TIKTAK.ID – Presiden Prabowo Subianto mengaku akan menyingkirkan menteri yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. Prabowo menyampaikan hal itu saat merespons pertanyaan soal peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih setelah 100 hari kerja.

“Begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu,” ujar Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/2/25), seperti dilansir CNN Indonesia.

“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya bakal singkirkan,” imbuh Prabowo.

Baca juga : Sikapi Kebijakan Penghematan Anggaran, KPK: Tak Ganggu Perburuan Buronan Koruptor

Namun Prabowo tidak menjawab tegas apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Dalam pidato di Harlah tersebut, Prabowo mengeklaim bakal menindak sosok yang bandel, walaupun sudah diperingatkan.

“(Di) 100 hari pertama ya saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, dan siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Prabowo.

Baca juga : Tolak Wacana Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi, Rektor UII: Integritas Akademik Jadi Taruhan

Kemudian Prabowo juga memberi peringatan supaya seluruh aparat membersihkan diri sebelum dibersihkan. Akan tetapi, dia tidak mengucapkan kata reshuffle dalam memberikan peringatan tersebut.

“Jika kau tidak setia kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, maka saya akan tindak Saudara-saudara sekalian,” tutur Prabowo.

Perlu diketahui, belakangan ini beredar isu adanya potensi reshuffle Kabinet usai 100 hari kerja di Pemerintahan Prabowo. Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, menilai hal tersebut tidak akan terjadi.

Baca juga : PBNU Bentuk Satgas Bantu Percepatan MBG untuk 5 Juta Santri 

“Pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam Harlah ke-102 NU di Istora Senayan itu belum menjadi indikasi kuat adanya reshuffle Kabinet,” ungkap Jamiluddin, pada Kamis (6/2/25), mengutip Tribunnews.com.

“Terdapat dua kriteria yang dijadikan dasar Prabowo untuk menindak Kabinetnya, yakni tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat. Soal tidak setia, bisa jadi Prabowo telah mengendus ada menterinya yang loyalitasnya ganda atau mendua. Menteri tersebut memiliki nakhoda bukan hanya pada Prabowo, namun ada sosok lain yang menjadi acuannya dalam bekerja dan mengambil kebijakan,” imbuhnya.