TIKTAK.ID – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa Dewan Perdamaian untuk Gaza (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump harus melibatkan masyarakat lokal, yaitu warga Palestina dan Israel.

JK menilai niat perdamaian harus dimulai dari pemahaman terhadap akar masalah di masyarakat, sedangkan selama ini masih ada kekurangan dalam proses perdamaian, terutama minimnya keterlibatan warga setempat.

“Bila ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” ujar JK, pada Minggu (25/1/2026), seperti dikutip Kompas.com dari Antara.

Baca juga : Ahmad Ali Minta Kader PSI Jadikan Bali ‘Kandang’ Gajah

Menurut JK, perdamaian tak cukup hanya diinisiasi oleh negara-negara besar. Dia menyebut masyarakat lokal, sebagai pihak yang mengalami langsung konflik, harus diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali.

Tak hanya itu, JK turut menyinggung gagasan perdamaian yang digagas oleh Trump. JK menjelaskan, dalam konteks tersebut, Indonesia perlu mendorong agar inisiatif tersebut tidak bersifat elitis.

“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, melainkan juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” tutur JK.

Baca juga : Dedi Mulyadi Beberkan Alih Fungsi Lahan di Lokasi Longsor Cisarua

JK mengatakan tanpa keterlibatan masyarakat lokal, proses perdamaian akan sulit berjalan efektif dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas Trump diluncurkan pada Kamis (22/1/26) lalu di sela acara World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. Presiden RI, Prabowo Subianto terlihat ikut menandatangani piagam itu, menandakan keikutsertaan Indonesia dalam Badan Internasional tersebut.

Menteri Luar Negeri, Sugiono mengungkapkan, tujuan utama Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian supaya bisa ikut mengawal arah kebijakan Dewan Perdamaian tetap sejalan dengan tujuan besar, yaitu kemerdekaan Palestina dan terwujudnya Solusi Dua Negara. Sugiono menilai kehadiran Indonesia penting untuk memberi masukan, saran, dan pengaruh politik, sehingga langkah-langkah yang diambil bersifat nyata dan berkelanjutan.

Baca juga : KPK Ungkap Alasan Cecar Dito Ariotedjo Soal Kunker Jokowi di Kasus Kuota Haji

“Kehadiran Board of Peace menjadi langkah yang konkret dan tangible setelah sekian lama, supaya upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina dan Solusi Dua Negara,” ucap Sugiono, pada Sabtu (24/1/26).