TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemberian vaksin gratis untuk rakyat Indonesia tidak ada kaitannya dengan keanggotaan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jokowi menjelaskan, masyarakat yang tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan akan tetap mendapatkan vaksin gratis.

“Vaksin gratis tidak ada kaitannya dengan anggota BPJS Kesehatan. Ini kan ada isu vaksin hanya yang memiliki kartu BPJS Kesehatan, hal itu tidak benar, seluruh warga bisa ikut,” ujar Jokowi melalui siaran langsung di kanal Sekretariat Presiden, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (18/12/20).

Kemudian Jokowi menegaskan, seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan vaksin gratis. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, nantinya masyarakat akan dihubungi oleh pihak kelurahan dan Puskesmas.

Baca juga : Polri Ungkap Bungker Persembunyian Teroris Upik Lawanga

Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara gratis kepada rakyat tanpa embel-embel kepesertaan aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Menurut Nadia, vaksinasi itu dilakukan sesuai fokus target Pemerintah dalam memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus Corona. Ia memaparkan, Pemerintah menargetkan akan menyuntik vaksin Covid-19 terhadap 67-70 persen penduduk atau sekitar 182 juta orang.

Oleh sebab itu, ia menginstruksikan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi tahun depan.

Baca juga : Polri Tangkap 23 Terduga Teroris Jamaah Islamiyah di 8 Lokasi Sumatra

Lebih lanjut, Nadia menerangkan, vaksinasi tak sembarang diberikan kepada semua orang. Ia mengklaim pihaknya akan mempertimbangkan kondisi kesehatan calon penerima terlebih dahulu. Dengan begitu, kata Nadia, vaksinasi tidak akan memicu efek tertentu.

“Akan diberikan kepada yang sesuai kriteria vaksin ya, di antaranya tidak ada komorbid, tidak hamil dan tidak menyusui, serta bukan penderita kelainan imun,” tutur Nadia.

Jokowi sendiri sempat menyebut setidaknya 70 persen warga Indonesia atau sekitar 182 juta harus diberi Covid-19. Ia menilai hal itu agar tercipta kekebalan populasi atau herd immunity.

Baca juga : Nunggu Program Vaksinasi, Pengajian Maulid Akbar Habib Luthfi Ditunda Kembali

Pria asal Solo itu mengaku pemberian vaksin akan dimulai pada Januari 2021. Akan tetapi, teknis lebih jauh masih menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).