TIKTAK.ID – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) disebut-sebut akan melakukan aksi unjuk rasa bela Jusuf Kalla (JK) di kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Selatan, usai wakil presiden ke 10 dan 12 dilaporkan dugaan pelecehan agama.

Menanggapi informasi itu, pihak keluarga JK mengimbau massa agar tidak menggelar unjuk rasa, supaya tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan tetap menjaga kerukunan.

“Kami tegaskan dan menyerukan agar simpati dan dukungan tidak dalam bentuk unjuk rasa yang bisa mengganggu ketertiban dan kedamaian. Kita harus bersama-sama menjaga kerukunan,” ujar Chief Legal & Sustainability Officer KALLA, Subhan Djaya Mappaturung, mewakili keluarga JK, dalam keterangannya, pada Jumat (17/4/26), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : Kejagung Ungkap Modus Ketua Ombudsman di Kasus Korupsi Pertambangan Nikel 

Subhan menjelaskan, gerakan massa ini harus tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah diadu domba dengan pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kondisi saat ini.

“Kami meyakini masyarakat luas telah mengetahui dengan baik rekam jejak Pak Jusuf Kalla dalam pemerintahan, termasuk bagaimana beliau sebagai inisiator perdamaian dalam konflik Ambon dan Poso,” jelas Subhan.

Subhan lantas meminta pihak berwajib mengantisipasi agar aksi-aksi yang mengatasnamakan Bapak Jusuf Kalla tidak dilakukan demi menjaga kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat.

Baca juga : Kedubes Iran Laporkan Donasi dari Rakyat Indonesia Tembus Rp9 Miliar

“Sekali lagi kami tegaskan agar masyarakat tidak terprovokasi serta tidak ikut terhadap ajakan dan seruan unjuk rasa yang mengaitkan pembelaan atau dukungan terhadap Bapak Jusuf Kalla,” kata Subhan.

Sebelumnya, JK dilaporkan oleh Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat ke Polda Metro Jaya. Pelaporan tersebut dilakukan GAMKI dan sejumlah organisasi lainnya terhadap ceramah yang disampaikan JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), pada 5 Maret 2026 lalu.

Sahat sendiri tercatat menjabat sebagai Ketua Umum GAMKI untuk masa bakti 2023-2026. la terpilih dalam Kongres XII GAMKI yang diselenggarakan di Gereja Maranatha Ambon pada Jumat, 19 Mei 2023. Pada Januari 2026, ia ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Sumatera Utara oleh DPP PSI.

Baca juga : Ketua Ombudsman Pilihan DPR Jadi Tersangka Korupsi, Pimpinan Komisi II Minta Maaf

Sementara itu, Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengeklaim partainya tidak ikut campur dalam pelaporan Sahat terhadap JK.

Johan Arif

Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.

Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.