TIKTAK.ID – Perseteruan massa aksi 212 dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok memasuki babak baru. Jika sebelum aksi 212 menuntut pengusutan kasus penistaan agama, kini Mujahid 212 menolak Ahok menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Selain itu, Mujahid 212 menolak pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sikap penolakan itu diungkapkan oleh Ketua Korlabi Damai Hari Lubis, yang mengatasnamakan Mujahid 212.
Awalnya, Damai bicara mengenai anggaran yang besar terkait pemindahan Ibu Kota. Ia pun mengimbau Jokowi mendengarkan sejumlah saran dan masukan dari berbagai tokoh sebelum menghadap DPR.
Damai menyebut pemindahan Ibu Kota ini menyangkut aspek kerawanan dari sisi politis dan pertahanan negara.
Ia lantas bicara mengenai sejumlah pemberitaan yang menyebutkan Ahok menjadi salah satu kandidat pimpinan Ibu Kota baru. Damai menyatakan menolak Ahok dipilih lantaran rekam jejaknya selama di DKI.
“Apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan Ibu Kota Negara ini, dan sebagai calon kepala daerahnya adalah Ahok, maka kami katakan secara tegas menolak keras Ahok lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah,” ujar Damai dilansir Detik.com, Kamis (5/3/20).
Damai meminta kejelasan hukum Ahok atas masa lalunya selaku Wagub dan Gubernur DKI periode sebelum Anies (referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statement lewat media termasuk orasi-orasi ke publik).
Baca juga: BTP Jadi Kandidat Kepala IKN, PA 212: Ada Rahasia Penting Jokowi yang Dipegang Ahok
Halaman selanjutnya…
