TIKTAK.ID – Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberi Israel waktu satu tahun untuk menarik diri dari wilayah yang diduduki dan mengancam akan menarik pengakuan terhadap Israel jika gagal melakukannya.
Dalam pidato virtual kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) pada Jumat (24/9/21), Abbas mengatakan dia tidak akan lagi mengakui Israel berdasarkan perbatasan pra-1967 –landasan dari tiga dekade upaya perdamaian yang gagal– jika menolak untuk menarik diri dari wilayah Palestina.
“Kita harus menyatakan bahwa Israel, kekuatan pendudukan, memiliki waktu satu tahun untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya pada tahun 1967, termasuk Yerusalem Timur,” kata Abbas, seperti yang dilansir Aljazeera.
“Jika ini tidak tercapai, mengapa mempertahankan pengakuan Israel berdasarkan perbatasan tahun 1967?”
Pemimpin Palestina itu juga meminta Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres untuk “mengadakan konferensi perdamaian internasional” dan menyatakan kesediaannya “untuk bekerja sepanjang tahun” demi menyelesaikan status akhir negara Israel dan Palestina “sesuai dengan resolusi PBB”.
Berbicara dengan latar belakang peta wilayah yang menunjukkan ekspansi teritorial Israel selama beberapa dekade, Abbas menuduh Israel melakukan “apartheid” dan “pembersihan etnis”, menggunakan istilah yang jarang digunakan demi negosiasi yang sedang berlangsung tentang solusi dua negara.
Dia menambahkan bahwa Palestina siap untuk ke Mahkamah Internasional “mengenai masalah legalitas pendudukan tanah negara Palestina”.
Akan tetapi, Israel langsung menepis tuntutan pemimpin Palestina itu. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan mengatakan “mereka yang benar-benar mendukung perdamaian dan negosiasi tidak mengancam ultimatum delusif dari platform PBB seperti yang dia lakukan dalam pidatonya”.
Erdan mengatakan pidato Abbas telah “membuktikan sekali lagi bahwa dia tidak lagi relevan”.
Proses perdamaian untuk mencapai solusi dua negara telah menemui jalan buntu selama bertahun-tahun.
Palestina mengatakan proyek Israel akan gagal memberi mereka status negara penuh atau menyelesaikan masalah inti lainnya, termasuk nasib pengungsi Palestina dan status Yerusalem.
Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza dalam perang 1967 dan tidak mengakhiri pendudukan ilegalnya atas wilayah yang direbut, yang diinginkan Palestina untuk negara merdeka mereka.
Pengakuan Palestina atas Israel telah menjadi dasar dari perjanjian Oslo 1993, sebuah momen penting dalam mengejar perdamaian antara kedua belah pihak.
Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett menentang pembentukan negara Palestina bersama Israel, yang secara luas dilihat oleh masyarakat internasional sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik.
Abbas telah menghadapi serangan balasan di negaranya. Orang-orang Palestina, yang frustrasi dengan pemerintahannya yang lama dan semakin otoriter, serta kerja sama keamanan dengan Israel, telah melakukan protes atas pemerintahannya setelah kematian seorang kritikus vokal terhadap Otoritas Palestina saat berada dalam tahanannya.
