TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dirinya sudah berbicara dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan sejumlah Kepala Negara dalam beberapa hari terakhir, untuk membahas situasi Palestina.
Tidak hanya itu, Jokowi turut mengajak bicara Yang Dipertuan Agong atau Raja Malaysia, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, dan Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah.
“Dalam beberapa hari terakhir ini, saya sudah berbicara dengan Presiden Turki, Yang Dipertuan Agong Malaysia, PM Singapura, Presiden Afghanistan, Sultan Brunei Darussalam, dan PM Malaysia”, cuit Jokowi melalui akun Twitter-nya, Sabtu (15/5/21), seperti dilansir CNN Indonesia.
Jokowi menjelaskan, dalam pembicaraan itu para pemimpin berbicara mengenai perkembangan global, termasuk tindak lanjut ASEAN Leaders Meeting, perkembangan di Afghanistan, serta “situasi yang sangat memprihatinkan di Palestina”.
“Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang sudah mengakibatkan hilangnya nyawa ratusan orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel itu harus dihentikan”, tegas pria asal Solo tersebut.
Seperti diketahui, belakangan ini situasi di Jalur Gaza, Palestina, terus memanas. Terakhir, terdapat 10 orang yang merupakan satu keluarga tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam rumah di Gaza. Kemudian petugas di lapangan menyatakan bahwa korban tewas terdiri dari delapan anak dan dua perempuan. Secara total, jumlah korban tewas di Gaza setidaknya sebanyak 132 orang.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Panama City, Sukmo Harsono mengklaim langkah terukur Jokowi dan Kementerian Luar Negeri atas situasi di Gaza Palestina adalah cermin Presiden telah melaksanakan amanat UUD 45.
“Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusian dan perikeadilan. Emosi rakyat Indonesia yang mayoritas Islam melihat penderitaan rakyat Palestina atas kekejaman Israel yang melanggar hak asasi dan hukum internasional telah ditangkap dan di kerjakan oleh Jokowi tanpa melanggar hukum dan piagam PBB”, terang Sukmo dalam pers rilisnya, Senin (17/5/21), mengutip Sindonews.com.
Sukmo menilai kecaman dan penggalangan dukungan yang dilakukan Pemerintah Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darusalam, dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan sikap tegas untuk meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera bertindak sesuai kewenangannya.
