Fahri Hamzah Cuit Soal ‘Ambisi Nyapres Pakai Fasilitas Negara', Sentil Erick atau Sandiaga?

TIKTAK.ID – Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah mengungkapkan kegusarannya atau kesedihannya mengenai upaya kampanye Capres atau Cawapres yang menggunakan fasilitas negara. Fahri Hamzah menyampaikan hal itu lewat akun Twitternya, @Fahrihamzah, pada Senin (6/6/22).

“Sungguh sedih saat melihat deklarasi seorang calon presiden/wakil, di manapun dia mau menempatkan diri. Sedih karena terlihat sekali pemaksaan diri,” cuit Fahri, seperti dilansir Sindonews.com.

“Kau masih muda kawan, merenunglah sejenak, bertarung secara kesatria, jangan menggunakan fasilitas negara! Mundurlah, mulai dari bawah!” imbuh Fahri.

Perlu diketahui, terdapat beberapa nama yang muncul menjadi kandidat bakal Capres. Di antaranya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mencermati cuitan yang di antaranya menyebut kode “masih muda” dan “fasilitas negara”, dan “mulai dari bawah” tersebut, benarkah yang dimaksud Fahri adalah Sandiaga Uno, atau justru Erick Thohir seperti yang sebelumnya juga diungkap politikus PDIP, Masinton Pasaribu?

Diketahui, Masinton sempat secara terang-terangan mengkritik Menteri BUMN, Erick Thohir yang wajahnya mejeng di mana-mana, salah satunya di mesin ATM Bank BUMN.

“Ada yang memanfaatkan BUMN seperti partai politik hari ini, di mana-mana fotonya mejeng, bahkan hingga ke ATM, narsis. Sudah seperti partai BUMN, di mana-mana ada foto Menteri BUMN. Enggak usah dikamuflase lagi, goal-nya jelas, yakni menggalang dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden,” tegas Masinton dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (14/5/22).

Senada dengan Masinton, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga pernah mengingatkan jajaran menteri Jokowi agar fokus pada kerja untuk rakyat, daripada kepentingan politik elektoral menjelang Pemilihan Presiden 2024.

“Menteri memiliki tanggung jawab moral sebagai pembantu presiden, harus kerja untuk rakyat. Bukan pencitraan yang dikedepankan, dan bukan gerak untuk Capres yang dikedepankan,” tutur Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/22), mengutip Tempo.co.

Menurut Hasto, tidak masalah jika menteri mempunyai cita-cita untuk menjadi presiden.

“Namun cita-cita itu tak boleh mengalahkan skala prioritas utama bagi kerja untuk rakyat,” kata Hasti.

“Seluruh menteri memiliki tanggung jawab moral sebagai pembantu presiden dan tanggung jawab untuk rakyat,” imbuh Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta seluruh menteri konsentrasi pada tugasnya dan mencetak prestasi.

“Kalau mencetak prestasi, maka otomatis bakal membangun legitimasi kepemimpinan menteri itu. Jadi seharusnya para menteri memahami hukum demokrasi itu,” sambungnya.