Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo semakin gencar mendorong digitalisasi retribusi daerah pada era kepemimpinan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Andalan utamanya adalah MyRetribusi, sistem pembayaran non-tunai yang pemanfaatannya tercatat meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan itu dinilai memperkuat transparansi transaksi sekaligus menekan potensi kebocoran pembayaran, dengan pasar-pasar menjadi salah satu sasaran utama.
Penyisiran MyRetribusi di Pasar-Pasar
Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Yudhi Irianto, mengatakan pihaknya bergerak bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk mengoptimalkan pemakaian MyRetribusi di pasar-pasar Sidoarjo. Ia menargetkan pemanfaatan pembayaran digital ini semakin masif ke depan, salah satunya lewat penyisiran berkelanjutan agar semua pasar di kabupaten itu turut menerapkannya. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Jumat (11/9/2026).
Menurut Yudhi, digitalisasi pembayaran retribusi membawa dampak positif bagi pengawasan penerimaan daerah. Transaksi yang terekam secara real time membuat penerimaan yang masuk pada hari itu dapat langsung dipantau di hari yang sama pula. Ia mencontohkan, penerimaan yang hari ini sudah diterima berdasarkan transaksi real time nantinya bisa dipantau pada hari yang sama. Dengan mekanisme seperti ini, celah dana retribusi menguap di tengah jalan menjadi jauh lebih kecil.
Bayar Non-Tunai Langsung di Lokasi
Bagi wajib retribusi, sistem ini dirancang untuk memangkas kerumitan. Lewat MyRetribusi, mereka tidak perlu kebingungan mencari cara membayar secara non-tunai karena transaksi dapat diselesaikan langsung di lokasi.
Yudhi menuturkan bahwa pemanfaatan pembayaran digital di sektor retribusi menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Bagi Pemkab Sidoarjo, kehadiran MyRetribusi menjadi bagian dari ikhtiar memperbaiki kualitas pelayanan: wajib retribusi lebih mudah membayar, transaksi berjalan lebih cepat, dan laporan keuangan penerimaan dari sektor retribusi pun bisa disusun lebih singkat.
Analisis SWOT dan Penggalian Peluang Penerimaan
Digitalisasi bukan satu-satunya agenda yang dijalankan. Pemkab Sidoarjo juga tengah merumuskan analisis sekaligus strategi peningkatan penerimaan daerah. Yudhi menjelaskan pihaknya akan menyusun semacam analisis SWOT untuk memetakan sisi yang perlu ditingkatkan ketika hambatan muncul, sekaligus menandai peluang yang berpotensi menjadi sumber penerimaan baru.
Upaya itu dijalankan melalui kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) pemangku retribusi daerah guna mengidentifikasi berbagai peluang peningkatan penerimaan.
Respons Positif dan Monitoring Langsung
Penerapan digitalisasi retribusi disebut mendapat sambutan baik dari wajib retribusi. Sinyal tersebut terlihat sejak peluncuran MyRetribusi di Pendopo Sidoarjo pada Agustus 2026.
Agar penerapan sistem benar-benar berjalan di lapangan, BPPD Sidoarjo bersama OPD pemangku retribusi dan Bank Jatim turun langsung melakukan monitoring, termasuk memberikan pendampingan kepada para pengguna.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
