TIKTAK.ID – Politikus PDI Perjuangan dan anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu mengaku bahwa ia diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyetorkan nama-nama calon komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari kelompok relawan hingga aktivis 1998.
Pernyataan Adian tersebut untuk membantah sejumlah isu yang menyebut dirinya meminta jatah kursi komisaris BUMN kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Presiden yang meminta nama-nama dari kita. Kita enggak minta, tapi kita ditawarkan. Kalau mau, serahkan ke Mensesneg. Saya sudah menyerahkan nama-nama itu,” ujar Adian di kawasan Kemang, Jakarta, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (23/7/20).
Baca juga : Hasil Survei: Prabowo Menteri dengan Kinerja Terbaik, Terawan Terpopuler
Adian menyebut Jokowi sempat meminta sejumlah nama untuk menjabat kursi komisaris BUMN dalam pertemuan bersama para aktivis 1998 medio 2018-2019 lalu. Ia mengklaim setidaknya ada tiga pertemuan antara Jokowi dengan para aktivis 1998.
Ia menyampaikan pada pertemuan terakhir atau 16 Juni 2019 lalu, para aktivis 1998 yang bertemu Jokowi mengungkapkan bahwa perjuangan setelah menang Pilpres 2019 akan dirintangi banyak tantangan.
Adian pun mengatakan Jokowi setuju jika aktivis 1998 turut membantu dirinya. Menurutnya, Jokowi menyatakan ada banyak posisi yang bisa diisi para Aktivis 1998. Mulai dari menjadi menteri, duta besar, hingga menduduki kursi komisaris BUMN.
Baca juga : Elektabilitas Ganjar Pranowo Terus Meningkat, PDI-P: Capres-Cawapres Tetap Ditentukan Megawati
“Pada pidato terbuka [Jokowi] di Hotel Sahid Jaya, juga menyampaikan tentang kesempatan teman-teman 1998 untuk menjadi menteri, duta besar, atau komisaris BUMN. Kita enggak minta, tapi kita diminta dan ditawarkan,” terang Adian.
Usai pertemuan tersebut, Adian menyatakan tidak ada lagi pertemuan bersama Jokowi yang membahas posisi jabatan tersebut. Ia menerangkan terakhir kali bertemu Jokowi saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 di DPR. Meski faktanya, Adian diketahui kembali bertemu Jokowi di Istana belum lama ini, saat statemennya tentang Menteri BUMN Erick Thohir dinilai kontroversial oleh publik.
Lebih lanjut, Adian memaparkan nama-nama yang sudah disetorkan kepada Jokowi bukan dipilih secara asal. Ia menilai calon kandidat tersebut tetap mempertimbangkan standar tertentu, mulai dari latar belakang pendidikan dan asal daerah para kandidat.
Baca juga : Komisi I Berencana Bentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi
“BUMN itu kan tersebar di seluruh Indonesia, itu yang jadi dasar kita susun nama-nama. Pertama soal putera daerah, kemudian kompetensi dan tentu pendidikan,” ucapnya.
