TIKTAK.ID – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan sikap menolak kebijakan Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang bakal mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal mendesak Prabowo agar membatalkan keputusan menaikkan PPN hingga 12 persen tersebut. Ia juga meminta Prabowo menepati ucapannya yang ingin menyejahterakan rakyat.

“Jelas kami meminta agar dikaji ulang hingga batal. Pidato Presiden Prabowo yang bicara soal kesejahteraan rakyat harus linear dengan kebijakannya,” ujar Satria, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Kamis (19/12/24) malam.

Baca juga : Muncul Spanduk ‘Megawati Ketum Ilegal dan Pengkhianat Rakyat’ di Tol BORR, PDIP Bogor Ambil Sikap

Satria mengatakan para aktivis mahasiswa itu bakal menggelar demonstrasi penolakan yang massif bila desakan penolakan ini tidak didengar oleh Pemerintah di bawah Prabowo-Gibran Rakabuming Raka tersebut.

“Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan dan turun, maka kami akan turun (demonstrasi) serentak di seluruh Indonesia,” tegas Satria.

Satria lantas menjelaskan, sikap para mahasiswa, khususnya BEM SI menolak keputusan Pemerintahan Prabowo menaikkan PPN hingga 12 persen itu lantaran tidak sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat saat ini. Satria turut menyinggung tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah dan tingkat pengangguran yang masih tinggi.

Baca juga : Bicara di KTT D-8, Prabowo Keluhkan HAM Tak Berlaku untuk Umat Muslim

“Pertimbangannya sudah jelas, pada proses kebijakan PPN naik sampai 12 persen ini tidak diimbangi dengan pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan yang luas,” tutur Satria.

“Hal ini bakal menurunkan daya beli masyarakat,” imbuh Satria.

Seperti diketahui, rencana kenaikan PPN 12 persen ini mendapat penolakan dari masyarakat luas. Pada Kamis (19/12/24) petang lalu, sejumlah kelompok elemen masyarakat gabungan -yang di dalamnya juga terdapat massa K-Popers hingga gamers- melakukan aksi di seberang Istana Presiden, Jakarta Pusat.

Mereka menyampaikan surat keberatan kenaikan PPN 12 persen tersebut kepada Sekretariat Negara. Terdapat pula petisi bertajuk “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” yang tayang di situs change.org sejak 19 November 2024, dan sudah didukung lebih dari 113 ribu tanda tangan.

Baca juga : Prabowo Ajak D-8 Dukung Palestina Lewat Persatuan dan Kerja Sama Ekonomi 

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengeklaim kebijakan kenaikan PPN 12 persen bersifat selektif dan hanya menyasar barang serta jasa kategori mewah atau premium. Di antaranya kelompok makanan berharga premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan berstandar internasional yang berbiaya mahal.

Akan tetapi, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menyebut PPN 12 persen masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat. Dia memaparkan, termasuk peralatan elektronik, suku cadang kendaraan bermotor, bahkan deterjen dan sabun mandi.