TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyoroti langkah sejumlah menteri yang berkampanye jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Fahri mengklaim bahwa hal itu hanya terjadi di Indonesia.

“Di seluruh dunia itu enggak ada menteri yang berkampanye, enggak ada. Cuma di Indonesia menteri berkampanye, nyela dari Kabinet terus pergi kampanye. Hanya ada di Indonesia,” ujar Fahri dalam diskusi daring, Rabu (18/5/22), seperti dilansir Republika.co.id.

Kemudian Fahri mengatakan bahwa hanya di Indonesia partai politik mengontrol parlemen dalam sistem presidensialisme. Dia menilai dalam sistem presidensialisme, seluruh anggota parlemen apa pun partainya mestinya merupakan oposisi.

Baca juga : Anak Buah Anies Belum Bisa Komentar Soal Dinner Bareng Miyabi

“Jadi anggota DPR enggak bisa dikontrol oleh pemimpin partai yang masuk Kabinet,” terang Fahri.

Menurut Fahri, langkah menteri berkampanye adalah tindakan liar yang harus dihentikan. Oleh sebab itu, Fahri mengimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menghentikan para menteri yang bermanuver menjelang Pilpres.

“Tapi kalau presiden membiarkan sementara presiden melorot approval rate-nya, elektabilitasnya jatuh, ya memang harus ada yang mengatakan kepada presiden kalau hal ini salah,” tegas Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 tersebut.

Baca juga : Cak Imin Pamer Kaos ‘NU Kultural Wajib Ber-PKB’, Begini Reaksi Ketua PBNU

Lantas Fahri juga mengusulkan supaya jadwal Pilpres dapat dikoreksi kembali. Dia menjelaskan, pemilihan legislatif harusnya dilakukan terlebih dahulu, sehingga tiket pencapresan baru muncul belakangan.

“Jangan orang-orang yang merasa memegang tiket ini sudah merasa kalau dia pasti bakal menjadi calon presiden yang akan datang,” tutur Fahri.

“Jadi 50 persen nyawa kita sebagai pemilih hilang, karena orang-orang ini sudah merasa dia yang akan menjadi. Sebab, mereka sudah pegang tiket kadaluarsa dari masa lalu itu, gitu lho,” sambung Fahri.

Baca juga : Tak Hanya Singapura, Ternyata UAS Pernah Ditolak di Beberapa Negara Lain

Sebelumnya, Fahri sempat mendesak Jokowi agar memberhentikan sejumlah menteri yang mulai aktif berkampanye selain menunjukkan gelagat politik untuk maju dalam Pemilu 2024. Sejumlah nama menteri tersebut yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

“Secara umum, semua menteri yang memiliki konflik kepentingan, baik pribadi maupun jabatan, sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini sudah babak belur padahal masa kerjanya masih 2,5 tahun lagi,” tutur Fahri, mengutip Bisnis.com.