TIKTAK.ID – Sejak teror yang terjadi di Wina, Austria, rasisme anti-Muslim di negara itu terus meningkat, kata salah satu pendiri dan presiden Dokustelle, sebuah organisasi yang mendukung para korban Islamofobia, Elif Adam.
“Kami mendengar tuduhan, penghinaan dan fitnah. Intimidasi dan serangan verbal di jalan. Kami telah mendengar tentang guru yang menghina siswanya sehari setelah penyerangan, mereka mengatakan hal-hal seperti ‘S *** Muslim’ di kelas. Seorang wanita dipukul di dadanya. Yang lainnya diludahi,” kata Adam, seperti yang dikutip dari Al Jazeera, Kamis (19/11/20).
Seperti yang banyak dikabarkan di media, pada awal bulan ini, sejumlah orang melepaskan tembakan membabi-buta di pusat keramaian di Wina. Empat orang tewas dan 20 orang lainnya terluka akibat teror itu. Satu pelaku yang ditembak mati aparat disebut sebagai anggota kelompok terorisme Islam.
Setelah serangan itu, Kanselir Austria Sebastian Kurz berkata, “Musuh kami, ekstremisme Islam, yang diarahkan terhadap semua nilai dan konstitusi kami, tidak hanya ingin menyebabkan kematian dan penderitaan -ia juga ingin memecah-belah masyarakat kami, dan kami tidak akan biarkan ini terjadi.”
Pada 11 November, dia mengumumkan bahwa Austria melarang “Islam politik”.
Salah satu kasus yang paling serius, kata Adam adalah ketika seorang ibu diserang secara verbal di ruang tunggu rumah sakit, sementara putrinya yang berusia 12 tahun ada di dekatnya. Seorang pria menunjuk ke arah mereka dan membuat gerakan yang kejam. “Kalian semua harus dibunuh,” katanya.
Sang ibu memberi tahu polisi dan menelepon Adam sesudahnya.
“Dia ingin tahu apakah mengajukan keluhan itu berlebihan. Saya mendorong orang itu dan mencoba memberdayakan mereka.”
Dia menggambarkan rencana Kurz sebagai gerakan populis, dan dia berencana, dengan perwakilan kelompok masyarakat sipil lainnya, untuk meminta Pemerintah memastikan hak asasi manusia dan supremasi hukum ditegakkan.
Menanggapi pernyataan Kurz, Nadim Mazarweh, yang bekerja sebagai pakar ekstremisme dan deradikalisasi di Komunitas Agama Islam di Austria (IGGÖ), mengatakan rencana Pemerintah itu adalah keputusan yang terburu-buru.
“Dan saya pikir itu sangat berkaitan dengan fakta bahwa tentu saja juga telah terjadi diskusi internasional bahwa Pemerintah dan Kantor Perlindungan Konstitusi dan Penanggulangan Terorisme (BTV) telah gagal selama ini,” kata Nadim.
Rincian lebih lanjut atas serangan tersebut, terungkap bahwa penyerang telah diklasifikasikan sebagai seorang yang berbahaya oleh BVT, dua minggu sebelum penyerangan, setelah pelaku gagal membeli amunisi di Slovakia, namun informasi itu terlambat ditambahkan ke database.
“Pembunuh itu bisa dan seharusnya ditangkap sebelumnya,” kata Nadim, menambahkan bahwa alih-alih menyelidiki mengapa penangkapan itu tidak terjadi, Pemerintah malah sedang memberikan paket tindakan melawan “teror” dan “politik Islam”.
“Saya terkejut dengan formulasi yang benar-benar tanpa tujuan ini. Istilah ‘Islam politik’ sama sekali tidak berguna dan ditolak oleh para ahli. Ini seperti berbicara tentang politik Kristen atau politik Hindu,” kata Nadim.
Bagi komunitas Muslim, retorika seperti itu membuat orang merasa otomatis dicurigai.
Saat ini, antara 700.000 dan 800.000 Muslim tinggal di Austria, yaitu sekitar 8 persen dari populasi di negara itu.
