TIKTAK.ID – Human Rights Watch mengecam penjualan senjata Prancis ke Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi dan Qatar sebab menurut catatan mereka, tiga negara itu memiliki rekam jejak yang buruk tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Seperti yang dilaporkan banyak media, Presiden Prancis pada Jumat (3/12/21) beserta dengan delegasi besar Menteri Prancis dan eksekutif bisnis utama bertandang ke UEA, Arab Saudi dan Qatar. Perjalanan itu ditengarai untuk menyelesaikan kesepakatan penjualan senjata dan puluhan jet tempur Rafales yang diproduksi oleh perusahaan Prancis Dassault Aviation, seperti yang dilansir laman HRW.
Seharusnya, menurut HRW, Prancis berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia di tiga negara itu.
Prancis tetap memasok senjata ke UEA, meskipun negara itu memainkan peranan penting dalam operasi militer kejam koalisi agresor pimpinan Saudi dan UEA ke Yaman. UEA juga memiliki peran dalam konflik terbaru di Libya. UEA diduga telah membunuh warga sipil Lybia dalam serangan udara dan pesawat tak berawak yang jelas-jelas melanggar hukum. UEA juga memasok senjata dan amunisi ke milisi lokal di Libya.
Namun, UEA menempati peringkat sebagai pelanggan senjata terbesar ke-5 Prancis antara 2011 dan 2020.
Sementara Saudi, merupakan pembeli senjata terbesar Prancis pada 2020. Prancis tetap “keras kepala” melanjutkan penjualan senjata ke Arab Saudi yang bertentangan dengan para ahli yang ada di PBB yang telah lama meminta Prancis dan negara lain menghentikan penjualan ke koalisi Saudi. Alasannya, senjata itu dapat digunakan koalisi pimpinan Saudi itu untuk melakukan serangan ilegal atau bahkan kejahatan perang, ujar HRW.
HRW menyebut dukungan Prancis untuk UEA dan Arab Saudi sebagai sesuatu yang tak pantas dilakukan, karena kedua pemimpin negara itu gagal memperbaiki catatan hak asasi manusia yang amat buruk di dalam negeri mereka.
Bagi HRW, Macron seharusnya secara terbuka menyerukan kepada UEA untuk membebaskan Ahmed Mansoor dan pembangkang lainnya. Demikian juga, di Arab Saudi, ia harus membahas pembunuhan mengerikan pada 2018 Jamal Khashoggi. Sebab, lanjut HRW, tetap diam dalam masalah ini sama saja dengan menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Sementara di Qatar, Macron seharusnya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap pekerja migran menjelang Piala Dunia FIFA 2022, yang akan digelar di negara itu.
HRW menegaskan, bahwa penjualan senjata Prancis dan perlindungan kemitraan militer yang meragukan atas nama kontraterorisme dan dengan mengorbankan hak asasi manusia akan tetap menjadi noda dalam catatan diplomatik Macron.
