Belanja Negara Lelet, Jokowi Ngamuk Lagi

TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan kekesalannya di depan umum. Kali ini, Jokowi marah karena belanja Pemerintah belum terserap maksimal, padahal sudah di penghujung tahun. Jokowi menyampaikan hal itu ketika membuka rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat secara virtual, seperti dikutip Kamis (19/11/20).

“Tadi Pak Ketua LKPP [Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah] sudah menyampaikan, ini bulan November sudah tanggal berapa ini? 18 November, tapi masih ada yang untuk proses konstruksi. Ini konstruksi lho ya, masih dalam proses Rp40 triliun, lalu ngerjainnya kapan?” ujar Jokowi dengan nada meninggi, seperti dilansir CNBCIndonesia.com.

Jokowi pun mengatakan tak habis pikir dengan rendahnya serapan belanja pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Kemudian ia memaparkan alasan akselerasi belanja tidak ada perubahan setiap tahunnya.

“Terus nanti kalau misalnya itu sudah selesai, jadi barangnya kaya apa? Kalau bangun ya ambruk, kalau jembatan ya ambruk, karena hanya berapa bulan. Jangan sampai sekali lagi, diulang-ulang semuanya, hal ini menumpuk di akhir tahun,” ucap Jokowi.

Pria asal Solo ini menilai lambatnya proses pengadaan, baik yang berasal dari belanja Pemerintah Pusat maupun Daerah menjadi penyebab utama. Ia melanjutkan, ditambah dengan sikap sejumlah instansi Pemerintah yang bekerja biasa-biasa saja dalam situasi sekarang.

“Akibatnya seperti yang tadi saya sampaikan, realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN, APBD menjadi terhambat. November masih Rp40 triliun dan itu masih konstruksi,” ulang Jokowi.

Jokowi menyatakan akselerasi belanja Pemerintah saat ini menjadi harapan yang bisa mendorong perekonomian nasional. Ia berharap belanja Pemerintah dapat meningkatkan perputaran uang di masyarakat.

“Pada kuartal kedua konsumsi Pemerintah berada di -6%, dan pada kuartal ketiga kita sudah masuk ke positif 9% kurang lebih. Hal itu yang men-trigger pertumbuhan ekonomi kita,” jelas Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan jajaran menteri maupun Kepala Daerah perlu diberikan “peringatan” terkait rendahnya akselerasi serapan anggaran belanja kendati sudah memasuki penghujung tahun.

“Berdasarkan data tersebut, para menteri dan Kepala Daerah bisa diberikan alarm, bisa diberikan peringatan agar mereka melakukan langkah percepatan di kondisi pandemi seperti ini,” imbuhnya.