TIKTAK.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melapor kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait perolehan suara mereka dalam kontestasi Pemilu 2024, pada Senin (18/3/24).

Abdul Halim dan Ida Fauziyah, yang keduanya merupakan kader PKB, sebelumnya sidah meminta izin kepada Jokowi untuk maju sebagai Caleg dengan tidak meninggalkan jabatan sebagai menteri.

“Kita juga sekaligus melaporkan, menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah memberikan izin kepada saya dan Bu Ida sebagai kader PKB untuk ‘nyaleg’ kemarin dan memang kita secara tertulis sudah mohon izin waktu itu,” ujar Abdul Halim ketika memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, seusai diterima Presiden Jokowi, seperti dikutip Tempo.co dari Antara.

Baca juga : Airlangga Sebut Belum Diskusi dengan Prabowo Soal Jatah 5 Menteri Golkar

Untuk diketahui, dalam pertemuannya dengan Jokowi, Halim melaporkan kalau Ida Fauziyah berhasil lolos menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri.

Halim menilai lolosnya Ida ke Senayan menjadi anggota legislatif merupakan prestasi yang luar biasa lantaran Dapil Jakarta II disebut sebagai “dapil neraka”, mengingat banyak nama besar yang bersaing merebut suara di wilayah tersebut.

Tidak hanya perolehan suara keduanya pada Pemilu, Abdul Halim dan Ida turut melaporkan perolehan suara PKB yang naik signifikan secara nasional sehingga menambah proporsi jumlah kursi. Dia pun menganggap perolehan suara PKB tidak hanya berasal dari wilayah Jawa, tapi juga antara lain di DKI-I, DKI-II, NTB, dan Sulawesi Tengah.

Baca juga : Kubu AMIN Ajukan Diri Jadi Inisiator Usai PDIP Tak Segera Ajukan Hak Angket

“Sekaligus kita ingin memperoleh arahan untuk perkembangan dan pengabdian kita, termasuk bagaimana formula Pemilu yang bagus untuk Indonesia di masa-masa yang akan datang,” jelas Halim yang juga kakak Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pertemuan tokoh PKB dengan Jokowi itu sontak memunculkan spekulasi soal rencana pengguliran Hak Angket tentang kecurangan Pemilu di DPR. Adapun PKB, yang berkoalisi dengan NasDem dan PKS, tengah berencana mengajukan Angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu.

Meski begitu, Halim mengeklaim tak ada permintaan dari Jokowi untuk menghentikan Hak Angket kecurangan Pemilu di DPR. Dia melanjutkan bahwa kepastian PKB masuk pemerintahan selanjutnya tergantung dari Cak Imin.