Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri menyatakan dukungan penuh atas kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) soal pembatasan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Dukungan itu disampaikan menyusul diterbitkannya Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan pada Kemenag.
Densus 88 Sejalan dengan Kemenag
Juru Bicara Densus 88 Anti Teror, Kombes Mayndra Eka Wardhana, menyampaikan keterangan tertulis pada Minggu (20/9). Ia menegaskan lembaganya berdiri bersama Kemenag RI dan mendukung sepenuhnya diterbitkannya SE Nomor 19 Tahun 2026 tersebut.
Menurut Mayndra, kebijakan ini merupakan strategi krusial untuk membentengi generasi muda dari infiltrasi terorisme dan ekstremisme yang kini marak terjadi di media sosial. Proteksi dini terhadap anak-anak, kata dia, wajib dijalankan secara ketat dan dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga dan sekolah.
Ia juga menilai langkah tegas ini penting untuk memutus mata rantai propaganda sekaligus rekrutmen radikalisme dan ekstremisme yang belakangan masif menyasar anak-anak lewat platform digital.
Kasus SMA 72 Jadi Alarm Keras
Mayndra menyebut surat edaran itu sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko terorisme sejak dini. Pasalnya, arus penyebaran paham radikal akhir-akhir ini kerap memanfaatkan ruang digital untuk mendekati calon targetnya.
Berkaca dari sejumlah kasus sebelumnya, kelompok radikal umumnya menjalankan indoktrinasi secara intensif di media sosial sebelum akhirnya berujung pada aksi nyata. Pola serupa sempat terjadi pada kasus di SMAN 72, Jakarta Utara.
Bagi Mayndra, SE ini memperkuat kolaborasi lintas sektor antara Polri dan pemerintah dalam mempersempit ruang gerak radikalisme di institusi pendidikan. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi kecolongan, mengingat kasus SMAN 72 menjadi alarm keras bahwa infiltrasi digital itu nyata dan berbahaya.
Peran Orang Tua Kembali ke Depan
Di luar urusan keamanan, Mayndra menilai regulasi ini turut mengembalikan peran vital orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak-anaknya. Pembatasan gawai di rumah dan sekolah dipercaya mendorong anak kembali bersosialisasi secara sehat di dunia nyata.
Dengan begitu, anak-anak akan memiliki lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga dan teman sebaya, misalnya berolahraga atau berekreasi. Menurutnya, interaksi seperti ini jauh lebih sehat bagi tumbuh kembang mereka.
Bukan Berarti Menjauhkan Anak dari Teknologi
Sebelumnya, Kemenag resmi menerbitkan SE Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan pada Kemenag. Kebijakan itu berlaku bagi satuan pendidikan keagamaan binaan Kemenag, mencakup madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, dhammasekha, dan sejenisnya. Rincian aturannya bisa dibaca pada artikel aturan pembatasan HP di pesantren.
Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan pengaturan penggunaan gawai ini tidak dimaksudkan untuk menjauhkan murid dari teknologi. Pemanfaatan teknologi digital tetap dibutuhkan dalam pembelajaran, hanya saja penggunaannya harus terarah dan sesuai kebutuhan.
Yang ingin dibangun Kemenag, kata Kamaruddin, adalah kemampuan anak-anak menggunakan teknologi secara sehat, aman, bijaksana, dan bertanggung jawab. Gawai tetap dapat menjadi sarana pembelajaran, dengan syarat pemanfaatannya terarah dan proporsional.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
