Ikuti Aturan KemenPAN-RB, Anies Ancam Sanksi ASN DKI Ikut Reuni 212

TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan mengikuti aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait aparatur sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Reuni Akbar 212. Reuni tersebut rencananya akan digelar Senin (2/12/19) di Monas, Jakarta.

Anies menjelaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan membuat aturan khusus bagi ASN yang hadir di Reuni Akbar 212.

“Pegawai itu bukan diatur oleh DKI. Apa yang diatur KemenPAN-RB yang akan diikuti DKI,” ujar Anies, dilansir dari CNN Indonesia.

Anies sendiri mengaku masih belum dapat memastikan kehadirannya pada acara Reuni Akbar 212. “Saya kabarin nanti,” ucapnya.

Sementara Ketua Persaudaraan Alumni 212 Slamet Maarif menuturkan telah memberikan waktu bagi Anies untuk memberi kata sambutan pada pembukaan Reuni Akbar 212. Selain itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon yang juga diundang, dipastikan hadir.

Sebelumnya, KemenPAN-RB menyatakan ada pemberian sanksi bagi ASN yang menghadiri Reuni Akbar 212. Sekretaris Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Mudzakir mengatakan sanksi akan diterima usai dikaji Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Mudzakir menjelaskan, alasan pemberian sanksi karena pelaksanaan Reuni 212 bertepatan dengan hari kerja. Ia melanjutkan, jika ASN tidak masuk di jam kerja, maka PPK berhak menentukan sanksi.

Sanksi terhadap ASN yang bolos kerja tertera dalam ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin ASN. Oleh karena itu, Mudzakir menghimbau ASN untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Reuni Akbar 212 akan dilaksanakan mulai pukul 02.30 WIB dengan agenda salat malam, zikir, dan salat subuh berjemaah. Acara tersebut diperkirakan selesai pukul 09.30 WIB.