TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, Pemerintah menemukan ada dua kelompok masyarakat yang tidak bisa dilarang mudik ke kampung halaman di tengah situasi pandemi virus Corona (Covid-19) yang masih terus berkembang di Tanah Air.
Oleh sebab itu, Jokowi menyebut Pemerintah masih belum bisa membuat aturan pasti soal larangan mudik. Meski begitu, Jokowi menyatakan Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19.
Menurut Jokowi, Pemerintah masih terus mengkaji aturan tersebut bersama jajarannya. Hal itu agar mudik ke kampung halaman saat Ramadhan atau Hari Raya Idulfitri dapat ditunda sementara, dan ditegaskan dengan penegakan hukum.
Baca juga :
“Pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang, karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi,” ujar Jokowi saat menggelar konferensi pers melalui teleconference, di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dilansir Tagar.id, Kamis (9/4/20).
Pria asal Solo itu menjelaskan, kelompok pertama merupakan pemudik yang terpaksa pulang kampung karena faktor ekonomi. Tak dapat dimungkiri, setelah Pemerintah menetapkan pembatasan sosial, banyak masyarakat yang terhambat dalam mencari pundi-pundi rupiah, sehingga penghasilan mereka menurun. Bahkan ada juga yang kehilangan pekerjaan akibat PHK.
“Kelompok kedua yakni warga yang mudik karena tradisi yang sudah kita miliki puluhan tahun di RI ini,” terang Jokowi.
Baca juga :
Jokowi memaparkan, bisa saja pembatasan mudik dilakukan, dan Pemerintah juga dapat mengambil keputusan larangan mudik kepada seluruh masyarakat. Namun, ia tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan pembatasan atau pelarangan mudik.
Jokowi menuturkan akan melihat kondisi di lapangan terlebih dahulu, dan keputusan akan disebutkan jika ia telah mengkaji lebih jauh ke depan.
“Pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari. Setelah evaluasi di lapangan kita dapatkan, kemungkinan kita akan bisa memutuskan hal berbeda,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 tersebut.
