Meski Kepercayaan pada Pemerintah Masih Tinggi, Sandiaga Prihatin Konflik Kepentingan Stafsus Jokowi Gerus Simpati Publik

TIKTAK.ID – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengaku prihatin dengan polemik potensi adanya konflik kepentingan yang menyeret Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, ia menilai kepercayaan terhadap Pemerintah menjadi hal yang sangat penting terlebih di tengah penanganan pandemi Covid-19 saat ini.

“Polemik Stafsus Pak Jokowi ini, saya sangat prihatin ya,” ujar Sandiaga melalui pesan suara, seperti dilansir Tempo.co, Sabtu (18/4/20).

Menurut Sandiaga, mungkin saja niat Stafsus Jokowi itu baik. Mereka, lanjutnya, adalah para pengusaha muda yang sukses di bidang start up dan memiliki kinerja luar biasa membangun unicorn.

Namun Sandiaga mengingatkan ada standar tinggi yang diperlukan pejabat publik untuk memastikan tak ada benturan kepentingan. Politikus yang juga pengusaha ini menuturkan, ia pernah mengalami hal serupa saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Memang kita harus memastikan tidak ada potensi benturan kepentingan, dan informasi itu disampaikan secara transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan juga penuh dengan keadilan atau fairness,” ucapnya.

Sandiaga menyebut saat ini Pemerintah memerlukan kepercayaan publik terkait penanganan Covid-19, sehingga Pemerintah juga harus memiliki kredibilitas tinggi.

Ia kemudian menyinggung sejumlah survei bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah masih terhitung tinggi.

Sandiaga pun memperingatkan jangan sampai kepercayaan publik itu dicederai dengan adanya potensi konflik kepentingan yang banyak dipertanyakan publik.

Sebelumnya dua Stafsus Jokowi, Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra, tengah disorot karena dianggap memiliki konflik kepentingan dalam program-program Pemerintah.

Belva disorot lantaran perusahaan miliknya, Ruangguru, menjadi salah satu aplikator pelatihan online Program Kartu Prakerja. Ruangguru merupakan satu dari delapan vendor yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah tanpa melalui lelang.

Belva mengklaim ia tak terlibat dalam penunjukan tersebut. Dia pun menyatakan siap mundur jika ada konflik kepentingan terkait penunjukan itu.

Sementara Taufan dikritik karena menyurati camat se-Indonesia. Dalam surat berkop Sekretariat Kabinet dengan atribusi Staf Khusus Presiden, Taufan meminta para camat mendukung perusahaannya, PT Amartha Mikro Fintek, dalam program Relawan Desa Lawan Covid-19.

Setelah itu, Taufan meminta maaf karena menimbulkan kegaduhan dan menarik surat itu. Ia mengaku perusahaannya bergerak atas dasar kemanusiaan tanpa menggunakan anggaran negara.