TIKTAK.ID – Program Kartu Pra Kerja yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik publik karena dianggap tak adaptif dengan kondisi terkini. Program ini memang sudah disiapkan jauh sebelum ada pandemi Corona atau Covid-19, namun saat ini virus itu mengakibatkan 2,8 juta pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengapresiasi soal stimulus Rp405,1 triliun dari Pemerintah. Namun, Iwantono mengingatkan pelaksanaannya jangan terlambat, jangan salah sasaran, dan jangan salah eksekusi. Ia menilai bila terlambat, maka akan kehilangan daya redam terhadap keterpurukan ekonomi karena Corona.
Baca juga: Terdampak Pandemi Corona, Sektor ini Jadi Penyumbang Terbesar Gelombang PHK
“Contohnya yang nggak tepat itu adalah subsidi Kartu Pra Kerja yang diberikan dalam bentuk training (pelatihan). Karyawan yang kehilangan pekerjaan dan rakyat perlu makan saat ini, bukan pelatihan,” ujar Iwantono, seperti dilansir CNBC Indonesia, Senin (13/4/20).
Iwantono mengungkapkan, selama ini kegiatan-kegiatan pelatihan oleh instansi Pemerintah cenderung tak efektif dan memboroskan anggaran.
“Angkanya besar, 1 orang (peserta Pra Kerja) Rp1.000.000,- kalau ada 5,6 juta orang sudah Rp5,6 triliun, malah kalau nggak salah ada anggaran sebesar Rp20 triliun. Uang itu akan lebih bermanfaat kalau diberikan langsung kepada penerimanya, sehingga dapat digunakan untuk membantu mereka bertahan hidup,” tuturnya.
Halaman selanjutnya…
