Sebut MUI Disusupi Wahabi, Ustaz Gorontalo Sampai Ungkap Besaran Gaji

TIKTAK.ID – Mantan ustaz Wahabi asal Gorontalo, Ustaz Robi mengklaim para pengikut maupun penceramah aliran Wahabi telah menyusup ke dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI.

Ustaz Robi menyampaikan hal itu melalui sebuah video pengakuannya, yang saat ini sudah beredar luas, setelah diunggah oleh penggiat media sosial Yusuf_dumdum, seperti dilihat pada Rabu (9/3/22).

Dalam video tersebut, mulanya Ustaz Robi mengungkap target dan gerakan para pengikut aliran Wahabi di Indonesia.

“Target mereka yang pertama adalah mencari massa sebanyak-banyaknya. Jadi mereka menyelenggarakan Taklim di mana-mana,” terang Ustaz Robi, seperti dilansir Terkini.id.

Kemudian Ustaz Robi mengatakan bahwa di tubuh Kepolisian RI atau Polri juga terdapat organisasi masyarakat (ormas) berisi para pengikut Wahabi. Dia menyebut ormas itu bernama Polisi Cinta Sunnah.

“Mereka di Kepolisian juga ada, namanya PCS, Polri Cinta Sunnah. Itu organisasi mereka, dan di situ ada orang-orang mereka,” ujar Ustaz Robi.

Selain itu, mantan penceramah Wahabi tersebut mengaku pengikut Wahabi juga sudah menyusup di jajaran MUI.

“Target mereka selanjutnya yakni masuk ke organisasi-organisasi resmi supaya dianggap legal, seperti MUI. Mereka mulai masuk ke dalam situ,” ucap Ustaz Robi.

Bahkan Robi menuding para Dai atau penceramah Wahabi tersebut memperoleh gaji dari luar negeri sebesar Rp20 juta per bulan.

“Di samping itu, mereka mendapatkan gaji dari luar negeri kurang lebih Rp20 juta satu bulan, per Dai-nya mereka. Satu provinsi itu, ada satu orang (Dai),” jelas Ustaz Robi.

Ustaz Robi pun memaparkan, terdapat sejumlah yayasan di Indonesia yang ikut mendanai gerakan pengikut Wahabi itu.

“Kalau di NU, yang dari Timur Tengah itu organisasinya bernama Robita. Namun kalau dari mereka, selain dari Robita ada juga beberapa yayasan yang mendanai mereka,” ungkap Ustaz Robi.

Di sisi lain, Pengurus Harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI, Muhammad Makmun Rasyid menanggapi sinyalemen aliran Wahabi/Salafi yang menyusup ke institusi resmi negara.

“Ketegasan dan perintah presiden dalam Rapim TNI-Polri menjadi pedoman di masing-masing instansi, tidak bisa atas nama demokrasi. Contohnya di Kepolisian soal pengajian keagamaan, lalu memanggil orang-orang yang tidak memiliki kesetiaan kepada negara,” tutur Makmun, Rabu (9/3/22), mengutip radartegal.com.