TIKTAK.ID

Tag: Wali Kota Medan

  • Resmi Dipecat PDIP, Bobby: Saya kan Gerindra Sudah dari Kemarin

    Resmi Dipecat PDIP, Bobby: Saya kan Gerindra Sudah dari Kemarin

    TIKTAK.ID – Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengaku tak ingin ambil pusing dengan sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang mengumumkan pemecatannya dari keanggotaan partai. Suami dari Kahiyang Ayu tersebut mengeklaim saat ini dirinya sudah berstatus kader Partai Gerindra.

    “Saya kan Gerindra. Sudah dari kemarin, bukan dari sekarang,” ujar Bobby sambil tersenyum, di Hotel Mercure Medan, pada Selasa (17/12/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Bobby menilai hubungannya dengan kader PDI Perjuangan di Sumut cukup baik, walaupun ia sudah tidak lagi menjadi kader PDIP.

    Baca juga : Didepak dari PDIP, Jokowi Sebut Biar Waktu yang Menguji

    “Dengan PDIP baik, bahkan tadi duduk di samping anggota DPRD Medan dari PDIP,” terang Bobby.

    Meski begitu, Bobby enggan menanggapi lebih jauh terkait pemecatannya. Bobby pun meminta isu politik dapat dibahas di lain waktu.

    “Politik nanti,” ucap Gubernur Sumut terpilih di Pilkada Sumut 2024 tersebut.

    Seperti diketahui, Bobby sempat menjadi kader PDI Perjuangan. Usai menjadi kader, PDI Perjuangan mengusung Bobby maju pada Pilkada Medan. Bobby akhirnya terpilih sebagai Wali Kota Medan periode 2021-2024.

    Baca juga : Waduh, Prabowo Mendadak Minta Proyek Tol Baru Disetop

    Akan tetapi, hubungan Bobby dengan PDI Perjuangan memburuk, hingga puncaknya terjadi saat Pilpres 2024. Bobby menyatakan dukungan terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Gibran adalah abang ipar dari Bobby Nasution. Ketika itu, mantu Presiden RI ke-7, Jokowi tersebut masih menjadi kader PDI Perjuangan. PDIP sendiri telah mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

    Pada akhirnya, PDIP secara resmi mengumumkan pemecatan Bobby. Selain Bobby, mertuanya Joko Widodo dan kakak iparnya yang juga Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka juga sudah resmi dipecat dari keanggotaan.

    Baca juga : Soal Usulan Pilkada oleh DPRD, Demokrat Belum Bersikap

    Pengumuman pemecatan tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, didampingi beberapa Ketua DPP PDIP lain, mulai dari Bambang Wuryanto, Said Abdullah, hingga Olly Dondokambey.

    “Saya Komarudin Watubun, selaku Ketua Bidang kehormatan PDI Perjuangan, bersama ini pada 16 Desember 2024 saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi sesuai AD ART partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD partai seluruh Indonesia,” jelas Komar.

    Kemudian DPP PDI Perjuangan mengumumkan SK pemecatan terhadap Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution serta 27 anggota lain.

  • ‘Blok Medan’ Mencuat, Keluarga Jokowi Terlibat Main Tambang?

    ‘Blok Medan’ Mencuat, Keluarga Jokowi Terlibat Main Tambang?

    TIKTAK.ID – Keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menuai sorotan, usai eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba atau AGK, membocorkan adanya “Blok Medan” dalam persidangan di di PN Ternate, pada Rabu (31/7/24).

    Dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap, AGK menyinggung adanya dugaan permainan tambang nikel milik putri Jokowi, Kahiyang Ayu, dan menantunya yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku.

    Mulanya, kasus korupsi AGK terungkap setelah KPK menangkap tangan AGK di dalam operasi di salah satu Hotel Jakarta Selatan pada Senin (18/12/23). Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menangkap 18 orang dan menyita sejumlah uang sebesar Rp725 juta.

    Baca juga : Sidang Kabinet Perdana di IKN Bakal Bahas Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo

    Setelah itu AGK yang dihadirkan sebagai saksi tunggal dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negari Ternate, Kamis (1/8/24), mengakui kalau istilah “Blok Medan” memang digunakan untuk pengurusan izin tambang di Halmahera, untuk usaha milik istri Wali Kota Medan Bobby, Kahiyang Ayu yang juga merupakan putri sulung Jokowi.

    “Kode tersebut milik istri Wali Kota Medan, istrinya Bobby,” ungkap Gani sembari tidak membantah adannya pertemuan bersama salah satu pengusaha di Medan, Sumatera Utara, seperti dilansir Tempo.co.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika tidak menjawab secara gamblang apakah pihaknya akan mengusut ihwal “Blok Medan” yang terungkap di persidangan AGK. Dia menilai hal tersebut tergantung analisis Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Baca juga : Diisukan Duet di Pilgub Jakarta, Ahok Beberkan Obrolan Via WA dengan Anies

    “Seluruh informasi yang muncul di sidang bisa digunakan Jaksa Penuntut Umum, bila dirasa informasi tersebut mendukung dalam pembuktian perkara yang sedang berjalan,” tutur Tessa pada Senin (5/8/24).

    Tessa mengatakan jika tidak berhubungan langsung dengan perkara yang sedang disidangkan, maka JPU dapat membuat laporan pengembangan penuntutan.

    “Ini sebagai bahan laporan kepada pimpinan untuk diputuskan kemudian,” imbuh Tessa.

    Tessa menjelaskan bahwa JPU juga bisa menyampaikan informasi tersebut kepada penyidik. Dia menganggap hal ini bisa dilakukan apabila informasi tersebut dibutuhkan dalam mendukung penanganan perkara penyidikan yang sedang berlangsung.

    Baca juga : Diisukan Duet di Pilgub Jakarta, Ahok Beberkan Obrolan Via WA dengan Anies

    Tessa menyatakan hingga sejauh ini, dia masih belum mendapatkan informasi ihwal analisis JPU.

  • PAN Hingga Demokrat Tanggapi Usulan PKB Soal Nagita Slavina Jadi Cawagub Bobby di Pilgub Sumut 2024

    PAN Hingga Demokrat Tanggapi Usulan PKB Soal Nagita Slavina Jadi Cawagub Bobby di Pilgub Sumut 2024

    TIKTAK.ID – Belakangan ini muncul usulan artis Nagita Slavina menjadi calon wakil gubernur (Cawagub) untuk mendampingi Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara.

    Menanggapi hal itu, PAN yang juga partai pendukung Bobby, menyerahkan soal Cawagub kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Namun PAN menyoroti apakah usulan PKB ini sudah dikomunikasikan langsung kepada Nagita maupun Bobby.

    “Hingga saat ini, PAN menyerahkan soal wakil ini kepada Bobby dan koalisi. Kalaupun kami ada usulan, maka kami sampaikan langsung. Prinsipnya, kami hanya menginginkan paslon Bobby menang, sehingga siapa pun Cawagubnya oke saja,” ujar Ketua DPP PAN, Saleh Daulay, pada Jumat (5/7/24), seperti dilansir detikcom.

    Baca juga : Klaim Jokowi Teguh Berpedoman Pancasila, Grace Natalie: Pak Jokowi Bentuk BPIP dan Diketuai Bu Mega

    “Meski begitu, terdapat empat hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apakah Nagita mau menjadi Cawagub? Sudah dikomunikasikan atau belum? Jangan sampai penyebutan nama itu hanya demi menarik perhatian. Kedua, apakah pengusulan nama itu telah dikomunikasikan dengan Bobby? Sebab, Nagita bakal dipasangkan dengan dia, jadi harus ada keselarasan dan keharmonisan dalam proses pencalonan ini,” imbuh Saleh.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Muladi menyinggung syarat calon wakil gubernur, salah satunya mengenai mampu menambah elektabilitas Bobby.

    “Intinya, wakil gubernur harus bisa menambah nilai elektoral Mas Bobby. Kedua, selaras sevisi, selangkah dengan visi mas Bobby,” tutur Viva.

    Baca juga : Megawati Sebut Pernah Ingatkan Jokowi Agar Jalankan Pemikiran Pendiri Bangsa Bukan Bikin Versi Sendiri 

    “Ketiga, mampu bekerja sama dan memahami situasi kondisi ekonomi sosial budaya di Sumatera Utara. Keempat, punya kapasitas yang baik, integritas baik, itu akan memberikan elektoral,” sambung Viva.

    Di sisi lain, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengaku menghormati sikap politik PKB yang mengusulkan nama Nagita. Tapi dia menilai nama Cawagub dari Bobby masih dinamis dibahas partai pendukung.

    “Partai-partai yang tergabung di KIM sebelumnya juga sudah mengerucutkan dukungan kepada Mas Bobby. Memang yang menjadi dinamis pada bursa Cawagub calon pendampingnya,” ungkap Kamhar, Jumat (5/7/24).

    Baca juga : Ganjar dan Ahok Dilantik Megawati Jadi Ketua DPP PDIP

    Menurut Kamhar, setiap partai ingin agar kadernya ikut dalam Pilkada Sumut 2024. Dia pun menyebut Partai Demokrat memiliki sejumlah kader potensial untuk menjadi pendamping Bobby, seperti M Lokot Nasution, yaitu Ketua DPD Partai Demokrat Sumut yang terpilih menjadi Anggota DPR RI.

  • Menantu Jokowi Jelaskan Kenapa Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan

    Menantu Jokowi Jelaskan Kenapa Tunjuk Pamannya Jadi Plh Sekda Kota Medan

    TIKTAK.ID – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, buka suara mengenai alasannya sempat mengangkat sang paman, Benny Sinomba Siregar, untuk menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda Medan.

    Bobby berdalih mengangkat pamannya menjadi Plh Sekda Medan lantaran dirinya sudah mengajukan cuti kerja. Sedangkan, kata Bobby, proses pengajuan Pj Sekda memerlukan mekanisme persetujuan dari Pj Gubernur Sumatera Utara.

    “Penunjukan Plh kemarin itu karena masa cuti saya mepet karena Pak Wiriya (Sekda Medan) dilantik sebagai Pj Bupati Deli Serdang pada Senin (22/4/24). Saya harus berangkat, cuti kemarin, jadi menunjuk Plh untuk menunggu pengajuan Pj itu harus ada dari Pak Gubernur,” ujar Bobby di Kantor Pemkot Medan, pada Senin (13/5/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Muncul Isu Duet Anies-Ahok di Pilgub DKI, Pengamat: Mustahil Kecuali Ada Gempa Bumi Politik Maha Dahsyat

    Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut pun mengaku penunjukan pamannya menjadi Plh Sekda Medan sudah melewati berbagai tahapan.

    “Dia adalah paman saya, di sini manggil paman tulang. Beliau sebelum saya menjadi Wali Kota juga sudah dinas di Pemko Medan dan beliau telah menjalani pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dan penunjukan beliau kemarin telah disampaikan Pak Wakil Wali Kota Medan,” tutur Bobby.

    Tidak hanya itu, Bobby mengatakan bahwa Benny sudah punya pengalaman panjang di Pemerintahan Kota Medan. Pria kelahiran Medan, 5 Juli 1991 ini lantas menilai penunjukan Benny sebagai Plh Sekda didasarkan pada prestasinya yang sudah terbukti sebelumnya.

    Baca juga : Mahfud MD Jelaskan Pola Kecurangan Horizontal Pemilu Mirip Orde Baru yang Terjadi di 2024

    “Beliau sudah menjalani tahapan menjadi pimpinan OPD sesuai dengan kategori, dan tahap-tahapannya sama, boleh dicek. Jadi bukan tiba-tiba dari Lurah, lalu menjadi Kepala Dinas. Tahapannya sudah sesuai semua,” jelas suami Kahiyang Ayu tersebut.

    Sebelumnya, Benny Sinomba Siregar ditunjuk menjadi Plh Sekda Medan pada Rabu (24/4/24). Penunjukan Benny tersebut pun sempat menimbulkan polemik akibat yang bersangkutan merupakan paman Bobby.

    Usai memperoleh persetujuan dari Pj Gubernur Sumut, Bobby akhirnya melantik Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Kota Medan Topan Ginting menjadi Penjabat (Pj) Sekda Kota Medan pada Senin (13/5/24) kemarin.

  • PDIP Tugasi Gibran dan Bobby Jadi Jurkamnas Ganjar-Mahfud

    PDIP Tugasi Gibran dan Bobby Jadi Jurkamnas Ganjar-Mahfud

    TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya menunjuk beberapa kepala daerah muda yang merupakan kadernya untuk menjadi juru kampanye nasional (Jurkamnas) untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Salah satunya yakni Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

    “Seluruh kepala daerah PDI Perjuangan yang muda ditugaskan menjadi Jurkamnas,” ujar Hasto kepada wartawan, pada Jumat (20/10/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Selain Gibran, terdapat nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Selanjutnya ada Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Bupati Dairi Jimmy Andrea, Bupati Trenggalek, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, serta Bupati Purbalingga Diah Ayuning Pratiwi Bupati.

    Baca juga : Tak Terpilih Jadi Cawapres, Sandiaga Disebut Jadi Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud

    “Kepala daerah yang muda ditugaskan menjadi Jurkamnas, sekaligus menjadi Jubir Ganjar-Mahfud di wilayah masing-masing,” ucap Hasto.

    Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kota Solo, Ardianto Kuswinarno menyebut Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming berangkat ke Jakarta pada Jumat (20/10/23). Akan tetapi, ia mengaku tak tahu-menahu agenda Gibran selama di Ibu Kota.

    “Iya, hari ini Mas Wali ke Jakarta, betul, namun nggak tahu saya, ya, itu ya memang beliaunya. Saya sendiri masih belum tahu kegiatan apa, saya di Surabaya ini,” terang Ardi pada Jumat (20/10/2023).

    Baca juga : Survei LSI Ungkap Prabowo Moncer Jika Gandeng Erick Thohir Ketimbang Gibran di Pilpres 2024

    Ardi menjelaskan bahwa pihaknya terakhir bertemu dengan Gibran ketika rapat paripurna pada Kamis (19/10/23). Tapi dia mengeklaim tidak ada pembicaraan terkait politik di dalam pertemuan tersebut.

    “Terakhir bertemu sebagai dewan waktu paripurna, ngobrol sebentar, terus sudah,” jelas Ardi.

    Ardi juga menyatakan pihaknya tidak tahu-menahu soal kapan Cawapres Prabowo akan diumumkan. Pasalnya, kata Ardi, para Ketum parpol koalisi hingga saat ini masih mendampingi Presiden Jokowi di luar negeri.

    Baca juga : Kecam Serangan Israel di Gaza, IDAI Desak Lindungi Hak Anak-anak

    “Jadi gini, untuk wakilnya Bapak itu memang beliau masih menunggu ketua-ketua itu bisa mengadakan rapat semuanya. Pak Zulkifli Hasan itu masih di luar negeri, jadi mungkin hari ini juga baru datang,” tutur Ardi.

    Di sisi lain, Golkar mengusung Gibran sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dan berpasangan dengan Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto mengumumkan hal itu dalam Rapimnas Partai Golkar, pada hari ini, Sabtu (21/10/23).

  • Meski Terbukti Langgar UU Pemilu, Anak dan Mantu Jokowi Lolos dari Sanksi Bawaslu

    Meski Terbukti Langgar UU Pemilu, Anak dan Mantu Jokowi Lolos dari Sanksi Bawaslu

    TIKTAK.ID – Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty menjelaskan alasan keputusan lembaganya tidak menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan, walaupun terbukti melanggar UU Pemilu atas tindakan mereka mengajak masyarakat memilih bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

    Untuk diketahui, kepala daerah yang curi start kampanye dua di antaranya adalah keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

    Lolly mengakui pihaknya memang sudah menyimpulkan bahwa kepala daerah dari PDIP tersebut melanggar Pasal 283 UU Pemilu. Adapun pasal itu melarang pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye.

    Baca juga : Budiman Sudjatmiko Beberkan Kriteria Cawapres Prabowo

    Meski begitu, Lolly mengeklaim UU Pemilu tidak memuat sanksi bagi pelanggar Pasal 283 tersebut. Oleh sebab itu, Lolly menyebut Bawaslu tidak menjatuhkan sanksi kepada kader partai berlogo Kepala Banteng tersebut. Dia mengatakan Bawaslu hanya meminta Kementerian Dalam Negeri memberikan pembinaan kepada para kepala daerah itu.

    “Supaya dilakukan pembinaan. Sebab, yang menjadi subjek adalah kepala daerahnya. Kami sudah meneruskan, dan kami juga telah melakukan pleno,” ujar Lolly kepada wartawan, pada Jumat (22/9/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Sebelumnya, beberapa kepala daerah dari PDIP mengajak masyarakat untuk memilih partai berlogo Banteng Moncong Putih itu dan Capres Ganjar, melalui video yang diunggah di akun X/Twitter resmi PDIP pada akhir Agustus lalu. Dua di antaranya yaitu Gibran dan Bobby.

    Baca juga : Hasto Sebut Cawapres PDIP Sudah Dikaji, Pengumuman dari Megawati Tinggal Tunggu Momentum

    “Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga agar berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar,” ucap Gibran lewat video yang diunggah di X PDIP pada Senin (21/8/23). Akan tetapi video tersebut dan video kepala daerah lainya telah dihapus dari akun X PDIP.

    Di sisi lain, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak Bawaslu memeriksa para kepala daerah dari PDI Perjuangan yang terang-terangan mengajak masyarakat datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pencoblosan dan memilih Ganjar sebagai Capres.

    Mengutip Narasi.tv, Perludem menganggap penting memeriksa langsung para kepala daerah, karena Bawaslu sudah menyampaikan adanya dugaan pelanggaran Pemilu dalam video yang beredar.

  • Sebut Ingin Cari Keadilan, Wanita Nekat Siram dan Lempar Sandal ke Arah Jokowi

    Sebut Ingin Cari Keadilan, Wanita Nekat Siram dan Lempar Sandal ke Arah Jokowi

    TIKTAK.ID – Insiden tidak mengenakkan terjadi ketika Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Rembuk Kemerdekaan Relawan Wali Kota Medan, Bobby Nasution di Gedung Serba Guna, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Minggu (27/8/23).

    Ketika itu, Jokowi sedang mendatangi deretan para relawan. Kemudian Jokowi menyalami mereka. Para relawan pun ramai berkerumun untuk mencoba bertemu dengan Jokowi.

    Setelah itu, salah seorang wanita tiba-tiba saja menyiramkan air mineral ke arah Paspampres yang tengah mengamankan kedatangan Jokowi. Wanita yang mengenakan baju warna hitam tersebut sontak diseret oleh Paspampres agar menjauh dari kerumunan tersebut.

    Baca juga : Usai Dipecat PDIP, Sejumlah Parpol Buka Pintu Lebar untuk Budiman Sudjatmiko

    Wanita yang belum diketahui identitasnya tersebut langsung berteriak histeris. Saat itu, Jokowi tidak menyadari aksi wanita tersebut, karena sedang meladeni para relawan yang berebutan ingin bersalaman dengannya.

    “Jangan rusuh kamu di sini,” tegas seorang petugas Paspampres sambil mendorong wanita tersebut menjauhi kerumunan relawan, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Karena terus didorong, wanita itu lantas tersungkur dan terus menangis meminta keadilan. Namun tak lama setelahnya, wanita tersebut malah melemparkan sandal ke arah kerumunan Jokowi. Beruntung lemparan itu segera dihadang oleh Paspampres.

    Baca juga : Presiden PKS: Anies Diamanahkan Jadi Capres Bukan Cawapres

    “Tolong, kami mencari keadilan,” ucap wanita tersebut.

    Petugas pun kembali mencoba mengamankan wanita itu. Dia didorong ke arah belakang agar menjauh dari panggung acara. Sementara itu, relawan lainnya yang menyadari aksi wanita tersebut langsung meneriakinya.

    Wanita itu kembali tersungkur ketika didorong oleh petugas. Ia menolak berdiri, tapi petugas berusaha menyeretnya. Tidak hanya itu, petugas juga melarang beberapa wartawan untuk merekam video keributan tersebut.

    Baca juga : AHY Tak Muncul Saat Anies Datangi SBY di Cikeas, Kenapa?

    “Jangan merekam, jangan merekam!” kata petugas Paspampres kepada wartawan.

    Mengutip Tibunnews.com, ternyata sosok wanita tersebut adalah Roida Tampubolon. Ia tinggal di Bandar Klipa, Percut Sei Tuan, Deli Serdang.

    Pada 27 Oktober 2021 lalu, Roida ternyata sempat diserahkan oleh Polda Sumatera Utara (Polda Sumut) ke Dinas Sosial Kota Medan hingga, akhirnya diantar ke Dinsos Deli Serdang, lantaran terindikasi mengalami gangguan jiwa dan telantar. Informasi itu termuat dalam surat Dinsos Kota Medan tertanggal 27 Oktober 2021.

  • KontraS: Wacana Menantu Jokowi Tembak Mati Begal adalah ‘Pelanggaran HAM’

    KontraS: Wacana Menantu Jokowi Tembak Mati Begal adalah ‘Pelanggaran HAM’

    TIKTAK.ID – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan bahwa wacana tembak mati terhadap pelaku begal yang digaungkan oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

    Menurut Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, penembakan pelaku begal di luar hukum masuk ke dalam extra judicial killing, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dia menjelaskan bahwa hal itu diatur dalam UU 39/1999 tentang HAM.

    “Jelas ada potensi pelanggaran HAM,” ujar Dimas dalam diskusi daring, Jumat (21/7/23), seperti dilansir CNNIndonesia.

    Baca juga : Mahfud MD Tegaskan Siap Hadapi Gugatan 5 Triliun Panji Gumilang Soal Al Zaytun

    Dimas menilai bila dibiarkan, maka penembakan pelaku begal di luar proses hukum adalah pelanggaran terhadap hak hidup dan hak untuk diperlakukan secara layak serta hak dipersamakan dalam proses hukum.

    Menurut Dimas, jika mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Proses Pedoman Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian dengan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas, maka polisi harus mempertimbangkan HAM.

    “Itu menjelaskan soal implementasi dan penyelenggaraan tugas oleh kepolisian yang harus selaras dengan nilai hak asasi manusia,” terang Dimas.

    Baca juga : Ganjar Safari ke Bogor Didampingi Putra Jokowi, Adian Buka Suara

    Dimas mengatakan tak hanya berpotensi melanggar HAM, wacana tersebut jika diterapkan tak akan efektif menyelesaikan permasalahan begal. Dia menyatakan penyelesaian masalah menggunakan kekerasan sudah pernah dilakukan pada era Orde Baru, salah satunya melalui penembakan misterius (petrus) pada medio 1970-1980an. Nyatanya, kata Dimas, petrus hanya mampu menekan angka kejahatan sementara.

    “Kultur kekerasan dan tegas sifatnya temporer. Tidak terbukti bisa menjadi salah satu alternatif atau pemecahan solusi tinggal untuk meredam tingkat kejahatan,” tegas Dimas.

    “Efeknya sangat pendek, sehingga tidak sebanding dengan bentuk-bentuk kerugian yang nantinya timbul,” sambung Dimas.

    Baca juga : Ganjar Ngaku Belajar dari Jokowi Soal Menjaga Hubungan dengan Relawan

    Dimas menganggap solusi dari permasalahan itu yakni harus dicari dengan melihat akar permasalahannya. Dimas memaparkan bahwa banyak pelaku begal memutuskan tindakan kriminal tersebut lantaran alasan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Dia pun menyarankan Pemerintah agar menangani permasalahan tersebut, supaya angka kejahatan bisa ditekan.

    “Faktor yang pertama yakni faktor ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, keterampilan, atau kesempatan-kesempatan yang sifatnya ekonomi,” ucap Dimas.

  • Respons Mantu Jokowi Saat Dikritik Politikus PDIP Panda Nababan

    Respons Mantu Jokowi Saat Dikritik Politikus PDIP Panda Nababan

    TIKTAK.ID – Wali Kota Medan, Bobby Nasution menanggapi secara santai kritikan yang disampaikan oleh politisi senior PDI Perjuangan, Panda Nababan. Mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut mengaku bakal menjadikan kritikan sebagai motivasi demi kemajuan Kota Medan.

    “Ya masukan ini tentu sekaligus menjadi motivasi,” ujar Bobby setelah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Medan HUT ke 433 Kota Medan, pada Senin (3/7/23), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Bobby pun menganggap kritikan itu sebagai masukan supaya dapat lebih optimal menjalankan program prioritas di Kota Medan.

    Baca juga : Wali Kota Makassar Mendadak Hengkang dari NasDem, Apa Alasannya?

    “Dan mudah-mudahan sentilan ini akan berbuah baik,” ucap Bobby.

    Bobby mengeklaim saat ini Medan sudah menjadi kota Metropolitan. Dia menilai hal itu tak lepas dari partisipasi masyarakat yang terus berkontribusi dalam pembangunan. Dia juga meyakini Medan sekarang sudah lebih maju daripada sebelumnya.

    “Kita sebagai warga Kota Medan lah yang membangun kota ini sehingga mampu menjadi kota Metropolitan seperti saat ini. Tanpa partisipasi dari seluruh warga Kota Medan, niscaya kota kita tak akan pernah berkembang menjadi Kota Medan hari ini,” tutur Bobby.

    Baca juga : Dua Program Ganjar di Jateng ini Dipuji Akademisi, Apa itu?

    Sejalan dengan tema peringatan hari jadi Kota Medan 2023, yakni “Bergerak Berkolaborasi”, Bobby lantas mengajak seluruh masyarakat agar menjadikan momentum ini sebagai pelajaran.

    “Medan dahulu bisa berdiri lantaran adanya gerak dari sang pendiri dan kini kita bertanggung jawab untuk melanjutkan ke arah mana kota ini kita bawa. Artinya, saat ini kita semua memegang peran besar guna menentukan arah haluan dan tujuan berdirinya Kota Medan,” jelas Bobby.

    Perlu diketahui, politisi senior PDI Perjuangan, Panda Nababan sempat mengkritik Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dalam wawancara dengan media televisi.

    Baca juga : Pengamat Sebut Sandiaga Bisa Dongkrak Suara PPP karena Disukai Anak Muda dan Emak-emak

    “Ini masalahnya sederhana. Majunya Gibran (di Solo) dan Bobby di Medan kita harus waspadai sebagai tendensi dinasti,” terang Panda Nababan.

    Panda Nababan menyatakan bahwa dirinya kecewa dengan kepemimpinan Bobby Nasution. Dia menuding selama menjabat sebagai Wali Kota Medan, Bobby tidak memiliki prestasi.

    “Dianggap anaknya (menantunya) Presiden bisa begini. Saya saja terus terang kecewa dengan prestasi Bobby, karena belum kelihatan,” imbuhnya.

  • Sambangi Medan, Prabowo Puja Puji Bobby Menantu Jokowi

    Sambangi Medan, Prabowo Puja Puji Bobby Menantu Jokowi

    TIKTAK.ID – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bertemu dengan Bobby Nasution di rumah dinas Wali Kota Medan tersebut pada Kamis malam (26/1/23).

    Seusai persamuhan, Prabowo mengeklaim Kota Medan, Sumatera Utara semakin maju sejak dipimpin oleh menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

    “Apa saya harus eksplisit di sini, kita dahulu juga mengusung beliau ketika maju menjadi wali kota, ya kan,” ujar Prabowo, seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Kaesang Nyatakan Ingin Masuk Politik, Ganjar Buka Suara

    Prabowo menyebut Gerindra selama ini terus memonitor kinerja Bobby, sejak dilantik menjadi wali kota pada 26 Februari 2021 lalu.

    “Tapi ya, kalau saya monitor ya cukup lumayan, cukup baik,” imbuhnya.

    Kemudian ketika ditanya apakah Bobby layak untuk maju bertarung untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara atau DKI Jakarta, Prabowo menjawab hal itu tergantung dari Bobby sendiri.

    “Saya kira beliau yang harus memutuskan ya, karena beliau yang akan mengabdi. Kebetulan saya bisa dikatakan, tentunya di tentara kita juga ada banyak tokoh-tokoh dari Sumatera Utara,” ucap Prabowo.

    Baca juga : Relawan Ganjar Salurkan Bantuan untuk Renovasi 40 Ponpes Terdampak Gempa Cianjur

    Menurut Prabowo, banyak tokoh-tokoh Sumatera Utara yang cukup menonjol dari segi kepemimpinan dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Dia mencontohkan, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Jenderal Maraden Pangabean, Jenderal DI Panjaitan, dan masih banyak lagi tokoh besar dari Sumatera Utara.

    “Saya kira darah leadership itu juga ada di Pak Bobby,” jelas Prabowo.

    Perlu diketahui, Prabowo juga sempat bertemu dengan putra Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyatakan ada pembicaraan politik saat makan malam dengan Prabowo di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, pada Selasa malam (24/1/23).

    Baca juga : Yakin Bakal Ada Titik Temu Koalisi Perubahan, PKS: Tidak Ada Jalan Buntu

    Gibran juga mengakui dalam pertemuan empat mata tersebut, Prabowo menyarankan dirinya untuk maju di ajang pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur, baik Jawa Tengah maupun DKI Jakarta.

    “Ya ada dong (pembicaraan Pilgub), mosok ora ono, wis ngobrol empat mata ra mbahas kui ya rugi dong (masa tidak ngobrol, sudah ngobrol empat mata kalau tidak membahas itu ya rugi),” ungkap Gibran kepada awak media, setelah Groundbreaking Museum Budaya, Sains, dan Teknologi Bengawan Solo di Pedaringan, Jebres, Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/1/23).