TIKTAK.ID – Kritikan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, yang membandingkan Pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai perdebatan, khususnya dari kubu Partai Demokrat.
Sebelumnya, Hasto mengatakan dua periode Pemerintahan SBY hanya disibukkan dengan rapat tanpa ada pengambilan keputusan yang berarti. Kemudian dia menilai kepemimpinan Jokowi yang menginjak tahun ketujuh ini terus mendapat pujian.
“Pak Jokowi memiliki kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, terus memberikan arahan, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas), lalu diambil keputusan di rapat kabinet terbatas,” ujar Hasto dalam keterangannya, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (21/10/21).
Baca juga : Dideklarasikan Jadi Capres 2024, Budiman Sudjatmiko Buka Suara
“Berbeda dengan Pemerintahan 10 tahun sebelumnya. Terlalu banyak rapat tapi tidak mengambil keputusan,” imbuhnya.
Lantas Hasto mengklaim Jokowi telah berhasil dalam setiap agenda rapat, termasuk pengambilan keputusan antara Pusat dan Daerah.
Akan tetapi, pernyataan Hasto itu dibantah keras oleh Partai Demokrat. Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menganggap Hasto salah sasaran jika mengkritik SBY, karena Jokowi bisa membangun Indonesia karena warisan yang ditinggalkan SBY.
Baca juga : Nabi Muhammad Disebut ‘Kader PMII’, Polisi Diminta Bertindak
Merespons perdebatan itu, Jusuf Kalla (JK) yang pernah menjadi Wakil Presiden baik di era SBY maupun Jokowi, ikut buka suara. JK mengatakan beberapa keputusan penting di era SBY justru lahir dalam rapat-rapat tersebut.
Dia menjelaskan, salah satu yang krusial adalah keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 126 persen demi mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2005.
“Pada zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat. Seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126 persen, terbesar dalam sejarah, tanpa demo karena langsung dibarengi dengan BLT [Bantuan Langsung Tunai],” terang JK, Jumat (29/10/21).
Baca juga : Salim Segaf Blak-blakan Soal Peluang Dirinya, Anies dan Ganjar di Pilpres 2024
JK pun memaparkan keputusan-keputusan besar lain yang diambil SBY. Dia mencontohkan konversi minyak tanah ke LPG hingga berbagai keputusan di bidang sosial-ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi 2008-2009. JK berpendapat keputusan yang diambil SBY saat itu mampu membuat Indonesia bertahan dari krisis ekonomi.
JK menerangkan, tidak hanya mengenai ekonomi, keputusan Pemerintahan SBY soal penyelesaian konflik di Aceh juga menjadi salah satu yang penting hingga bisa menjaga Indonesia saat ini. Dia menegaskan, Pemerintahan SBY dan Jokowi mengambil keputusan dan cara rapat yang jumlahnya hampir sama setiap tahun.
“Hal yang sama juga terjadi pada zaman Pak Jokowi periode pertama dan kedua,” ungkapnya.
