurat militer, Flynn juga menyarankan agar Trump menggunakan otoritasnya untuk merebut semua mesin pemungutan suara dari negara bagian swing voter, mengacu pada kesalahan yang ditemukan dalam peralatan Sistem Voting Dominion oleh GOP Michigan.
Jenderal itu mengisyaratkan bahwa mesin-mesin ini digunakan untuk mencurangi pemilihan terhadap Trump dan bahkan menuduh, meskipun tanpa bukti apa pun, bahwa kekuatan asing, seperti China, Rusia, Iran, dan Venezuela, mungkin terlibat dalam produksi sistem, yang sebenarnya diproduksi di AS itu.
Ini bukan pertama kalinya Flynn membuat klaim tentang kecurangan pemilih selama pemilihan presiden AS 2020. Dia telah melakukannya sejak Donald Trump menyampaikan permohonan maaf kepadanya, pada 25 November. Permohonan maaf presiden kepadanya mengakhiri proses pengadilan selama bertahun-tahun terhadapnya karena diduga berbohong kepada FBI tentang kontaknya dengan Dubes Rusia untuk AS pada 2016 menjelang pelantikan Trump.
Meskipun awalnya Flynn mengaku bersalah atas tuduhan tersebut, namun kemudian ia mengubah nadanya pada Januari 2020. Sejak itu dia bersikeras bahwa dia tunduk pada “itikad buruk Pemerintah” dan “pembalasan dendam”, mengklaim bahwa FBI menipunya untuk berbohong kepada mereka dan mengaku tidak bersalah dan telah menyesatkan peneliti “secara sadar atau sengaja”.
