TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, buka suara mengenai pernyataan eks Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj yang memprotes pelarangan buka puasa bersama pejabat. Said menilai aturan tersebut adalah bentuk over intervensi Pemerintah kepada masyarakat. Merespons hal itu, Mahfud MD mengaku tak ambil pusing dengan tudingan tersebut.
“Ya tidak apa-apa, terima kasih. Sebagai kritik memang harus selalu ada yang seperti itu, itu namanya demokrasi. Itu namanya bahwa orang Islam itu merasa memiliki Indonesia,” ujar Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/3/23), seperti dilansir Tempo.co.
Mahfud mengatakan bahwa perlu adanya pandangan dari masyarakat terkait kebijakan Pemerintah. Dia mengeklaim dirinya juga menjadi yang terimbas aturan itu, sehingga hanya bisa mengadakan buka puasa bersama istrinya.
Baca juga : Tegaskan Pemilu 2024 Tetap Sesuai Jadwal, Mahfud MD: Jika Ditunda Negara Bisa Chaos
Kemudian soal apakah ada rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut aturan buka puasa bersama itu usai banyak protes muncul, Mahfud menyatakan tidak mengetahuinya.
“Saya masih belum dengar ada rencana begitu. Itu kan surat edaran, ya, jadi pencabutannya juga sederhana, tidak perlu pakai bilang ke menteri. Kalau ingin dicabut, cabut, kalau mau dijelaskan juga itu kan bukan Kepres, surat edaran Menseskab atas arahan presiden. Ya nanti kalau memang mau dicabut, artinya saya tidak harus tahu juga kan?” ucap Mahfud.
Untuk diketahui, Said mendesak Presiden Jokowi mencabut larangan buka puasa bersama tersebut. Said menganggap tak ada negara Islam lainnya yang mempersoalkan buka bersama tersebut.
Baca juga : PKS Terus Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan
“Jika dilarang, itu menyinggung perasaan saya. Itu saja masalahnya. Buka bersama di mana-mana aja di masjid di Masjidil Haram, di Mekah, buka bersama amir-amir, keluarga dari kerajaan itu biasa,” tutur Said.
Said menjelaskan bahwa bila yang dipersoalkan Jokowi yakni khawatir pejabat pamer gaya hidup mewah saat buka puasa bersama, Said menyebut Pemerintah hanya perlu melarang ada pemborosan dalam acara buka puasa bersama tersebut. Selain itu, kata Said, pemborosan harusnya tidak masalah jika yang digunakan adalah uang pribadi, bukan APBN.
