TIKTAK.ID – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan bahwa wacana tembak mati terhadap pelaku begal yang digaungkan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

Menurut Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, penembakan pelaku begal di luar hukum masuk ke dalam extra judicial killing, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dia menjelaskan bahwa hal itu diatur dalam UU 39/1999 tentang HAM.

“Jelas ada potensi pelanggaran HAM,” ujar Dimas dalam diskusi daring, Jumat (21/7/23), seperti dilansir CNNIndonesia.

Baca juga : Mahfud MD Tegaskan Siap Hadapi Gugatan 5 Triliun Panji Gumilang Soal Al Zaytun

Dimas menilai bila dibiarkan, maka penembakan pelaku begal di luar proses hukum adalah pelanggaran terhadap hak hidup dan hak untuk diperlakukan secara layak serta hak dipersamakan dalam proses hukum.

Menurut Dimas, jika mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Proses Pedoman Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas, maka polisi harus mempertimbangkan HAM.

“Itu menjelaskan soal implementasi dan penyelenggaraan tugas oleh kepolisian yang harus selaras dengan nilai hak asasi manusia,” terang Dimas.

Baca juga : Ganjar Safari ke Bogor Didampingi Putra Jokowi, Adian Buka Suara

Dimas mengatakan tak hanya berpotensi melanggar HAM, wacana tersebut jika diterapkan tak akan efektif menyelesaikan permasalahan begal. Dia menyatakan penyelesaian masalah menggunakan kekerasan sudah pernah dilakukan pada era Orde Baru, salah satunya melalui penembakan misterius (petrus) pada medio 1970-1980an. Nyatanya, kata Dimas, petrus hanya mampu menekan angka kejahatan sementara.

“Kultur kekerasan dan tegas sifatnya temporer. Tidak terbukti bisa menjadi salah satu alternatif atau pemecahan solusi tinggal untuk meredam tingkat kejahatan,” tegas Dimas.

“Efeknya sangat pendek, sehingga tidak sebanding dengan bentuk-bentuk kerugian yang nantinya timbul,” sambung Dimas.

Baca juga : Ganjar Ngaku Belajar dari Jokowi Soal Menjaga Hubungan dengan Relawan

Dimas menganggap solusi dari permasalahan itu yakni harus dicari dengan melihat akar permasalahannya. Dimas memaparkan bahwa banyak pelaku begal memutuskan tindakan kriminal tersebut lantaran alasan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Dia pun menyarankan Pemerintah agar menangani permasalahan tersebut, supaya angka kejahatan bisa ditekan.

“Faktor yang pertama yakni faktor ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, keterampilan, atau kesempatan-kesempatan yang sifatnya ekonomi,” ucap Dimas.